Media Massa Untuk Melindungi Perempuan dan Anak

51365 medium poin penting dalam pemberitaan kasus perempuan dan anak
Kasi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Winda Ruliana, M. Psi, Psikolog mengatakan media massa merupakan satu di antara mitra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dalam melindungi perempuan dan anak Indonesia

Namun sayangnya masih ada media massa yang melakukan eksploitasi terhadap isu-isu perempuan dan anak.
Bertepatan dengan Puncak Peringatan Hari Pers Nasional 2019 pada 9 Februari 2019, di hadapan Presiden Joko Widodo, Mama Yo menandatangani nota kesepahaman antara Kementerian PPPA dengan Dewan Pers tentang Profesionalitas Pemberitaan Media Massa dalam Perlindungan Perempuan dan Anak.

Butir-butir utama dari Nota Kesepahaman Profesionalitas Pemberitaan Media Massa dalam Perlindungan Perempuan dan Anak di antaranya.

1. Wartawan merahasiakan identitas anak dalam memberikan informasi tentang anak, khususnya yang diduga, disangka, didakwa melakukan pelanggaran hukum atau dipidana atas kejahatannya.

2. Wartawan memberitakan secara faktual dengan kalimat/narasi/visual/audio yang bernuansa positif, empati, dan/atau tidak membuat deskripsi/rekonstruksi peristiwa yang bersifat seksual dan sadistis.

3. Wartawan tidak mencari atau menggali informasi mengenai hal-hal di luar kapasitas anak untuk menjawabnya seperti peristiwa kematian, perceraian, perselingkuhan orang tuanya dan/atau keluarga, serta kekerasan atau kejahatan, konflik dan bencana yang menimbulkan dampak traumatik.

4. Wartawan dapat mengambil visual untuk melengkapi informasi tentang peristiwa anak terkait persoalan hukum, namun tidak menyiarkan visual dan audio identitas atau asosiasi identitas anak.

5. Wartawan dalam membuat berita yang bernuansa positif, prestasi, atau pencapaian mempertimbangkan dampak psikologis anak dan efek negatif pemberitaan yang berlebihan.

6. Wartawan tidak menggali informasi dan tidak memberitakan keberadaan anak yang berada dalam perlindungan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban).

7. Wartawan tidak mewawancarai saksi anak dalam kasus yang pelaku kejahatannya belum ditangkap/ditahan.

8. Wartawan menghindari pengungkapan identitas pelaku kejahatan seksual yang mengaitkan hubungan darah/keluarga antara korban anak dan pelaku.

Apabila identitas sudah diberitakan, maka wartawan segera menghentikan pengungkapan identitas anak.

Khusus untuk media siber, berita yang menyebutkan identitas dan sudah dimuat, di edit ulang agar identitas anak tersebut tidak terungkap.

9. Dalam hal berita anak hilang atau disandera diperbolehkan mengungkapkan identitas anak, tapi apabila kemudian diketahui keberadaannya, maka dalam pemberitaan berikutnya segala identitas anak tidak boleh dipublikasikan dan pemberitaan sebelumnya dihapus.

10. Wartawan tidak memberitakan identitas anak yang dilibatkan oleh orang dewasa dalam kegiatan yang terkait politik dan yang mengandung SARA.

11. Wartawan tidak memberitakan tentang anak dengan menggunakan materi (video/foto/status/audio) semata-mata hanya dari media sosial.

12. Dalam peradilan anak, wartawan menghormati ketentuan dalam UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Peran pemberitaan sangat penting dalam upaya perlindungan baik pencegahan dan penanganan yang dapat dilakukan dengan kata lain menjadi bagian solusi atas masalah.

Ini tidak hanya berlaku untuk para wartawan, tapi juga bisa diterapkan untuk AtmaMoms dan AtmaDads jika nge-share sesuatu tentang anak di medsos ataupun WhatsApp.

Mari menjadi warga yang bermanfaat :)

Sumber: tribunnews.com
Sudah dilihat 25 kali

Komentar