Program Sekolah Gratis di Lamongan Jadi Sorotan Wali Murid

4869 medium 31856
Janji Pemkab Lamongan untuk menggratiskan biaya pendidikan dinilai sebagian besar warga hanya isapan jempol. Apalagi program itu justru terkesan hanya bisa dimanfaatkan kalangan menengah ke atas.

Padahal sesuai dengan perundang-undangan, demi pemerataan khususnya bagi warga yang tidak mampu, ada ketentuan 20 persen APBN hingga APBD harus dialokasikan untuk pendidikan. Kenyataannya, program itu belum terasa manfaatnya. Seperti penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) atau Biaya Siswa Miskin (BSM) yang menyedot anggaran terbesar, belum bisa menghilangkan praktek pungutan kepada peserta didik di Lamongan.

Ketika ditelusuri, praktek pungutan di sekolah-sekolah masih berlangsung lantaran mendapat izin dari Bupati. Kebijakan menarik biaya kepada siswa di Lamongan terkesan sistematis dan bertolak belakang dengan pusat untuk program sekolah gratis.

Tak hanya itu, mahalnya pungutan yang ditetapkan membuat siswa miskin tidak bisa mengenyam pendidikan di sekolah negeri di Lamongan. Sehingga, muncul kesan sekolah milik pemerintah ini hanya bisa dinikmati oleh kalangan menegah ke atas saja. Meski sejumlah lembaga sekolah telah memotong biaya pungutan, akan tetapi biaya yang harus dibayar oleh siswa masih sangat tinggi.

Salah satunya terkait biaya sumbangan pendidikan (SPP) di sekolah-sekolah negeri. Ada perbedaan sikap antara orang tua murid, pemkab dan pihak sekolah yang tidak saling mendukung satu sama lain. Seperti yang dikeluhkan salah satu wali murid SMA negeri.

“SPP justru jadi beban kami. Padahal pemerintah katanya menggratiskan dan melarang sekolah memungut biaya atau sumbangan apapun kepada orangtua murid. Namun kami tetap saja diwajibkan membayar SPP yang nilainya cukup besar,” keluhnya.

Namun sorotan itu dibantah Kiswanto Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Lamongan. Dia bahkan menyebut, kendati tidak mengcover total, namun penyaluran BOS maupun BSM mengurangi beban SPP.

“Sebelumnya SPP sebesar Rp 250 ribu. Kini turun menjadi Rp 200 ribu. Begitu juga uang gedung, sebelumnya sebesar Rp 5 juta kini hanya menjadi Rp 3 juta,”
Sudah dilihat 186 kali

Komentar