Kendala Prokes Disabilitas Sensorik Tunanetra Di Masa Pilkada
SOLO- Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Solo dikhawatirkan menimbulkan sejumlah kendala bagi penyandang disabilitas sensorik penglihatan atau tunanetra. Kendala tersebut dimulai dari kampanye hingga saat sesi pencoblosan, Rabu (9/12/2020) mendatang.
Ketua Widadi Skil senter (WSC), Widadi, Minggu (1/11/2020), menyebutkan salah satu kendala yang bakal mereka hadapi. Di antaranya ketika masuk ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) harus mengenakan sarung tangan untuk menerapkan Protokol Kesehatan (Prokes) di masa pandemi Coronavirus Diseases 2019 (Covid-19). Hal ini membuat mereka kesulitan mengakses tulisan braille. Mengingat sifatnya harus diraba, dan membutuhkan kepekaan dalam merabanya. “Meskipun kami sudah difasilitasi menggunakan template braille, tetap saja akan sudah karena terhalang oleh sarungtangan nanti,” terangnya.
Sebelumnya di masa kampanye ini mereka juga kesulitan mengakses visi dan misi Pasangan Calon (Paslon) Walikota dan Wakil Walikota Solo. Kampanye dialihkan ke media sosial (Medsos), sementara rata-rata masyarakat Solo masih banyak yang menggunakan televisi dan radio sebagai sumber informasi mereka. Menurut Widad seharusnya sosialisasi dan kampanye juga diperbanyak melalui iklan radio, TV, dan berbagai sumber informasi yang bisa mereka akses. Salah satunya adalah mobil komando Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD).
Widadi mengatakan bahwa pihaknya sebenarnya sudah mendapat sosialisasi terkait Pilkada Solo dari KPUD. Seingatnya sudah dua kali yang pertama di kediamannya, kedua di Gedung Dinas Sosial Solo. Namun isian sosialisasi menurutnya baru sebatas teori. Belum merujuk dalam praktik langsung dalam Pilkada nanti.
Widadi menilai kalau pemerintah ingin partisipasi disabilitas dalam Pilkada bertambah, harusnya diperhatikan betul hak mereka. Mengingat mereka ada beberapa kesulitan untuk mereka menggunakan hak pilihnya.
Lebih lanjut, Widadi, memberikan sejumlah solusi terkait permasalahan tersebut. Salah satunya yakni adanya modifikasi penanganan disabilitas berupa pendampingan ketika di dalambilik suara. “Ketika di dalam bilik suara bisa digantikan dengan menggunakan HP. Sehingga petugas bisa mengarahkan penyandang disabilitas itu Ketika ada di dalam bilik suara,” kata Widadi. Misbahul Arifin
#PPMN #JurnalisWargaSolo #PilkadaSolo #Respect
#menuju pilkada inklusi disabilitas
Ketua Widadi Skil senter (WSC), Widadi, Minggu (1/11/2020), menyebutkan salah satu kendala yang bakal mereka hadapi. Di antaranya ketika masuk ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) harus mengenakan sarung tangan untuk menerapkan Protokol Kesehatan (Prokes) di masa pandemi Coronavirus Diseases 2019 (Covid-19). Hal ini membuat mereka kesulitan mengakses tulisan braille. Mengingat sifatnya harus diraba, dan membutuhkan kepekaan dalam merabanya. “Meskipun kami sudah difasilitasi menggunakan template braille, tetap saja akan sudah karena terhalang oleh sarungtangan nanti,” terangnya.
Sebelumnya di masa kampanye ini mereka juga kesulitan mengakses visi dan misi Pasangan Calon (Paslon) Walikota dan Wakil Walikota Solo. Kampanye dialihkan ke media sosial (Medsos), sementara rata-rata masyarakat Solo masih banyak yang menggunakan televisi dan radio sebagai sumber informasi mereka. Menurut Widad seharusnya sosialisasi dan kampanye juga diperbanyak melalui iklan radio, TV, dan berbagai sumber informasi yang bisa mereka akses. Salah satunya adalah mobil komando Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD).
Widadi mengatakan bahwa pihaknya sebenarnya sudah mendapat sosialisasi terkait Pilkada Solo dari KPUD. Seingatnya sudah dua kali yang pertama di kediamannya, kedua di Gedung Dinas Sosial Solo. Namun isian sosialisasi menurutnya baru sebatas teori. Belum merujuk dalam praktik langsung dalam Pilkada nanti.
Widadi menilai kalau pemerintah ingin partisipasi disabilitas dalam Pilkada bertambah, harusnya diperhatikan betul hak mereka. Mengingat mereka ada beberapa kesulitan untuk mereka menggunakan hak pilihnya.
Lebih lanjut, Widadi, memberikan sejumlah solusi terkait permasalahan tersebut. Salah satunya yakni adanya modifikasi penanganan disabilitas berupa pendampingan ketika di dalambilik suara. “Ketika di dalam bilik suara bisa digantikan dengan menggunakan HP. Sehingga petugas bisa mengarahkan penyandang disabilitas itu Ketika ada di dalam bilik suara,” kata Widadi. Misbahul Arifin
#PPMN #JurnalisWargaSolo #PilkadaSolo #Respect
#menuju pilkada inklusi disabilitas
