Urgensi INPRES No. 6 Tahun 2020, Diketahui Warga…!!

6 August 2020, 09:30 WIB
5 7 890
Gambar untuk Urgensi INPRES No. 6 Tahun 2020, Diketahui Warga…!!
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Ditetapkan dalam rangka menjamin kepastian hukum, memperkuat upaya dan meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian Covid-19 di seluruh daerah provinsi serta kabupaten/kota di Indonesia, menginstruksikan, kepada Para Menteri Kabinet, Panglima TNI, Kapolri, sampai kepada para Gubernur; dan Bupati/Wali kota. Untuk Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam menjamin kepastian hukum, memperkuat upaya dan meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian Covid-19 di seluruh daerah provinsi serta kabupaten/kota di Indonesia.

Secara khusus Inpres ini menginstruksikan kepada beberapa kementerian/Lembaga, dan secara spesifik mengintruksikan pula agar para gubernur/bupati/walikota, untuk meningkatkan sosialisasi secara masif penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Virus Covid-19 dengan melibatkan masyarakat, pemuka agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan unsur masyarakat lainnya.

Hal paling URGEN BUAT WARGA, bahwa peraturan yang akan ditetap melalui peraturan gubernur/bupati/wali kota, akan memuat ketentuan antara lain: pertama kewajiban mematuhi protokol kesehatan antara lairr meliputi: a) perlindungan kesehatan individu yang meliputi: (1) menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rurnah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya; (2) membersihkan tangan secara teratur; (3) pembatasan interaksi fisik (pitgsical distancing), dan (4) meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); b) perlindungan kesehatan masyarakat, antara lain meliputi: (1) sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19; (2) penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (lwnd saftitizer); (3) upaya penapisan dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas; (4) upaya pengaturan jaga jarak; (5) pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala; (6) penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya Covid-19; dan (7) fasilitasi dalam deteksi dini dan penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19.

Kedua, kewajiban mematuhi protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagaimana dimaksud pada angka 1) dikenakan kepada perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dari fasilitas umum. 3) tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada angka 2), meliputi: a) perkantoran/tempat kerja, usaha, dan industri; b) sekolah/institusi pendidikan lainnya; c) tempat ibadah; d) stasiun, terminal, pelabuhan, dan bandar udara; e) transportasi umum; f) kendaraan pribadi; g) toko, pasar modern, dan pasar tradisional; h) apotek dan toko obat; i) warung makan, rumah makan, cafe, dan restoran; j) pedagang kaki lima/lapak jajanan; k) perhotelan/penginapan lain yang sejenis; 1) tempat pariwisata; m) fasilitas pelayanan kesehatan; n) area publik, tempat lairinya yang dapat menimbulkan kerumunan massa; dan o) tempat dan fasilitas umum dalam protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4) perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada angka 2), wajib memfasilitasi pelaksanaan pencegahan dan pengendalian Covid-19.

Dalam peraturan yang akan ditetapkan tersebut, juga akan mengatur tentang sanksi, pada ayat 5) memuat sanksi terhadap pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 yang dilakukan oleh perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum. Secara lebih jelas, pada ayat 6) sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 5) berupa: a) teguran lisan atau teguran tertulis; b) kerja sosial; c) denda adminiscratif; atau d) penghentian atau penutupan sementara penyelenggaraan usaha. 7) memuat ketentuan terkait penyediaan prasarana dan sarana pencegahan dan pengendalian Covid-19. 8) memuat ketentuan terkait sosialisasi berupa sarana informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian Covid-19 bagi masyarakat. 9) melibatkan partisipasi masyarakat, pemuka agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan unsur masyarakat lainnya.

Terakhir bahwa pada point c. Dalam penyusunan dan penetapan peraturan gubernur/peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada huruf b, memperhatikan dan disesuaikan dengan kearifan lokal dari masingmasing daerah. d. Dalam pelaksanaar, pellerapan sanksi peraturan gubernur/peraturan bupati/wali kota, melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Semoga peraturan yang segera akan dikeluarkan oleh seluruh provinsi/kabupaten/kota, dapat benar-benar merepresentasikan kebutuhan daerah. Kemudian warga yang ada di daerah tersebut, dapat mematuhi dan menjalankan dengan baik, karena kriterianya warga yang patuh hukum adalah warga yang mampu berpartisipasi dan menjalankan berbagai peraturan yang relevan untuk melindungi, memprotek dan meningkatkan kualitas hidupnya, yang berkotribusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Semoga bermanfaat…. Barakallah.

  7 Komentar untuk Urgensi INPRES No. 6 Tahun 2020, Diketahui Warga…!!

Tulis komentarmu...

Nawir Sikki

Syukurlah Pak, kita berharap dengan Inpres 6/2020 ini, implementasinya sesuai kebutuhan warga untuk bertransformasi menuju adaptasi pola dan perilaku hidup baru

Burhan

Tamu
Alhamdulillah, filenya dengan mudah didapatkan Pak, jadi kamipun sudah bisa berbagi ke teman2 lainnya, semoga sampai ke warga lebih luas.

Nawir Sikki

all. dok Inpres 6/2020, kalau ada yg kesulitan mendownload filenya, saya siap kirimkan, japri email atau WAnya. thanks. 🙏✍️

Arifah

Tamu
Izin Pak, ikut sebarkan informasi Inpres ini, diberbagai group WA dan media lainnya.

Nawir Sikki

Dengan memberitakan di AtmaGo ini, menjadi upaya ikut mensosialisasikan, semoga bisa direposting, agar makin meluas yg mengetahui Inpresnya...🙏✍️

Ahmad SulSel

Tamu
Karena Inpres 6/2020 sangat baru, sebaiknya dilakukan sosialisasi lebih intens ke seluruh daerah, dengan berbagai media informasi yang ada dan forum-forum pertemuan baik yg on line maupun yg off line...!

Other Posts

Terkait

Terbaru


Terpopuler

  1. Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa DKI Jakarta Tahun 2020

    𝙈𝙊𝙃𝘼𝙈𝙈𝘼𝘿 𝙅𝘼𝙀𝙉𝙐𝘿𝙄𝙉  di  Penjaringan, Jakarta Utara  |  14 Sep 2020
  2. Warung Digital Wirogunan "www.klarisan.com" tempat jualan online Warga Wirogunan

    Abdul Razaq  di  Mergangsan, Yogyakarta  |  14 Sep 2020
  3. Mimpi Kampung Dukuh Mengawali Masterplan di Kelurahan Gedongkiwo

    Abdul Razaq  di  Mantrijeron, Yogyakarta  |  14 Sep 2020
  4. Mapping Potensi Kampung Nyutran mengawali Masterplan Kelurahan Wirogunan

    Abdul Razaq  di  Mergangsan, Yogyakarta  |  14 Sep 2020

Komentar Terbanyak

  1. 14
    Komentar

    Di Serbu Dokter-Dokter

    Indra Suryanto  di  Mergangsan, Yogyakarta  |  13 Sep 2020
  2. 5
    Komentar

    Mimpi Kampung Dukuh Mengawali Masterplan di Kelurahan Gedongkiwo

    Abdul Razaq  di  Mantrijeron, Yogyakarta  |  14 Sep 2020
  3. 2
    Komentar

    Selesaikan Segmen Batas Desa Bermasalah, TPPBD Lutra Matangkan Agenda Ground Check

    Perkumpulan Wallacea  di  Wara, Palopo  |  12 Sep 2020
  4. 1
    Komentar

    FORMMAD WARNA BARU KEGIATAN OMS DI BOYOLALI

    Fafa Siregar  di  Wonosegoro, Boyolali  |  15 Sep 2020