Warga dan Akuntablitas Sosial dalam Demokrasi

0 0 292
Gambar untuk Warga dan Akuntablitas Sosial dalam Demokrasi
Program Madani dari USAID memiliki tujuan meningkatkan kapasitas Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) lokal/ ORMAS agar bisa mandiri dan menjalin kerjasama dengan pemerintah setempat. Selasa, 07/09/21, YAPPIKA, sebagai service provider, memberikan pelatihan mengenai Akuntabilitas Sosial dalam Pelayanan Publik. Sanggar Hijau Indonesia (SHI) sebagai salah satu OMS yang terlibat dalam program tersebut juga turut ikut serta mengikuti kegiatan tersebut. Selain SHI, beberapa OMS yang berasal dari enam Lead Partner dan Peserta Learning Forum wilayah Jawa Timur juga turut serta dalam kegiatan tersebut melalu ZOOM meeting.
Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi dalam pemerintahannya. Perlu bagi warga, termasuk kita, untuk tahu peran, kewajiban, dan hak sebagai warga negara dalam mewujudkan demokrasi tersebut. Dengan begitu, demokrasi yang berbasis dari, oleh, dan untuk rakyat baru bisa diwujudkan dengan baik. Akuntabilitas eksternal/ sosial oleh penerima layanan publik juga dibutuhkan untuk “membantu” pemerintah dalam mengawasi pekerjaannya dalam memberikan pelayanan.
Warga bisa menggunakan ruang partisipasi publik untuk membantu pemerintah mengetahui kebutuhannya. Salah satunya dengan memberikan saran dan kritik mengenai pelayanan yang diberikan oleh penyedia layanan. Melalui Ombudsman, lembaga negara yang berwenang melakukan Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Seluruh Indonesia, warga dapat mengajukan keluhan ketika pelayanan yang diberikan tidak sesuai kebutuhan. Hal tersebut sebenarnya juga merupakan kewajiban sebagai warga, untuk memberi tahu pemerintah tentang kebutuhan layanan seperti apa yang dibutuhkan warga. Sehingga akan terbangun kolaborasi antara warga dan pemerintah secara konstruktif dalam pemenuhan hak pelayanan publik.
Ada banyak cara atau alat yang digunakan untuk menilai kualitas pelayanan publik berdasarkan kinerja penyelenggara pelayanan dan persepsi pengguna layanan, diantaranya Citizen Report Card (CRC) dan audit Sosial. Akuntablitas sosial melibatkan masyarakat sipil untuk memastikan tanggung jawab pemerintah lebih efektif, efisien, dan akuntabel serta menjadi mekasisme check and balance.
Pengawasan pelayanan publik merupakan praktik akuntabilitas sosial. Dari beberapa manfaat pengawasan pelayanan publik tentunya yang utama yaitu adanya peningkatan kualitas pelayanan publik. Tahapan pengawasan pelayanan publik yaitu: 1) menentukan sektor layanan yang akan diawasi (fokus pada layanan yang paling dibutuhkan atau paling sering diadukan masyarakat), 2) menyusun instrumen pengawasan, 3) pelaksanaan pengawasan (persiapan, pelaksanaan, analisis pertemuan dan rekomendasi serta menyusun laporan), 4) menyebarluaskan hasil pengawasan (fokus pada pihak yang disasar dan diseminasi publik). Dari keempat tahapan diatas poin pentingnya yaitu semuanya dilakukan bersama warga.
Berikut tahapan dalam menyusun instumen penilaian kualitas pelayanan publik. Pertama, identifikasi permasalahan dan aspek pengawasan. Kedua, melakukan pemetaan aktor. Ketiga, menyusun pertanyaan utama. Keempat, menentukan metode pengumpulan data. Terakhir, menyusun kuesioner.
Sebenarnya akuntabilitas sosial ini bukan hal yang asing. Demonstrasi, protes, kampanye, advokasi, jurnalisme merupakan beberapa bentuk akuntabilitas sosial. Melalui kegiatan pelatihan ini diharapkan masyarakat, dalam hal ini OMS, mengetahui pendekatan lain yang bisa diakses warga untuk melakukan akuntabilitas sosial, yakni melalui pendekatan yang berbasis data dan bukti.

  Komentar

Tulis komentarmu...

Jadilah yang pertama memberi komentar!
Fitur baru Rekomendasi video

Other Posts

Terkait

Terbaru


Terpopuler


Komentar Terbanyak

  1. 5
    Komentar
  2. 2
    Komentar
  3. 2
    Komentar
  4. 2
    Komentar