Tanggapan Sekjend Pasigala Centre Soal Rencana Relokasi Penduduk Pasca Bencana

51149 medium post 57540 8eddf0f0 c450 4298 a217 d3e44b5b9605 2019 02 22t21 41 50.470 08 00 51150 medium post 57540 bebe69e1 b398 4ee1 86d7 cf88655eefba 2019 02 22t21 41 51.163 08 00
Terkait dengan penetapan zona merah dan rencana relokasi, pendapat kami sebagai berikut:

Rencana relokasi atau atau pemindahan penduduk bukan perkara mudah. Belum ada contoh sejauh ini proses pemindahan penduduk pasca bencana benar-benar efektif dan berhasil.

Pertama, pemindahan penduduk berkaitan dengan pemutusan hubungan sosial antropologis lama menuju situasi baru yang mencabut masyarakat dari akar kehidupan lamanya; Kedua, pemindahan penduduk adalah perubahan hubungan ekonomis yang berdampak pada perubahan pola mata pencaharian, jarak mencari nafkah, pekerjaan dan penyesuaian kesempatan ekonomi pada lokasi baru: Ketiga, berkaitan dengan kesiapan regulasi tata ruang yang efektif, konsisten dan solutif; Keempat, berkaitan dengan masalah hak-hak keperdataan, harta dan hubungan sosial ekonomi yang ditinggalkan. Siapa dan bagaimana cara negara memenuhi kehilangan hak-hak keperdataan itu.

Olehnya kami berpendapat bahwa rencana relokasi atau pemindahan penduduk harus didasari pada pertimbangan yang matang dengan mengedepankan aspek sebagai berikut:

Pertama, rencana relokasi harus dibicarakan dengan warga korban yang bersangkutan. Negara harus memastikan bahwa rencana tersebut harus mendapatkan persetujuan atau tidak, dari warga korban.

Kedua, Bila relokasi dilakukan negara harus memastikan bahwa hak-hak keperdataan warga korban harus diidentifikasi, dihitung, dan dipenuhi oleh negara;

Ketiga, Negara harus menjamin konsistensi atas alokasi fungsi ruang sebagai ekses dari pemindahan atau relokasi.

Keempat, Negara tidak boleh memaksakan kehendak untuk memindahkan warga korban tanpa ada jaminan kepastian hidup, lokasi yang dituju, dan pemenuhan hak-hak sipol dan ekosob pada aspek pemukiman baru.

Bila hal itu tidak terpenuhi, Negara bisa jadi telah melakukan tindakan pelanggaran HAM.

Salam

Andika
Sekjend Pasigala Centre
Sudah dilihat 53 kali

Komentar