Lintas sektor seputar rehabilitasi dan penguatan kelembagaan

23734 medium foto doc kodim 0809 11042018
KEDIRI. Berbagai institusi di Kediri, termasuk Kodim 0809/Kediri, mengikuti sosialisasi program rehabilitasi dan penguatan kelembagaan, terkait dampak ,pengaruh maupun peredaran narkoba, khususnya di Kediri. Sosialisasi ini diadakan di ruang D’Rock Lotus Garden dan sebagai pembicara Kepala BNN Kediri AKBP Bunawar, dr.Slamet Riyanto dari Dinas Kesehatan dan Kepala IPWL Eklesia Jesica Yenny Susanti, rabu (11/04/2018)

Menurut Jesica Yenny Susanti ,seluruh IPWL yang tersedia memiliki kemampuan melakukan rehabilitasi medis, termasuk terapi simtomatik maupun konseling. Untuk IPWL berbasis rumah sakit, dapat memberikan rehabilitasi medis yang memerlukan rawat inap.

“Ada tiga tahap rehabilitasi narkoba yang harus dijalani. Yaitu, tahap rehabilitasi medis yaitu proses pecandu menghentikan penyalahgunaan narkoba di bawah pengawasan dokter untuk mengurangi gejala putus zat. Tahap rehabilitasi non medis dengan berbagai program di tempat rehabilitasi, misalnya program TC. Serta tahap bina lanjut yang akan memberikan kegiatan sesuai minat dan bakat,” jelasnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi sebelum seseorang dapat menjalani program rehabilitasi narkoba tersebut, antara lain kelengkapan surat, hasil tes urine, hasil pemeriksaan medis secara keseluruhan, kesediaan orang tua atau wali yang dapat mewakili.

“Yang perlu dipahami, proses melepaskan diri dari narkoba untuk penggunanya tidaklah mudah. Selain menjalani rehabilitasi narkoba, mereka juga membutuhkan dukungan keluarga dan masyarakat agar dapat kembali menjalani hidup sehat dan produktif,” pungkasnya.

Sementara itu, dari kacamata medis, dr.Slamet Riyanto menjelaskan kerusakan-kerusakan akibat mengkonsumsi narkoba, baik pengguna pemula maupun pengguna berat, semua tetap beresiko bagi kesesehatan.

Selain itu, AKBP Bunawar menjelaskan seputar narkoba yang terkoneksi dengan hukum, sebagaimana tertuang dalam UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Peraturan Presiden nomor 23 tahun 2010 tentang BNN.
Sudah dilihat 38 kali

Komentar