30% Tenaga Kerja di Bekasi Tak Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan

52546 medium bpjs ketenagakerjaan vector logo
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan mencatat, 30% jumlah tenaga kerja di Kabupaten Bekasi tidak terjamin. Keselamatan bekerja mereka tidak terjamin, meski terbilang berisiko.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cikarang, Achmad Fathoni mengatakan, saat ini jumlah kepesertaan di Kabupaten Bekasi baru sekitar 70%. Meski begitu, banyak juga perusahaan yang justru membandel dengan tidak membayar iuran yang ditetapkan.
Padahal, perusahaan telah memotong biaya sebanyak 2% dari gaji karyawan. Akibat tidak dibayarkan, karyawan menderita kerugian bilamana terjadi keselamatan kerja.

“Memang persoalannya demikian. Masih banyak perusahaan yang tidak mendaftarkan karyawannya agar terlindungi bila terjadi kecelakaan kerja, padahal pekerjaan apapun itu memiliki risiko. Di sisi lain, perusahaan yang telah mendaftarkan karyawannya pun banyak tidak patuh. Iuran yang mereka potong dari gaji karyawan itu tidak dibayarkan,” kata Fathoni kepada Pikiran Rakyat, Senin 4 Maret 2019.

Berdasarkan data Desember 2018, jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Cikarang mencapai 348.679 orang dari 4.416 perusahaan. Jumlah itu masih menjadi yang tertinggi di Jawa Barat. Meski begitu, masih banyak juga belum terdaftar.

“Jadi karyawan di Kabupaten Bekasi itu tidak hanya terdaftar di Cabang Cikarang tapi juga Jakarta dan Bekasi Kota. Jika digabungkan, dari 1,2 orang angkatan kerja baru 70% yang sudah terjamin keselamatan kerjanya, sisanya belum. Padahal bila merunut angka nasional, kepesertaan itu harusnya sudah mencapai 95%,” ucap dia.

Sementara itu, dari 4.416 perusahaan yang telah mendaftarkan karyawannya, angka kepatuhan hanya mencapai 74,4%. Sedangkan, 25,6% sisanya tidak patuh alias menunggak iuran. Akibatnya, banyak karyawan yang merugi karena kepesertaan mereka dianggap tidak aktif.

“Jadi kejadiannya itu ketika terjadi kecelakaan kerja, harusnya karyawan itu langsung mendapat penanganan medis di rumah sakit yang telah bekerja sama, biayanya ditanggung BPJS. Namun jika menunggak, sistemnya menjadi reimburse,” ujar dia.

Kemudian jika terdapat cedera serius, hingga mengakibatkan kecatatan lalu tidak mampu bekerja. “Sebenarnya ada santunan bagi yang tidak mampu bekerja. Kemudian jika meninggal, paling dari perusahaan hanya uang duka. Padahal dari kami ada hitungan tersendiri jika meninggal akibat kecelakaan angkanya 52 kali dari gaji yang dilaporkan. Ini yang jadi masalah kalau kepatuhan tidak berjalan,” ujar dia.
Sudah dilihat 26 kali

Komentar