Sahabat Komisi ASN Jatim Pantau Prilaku ASN Selama Masa Pemilu

58550 medium whatsapp image 2019 04 15 at 8.37.51 pm
Memasuki era reformasi, Indonesia memprakarsai upaya untuk mengadopsi konsep tata pemerintahan yang baik, untuk mendorong terselenggaranya pelayanan publik yang lebih baik, bebas dari praktik-praktik korupsi dan manipulasi. Terkait dengan hal ini Pemerintah Indonesia menetapkan Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. IV/MPR/1999 tentang Pedoman Umum Kebijakan Negara dan UU No. 25/2009 tentang Layanan Publik untuk menjadi dasar pelaksanaan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang baik.
Penyediaan layanan publik yang berkualitas, pada akhirnya, bergantung pada kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN). Oleh karena itu, dalam rangka mendorong tata kelola yang baik, pemerintah Indonesia membentuk Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), yang bertujuan untuk memantau penerapan kode etik dan kode perilaku ASN. Menurut UU No. 5/2014, ASN harus menjaga netralitas, dan dilarang menggunakan praktik diskriminatif dalam memberikan layanan publik. Dalam hal ini, USAID CEGAH telah mendukung KemenPAN-RB, KASN, LAN, dan BKN sejak 2017 dalam sebuah inisiatif untuk mengembangkan sistem e-learning untuk membantu sekitar 4,5 juta pegawai negeri sipil mempelajari kode etik ASN.
Namun ada tantangan tersendiri dalam mencapai netralitas ASN tersebut, terutama selama periode Pemilu. Di satu sisi ASN harus bersikap netral sementara di sisi lain ASN memiliki hak pilih. Oleh karena itu, KASN perlu mengawasi secara ketat perilaku ASN untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran kode etik selama masa Pemilu tersebut. Oleh karena itu dibutuhkan dukungan dan peran CSO (civil siciety organisation) dalam melakukan monitoring netralitas ASN dalam pemilu, sehingga diharapkan mampu berkontribusi dalam membantu mengoptimalkan tugas KASN.
Sehingga para CSO pada tanggal 11-12 Maret 2019 menyatukan komitmen untuk terlibat dalam pemantauan prilaku ASN dalam pemilu, sebagai tanggung jawab moral bersama untuk berkontribusi mewujudkan pemilu yang lebih berintegritas. Jaringan CSO yang tergabung Sahabat KASN Jatim terdiri : Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jawa Timur, Pusaka Jatim, FITRA JATIM, IVID Jatim, Ivot’s Jatim, ISCO Foundation Surabaya, KPI Jatim, PW Fatayat NU Jawa Timur, LKP3A Jawa Timur, KPS2K Jawa Timur, AJI Surabaya, PATTIRO Gresik, Pusat Informasi Rakyat (PIR) Jatim, PATTIRO Malang, IPPNU Kota Malang, Malang Pluralism Institute, BEM Universitas Surabaya, BEM Universitas Islam Sunan Ampel Surabaya, Public Speaking Community Universitas Negeri Surabaya, BEM Universitas NU Surabaya.

Kegiatan
1. Penguatan kapasitas internal jaringan Sahabat Komisi ASN Jawa Timur dalam melakukan monitoring #ASN Netral, serta pelaporannya melalui SP4N LAPOR! (https://www.lapor.go.id/) dan Lapor KASN (http://lapor.kasn.go.id/);
2. Pemantauan ASN selama masa-masa Pemilu sejak 13 Maret 2019 sampai dengan saat ini. Dan akan trus melakukan pemantauan sampai seluruh proses pemilu usai;
3. Kampanye Publik, sebagai bagian aksi edukasi kepada masyarakat dan ASN itu sendiri akan pentingnya #ASN Netral. Kampanye Publik dilakukan secara langsung melalui aksi bersama di Car Free Day Taman Bungkul Surabaya pada 31 Maret 2019 dan juga pada acara masing-masing internal organisasi anggota Sahabat KASN. Kampanye juga melalui media sosial.

Temuan
1. Sudah ada 23 temuan yang sudah dilaporkan ke SP4N LAPOR! (https://www.lapor.go.id/) dan Lapor KASN (http://lapor.kasn.go.id/);
2. Terlapor tersebar di beberapa Kota Kabupaten di Jawa Timur seprti Kota Surabaya, Jember, Jombang dan Bangkalan, Kota Malang serta kota kabupaten lainnya. Ada 3 laporan yang kejadiannya diluar Jawa Timur.
3. Terlapor juga tersebar beberapa instansi pemerintah atau OPD (Organisasi Perangkat Daerah), sekolah dan kampus dengan berbagi status jabatan yang dimiliki : camat, pegawai teknis, guru, kepala sekolah dan dosen,
4. Mayoritas laporan secara berturut-turut berbasis : media sosial (53%), berita media online (40%) dan langsung (7%);
5. Temuan pelanggaran netralitas ASN secara langsung sangat jarang ditemui;
6. Pelanggaran netralitas ASN di media sosial (terbanyak di Facebook) dengan posting status, komen atau bahkan hanya sekedar klik “suka” pada status orang lain, yang menunjukkan dukungan kepada salah satu calon dalam pemilu 2019.

Sudah dilihat 46 kali

Komentar