PAUD Subang Dukung Uji Materi UU Guru dan Dosen

49020 medium 190205184901 paud
RIBUAN guru pendidikan anak usia dini (PAUD) yang ada di Kabupaten Subang merasa dianaktirikan oleh pemerintah. Mereka merasa tidak diakui sebagai guru karena mengajar di lembaga non formal. Bahkan mereka mendukung dengan adanya judicial review atau uji materi ke MK terhadap Undang Undang Guru dan Dosen.

Ketua Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini (Himpaudi) Kabupaten Subang, H. Ade Mulyana, M.Pd yang ditemui Selasa (5/2/2019) membenarkan kalau guru Paud yang ada di wilayahnya telah berkumpul dan berdoa bersama untuk mendukung adanya uji materi UU Guru dan Dosen dengan kuasa hukum Pakar Hukum dan Tata Negara,Yusril Ihza Mahendra.

“Prosesnya sedang berlangsung di MK dan kita tidak hanya mendukung secara doa bersama, tetapi dengan sukarela para guru Paud telah mengumpulkan uang koin Rp 1.000 sehingga berjumlah Rp. 9.168.500 untuk keberhasilan perjuangan kesetaraan guru Paud Non Formal tersebut,“ ungkapnya dan pertemuan ini telah berlangsung pada Senin (4/2/19) di GOR Gotong Royong dihadiri Wakil Bupati Subang.

Yusril mewakili sebanyak 385 ribu guru Paud se-Indonesia yang menginginkan kesetaraan hak sebagai tenaga pengajar. Sebab, menurut H.Ade, dalam undang-undang menyebutkan ada guru Paud formal dan non formal. Ternyata yang diakui hanya pendidik Paud formal saja. Sedangkan pendidik non formalnya tidak diakui sebagai guru. Hal ini diketahui dari defisini Guru pada pasal 1 angka 1, Undang-Undang Guru dan Dosen.
Wakil Bupati Subang, Agus Masykur sendiri mendukung upaya para guru Paud agar ada berkeadilan dan tidak ada diskriminasi.

Pihaknya pun dalam hal ini Pemkab Subang terus berupaya memberikan intensif dan untuk tahun 2019 sebesar Rp 200 ribu perbulan tanpa ada potongan apapun. “Saya harapkan agar kesetaraan antara guru formal dan non formal secepatnya terkabulkan,“ ujarnya.

Dally Kardilan: GalamediaNews.com
Sudah dilihat 17 kali

Komentar