UII Desak Pembatalan Rencana Revisi UU KPK

1 0 213
Gambar untuk UII Desak Pembatalan Rencana Revisi UU KPK
Yogyapos.com (YOGYA) – Gelombang aksi melawan upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus meruak di berbagai daerah, termasuk Yogyakarta. Setelah UGM, kini giliran civitas akademi Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta melakukan aksi serupa.

Penolakan ditandai pembubuhan tanda tangan di atas spanduk sepanjang 60 meter, serta surat desakan kepada pemerintah dan DPR agar membatalkan revisi UU Nomor30 Tahun 2002 tentang KPK. Sebab revisi terhadap UU tersebut dinilai akan melemahkan posisi KPK, bahkan cenderung menjadikannya sebagai alat eksekutif.



“Kami mendesak DPR agar membatalkan pembaahasan revisi UU KPK, karena akan melemahkan posisi KPK itu sendiri,” ujar Rektor UII Fathul Wahid ST MSc PhD dalam acara ‘Save KPK’ yang dihelat, di Fakultas Hukum UII, jalan Tamansiswa Yogyakarta, Senin (9/9/2019).

Rektor pada kesempatan itu didampingi Wakil Bidang Kemahasiswaan, Keagamaan dan Alumni Drs Drs Rohidin SH MAg, Dekan FH Dr Abdul Jamil SH MH, Ketua Jurusan Hukum Dr M Arif setiawan SH MH, Ketua Pusat Studi Hukum UII Anang Zubaidi SH Mhum dan Ketua Pusat Kajian Kejahatan Ekonomi Ari Wibowo SHI SH MH.

Fathul Wahid menyatakan, hasil kajian yang dilakukan oleh Pusat Studi Hukum dan Pusat Kajian Kejahatan Ekonomi UII disimpulkan bahwa revisi UU KPK akan menjurus pada pelemahan lembaga antirasuah itu sebagai sub ordinat pemerintah. “Ini bisaa berpotensi menjadi lembaga yang tidak independen. Bisa distir sesuai kehendak kekuasaan,” tandasnya.



Dincontohkan antara lain rencana pembentukan dewan pengawas oleh DPR, itu diniscayakan dapat mengganggu independensi KPK. Apalagi jika dewan pengawas tersebut memiliki kewenangan rekomendasi penyadapan, maka kinerja KPK akan terhambat.

Di bagian lain, Fathul mengungkapkan rencana menjadikan pegawai KPK sebagai ANS, itu pun bakal menimbulkan problem serius mengenai loyalitas. Yakni antara loyal terhadap pemerintah atau kepada KPK.

Bertolak dari sejumlah kajian tersebut, UII mendesak pemerintah cq presiden Joko Widodo tidak meneruskan suratnya ke DPR, sehingga proses pembahasan tidak bisa dilakukan. “Kami juga mengajak semua elemen masyarakat untuk mengawal pemerintah dan DPR dalam rangka memastikan dibatalkannya revisi UU KPK,” pungkasnya. (Met)

  Komentar

Tulis komentarmu...

Jadilah yang pertama memberi komentar!