Perjalanan Forum Perjuangan Pemutihan Hutang (FPPH) Sulawesi Tengah.

44905 medium post 51704 df9216d5 ab0b 46ad b293 cc6a677849df 2019 01 04t17 39 49.008 08 00 44906 medium post 51704 51064d79 7f47 4f8c 86bd 808a68dca385 2019 01 04t17 39 49.845 08 00
Sejak dideklarasikan tanggal 17 November 2018 di Palu, FPPH telah memberikan progresifitas yang berarti bagi perjuangan pemutihan hutang di Sulawesi khususnya Kota Palu, Sigi dan Donggala.

FPPH yang berkantor di Jalan Sultan Hasanuddin Palu ini, bermula dari mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Sulteng guna membahas soal pemutihan hutang warga terdampak bencana alam di Palu, Sigi dan Donggala, alhasil tanggal 27/11/2018 terbentuklah Pansus DPRD Prov. Sulteng, dorongan ini tentu tidak hanya FPPH tapi didukung penuh oleh seluruh warga Palu, Sigi dan Donggala, saat itu tanggal 21/11/2018 skitar 2500 orang warga datangi kantor DPRD Prov di Jl. Samratulangi.

Selain mendorong Pansus DPRD, FPPH sendiri berinisitif menyurat langsung ke Presiden RI tembusan Kemenkeu RI dan OJK RI di Jakarta dan ke DPR RI tembusan Komisi XI, tanggal 3/12/2018 Ketua DPR RI Bambang Susetyo menyatakan persetujuan atas pemutihan hutang.

Pada kesempatan lain FPPH juga mendesak Gubernur Sulawesi Tengah untuk bersikap terkait dengan pemutihan hutang ini, sikap Gubernur kemudian bermohon melalui surat yang ditujukan ke Presiden RI untuk dilakukan pemutihan hutang. Desakan ini dilakukan oleh 2500 warga Palu, Sigi dan Donggala bersama FPPH mendatangi Kantor Gubernur Sulteng, 5/12/2018.

Untuk mensolidkan perjuangan pemutihan hutang pada tanggal 23/12/2018, FPPH menggelar Rapat Akbar yang bertema Menyongsong Putusan Presiden RI, FPPH Solidkan Perjuangan Pemutihan Hutang. Rapat Akbar ini dihadiri 1000 orang warga Palu, Sigi dan Donggala bertempat di taman GOR Palu.

Rapat Akbar ini menghasilkan 5 rekomendasi yang telah dilaksanakan, saat ini sudah terbangun 10 posko tingkat kecamatan di Palu, Sigi dan Donggala dan akan menyusul posko-posko lainnya selain itu telah ada nomor rekening lembaga di BRI dengan norek 518401025791538 dan juga telah melayangkan 58 surat permohonan perpanjangan penundaan pembayaran kredit di Bank maupun Leasing yang ada di Palu, Sigi dan Donggala. Selain itu FPPH berencana akan ke Jakarta menemui Presdien RI dan DPR RI, pertengahan Januari 2019, juga telah melakukan beberapa kali siaran pers baik cetak maupun elektronik dan talkshow radio.

Dari beberapa upaya yang telah dilakukan FPPH, telah memberikan kontribusi yang strategis bagi perjuangan ini. Sikap DPRD Prov membentuk Pansus dan Gubernur Sulteng menyurat ke Presiden RI adalah bentuk dukungan terhadap apa yang telah FPPH perjuangkan selama ini. Dalam artian bahwa Pemda sudah sepaham dengan FPPH tentang pemutihan hutang.

Saat ini baik Pemda Sulteng maupun FPPH tertuju ke Presiden RI, Kemenkeu RI, DPR RI dan OJK RI serta IJK RI untuk memutuskan tentang pemutihan hutang kredit warga Palu, Sigi dan Donggala.

Sikap demikian, tentu didasari oleh situasi yang terjadi tanggal 28/11/2018 lalu, bencana alam gempa bumi, stunami dan likuifaksi melanda seluruh warga Palu, Sigi dan Donggala yang menelan ratusan sampai ribuan korban nyawa manusia, hilang ditelan bumi, hanyut dihantam stunami, istri, suami, sanak saudara hilang dan meniggal dunia, rumah tinggal, sarana dan prasarana serta infrakstruktur lainnya, usaha ekonomi rakyat hancur dan usaha ekonomi umumnya luluh lantak tak berarti dihantam gempa bumi berkekuatan 7,4 SR.

Demikian gambaran singkat, progres kerja FPPH Sulteng

Hormat, salam

Palu, 4 Januari 2019
Forum Perjuangan Pemutihan Hutang (FPPH) Sulteng

Sunardi Katili
Ketua

Irfan Suebo
Sekretaris

Yance James Rumagit
Bendahara
Sudah dilihat 463 kali

Komentar