SEJUMLAH ALIANSI MAHASISWA KUMALA DAN KOMUNITAS SUDIRMAN30 GERUDUG GEDUNG DPRD PROVINSI BANTEN

3 0 104
Gambar untuk SEJUMLAH ALIANSI MAHASISWA KUMALA DAN KOMUNITAS SUDIRMAN30 GERUDUG GEDUNG DPRD PROVINSI BANTEN
Dua September yang bertepatan di KP3B Sejumlah Mahasiswa dari aliansi KUMALA DAN KOMUNTAS SUDIRMAN30, dimana memperingati hari pelantikan DPRD Provinsi Banten. Dan ini sangat jelas harus kita kawal bersama-sama. Tentu tugas DPRD (Legislatif) yang mengemban amanat sebagai Institusi Kontroling , Budgeting, dan Legislasi yang kedepannya akan menghasilkan produk hukum serta penganggaran. Tentu dalam momentum pelantikan Legislatif ini, kita berkewajiban menjadikan momentum ini sebagai suatu perlawanan yang nyata tentang nasib Banten kedepannya. Sebab, selama ini melihat kinerja DPRD Provinsi Banten sebelumnya kita nyatakan gagal." ujarnya dalam orasinya.

Dilihat dari bagaimana di sepanjang tahun 2018, DPRD Prov.Banten hanya menghasilkan 8 produk hukum yang jauh berbeda dengan provinsi lainnya yang bias mengasikan sampai 40 produk hukum. Hal ini juga dipertegas oleh Pers rilis yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik ( BPS). Serta kami menilai bahwa DPRD Prov.Banten hanya mencari keuntungan semata. Ini dibuktikan dengan bengkaknya anggaran Belanja Barang dan Jasa untuk perjalanan dinas yang jumlahnya senilai Rp. 197.339.353.400 dengan realisasi senilai Rp. 177.072.224.677. membengkaknya anggaran ini kami nilai cukup fantastis 14 kalilipat lebih besar dari anggaran DPR-RI.
Jika di kalkulasikan, setiap anggota DPRD Prov. Banten dapat mengantongi uang perjalanan dinas dan refresentatif sebesar Rp.173 juta perbulan, dan Rp.2 milyar lebih dalam satu tahun. Biang keladinya, rincian tarif komponen biaya perjalanan dinas dalam Pergub 80 tahun 2017 itu berasal dari ususlan pimpinan dan anggota dewan yang diajukan kepada gubernur Banten melalui nota dinas ketua DPRD No 162.4/794/DPRD/Perihal Usulan Biaya Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD Banten.

" Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun Anggaran 2018. Juga bertentangan dengan Pertaturan Menteri Dalam Negeri No.13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah terakhir kali dengan Pertaturan Menteri Dalam Negeri no.21 tahun 2011 pada pasal 4.Kondisi tersebut mengakibatkan pembayaran uang refresentasi perjalanan dinas DPRD Prov.Banten tidak memenuhi asas kepatutan." Ujar koralap aksi

  Komentar

Tulis komentarmu...

Jadilah yang pertama memberi komentar!
Fitur baru Rekomendasi video

Other Posts

Terkait

Terbaru


Terpopuler

  1. Di Masa Pandemi Covid-19, Seberapa Pentingkah Pendampingan Belajar Pada Anak

    Sasa Rahayu Safitri  di  Andong, Boyolali  |  21 Feb 2021
  2. Warga RT 001, RT 002 Dan 008, RW 01 Kelurahan Kebon Pala Mengevakuasi Kendaraan

    𝙈𝙊𝙃𝘼𝙈𝙈𝘼𝘿 𝙅𝘼𝙀𝙉𝙐𝘿𝙄𝙉  di  Makasar, Jakarta Timur  |  20 Feb 2021
  3. Cuaca Ekstrem Melanda, Waspada Pohon Tumbang

    𝙈𝙊𝙃𝘼𝙈𝙈𝘼𝘿 𝙅𝘼𝙀𝙉𝙐𝘿𝙄𝙉  di  Bogor Kota  |  21 Feb 2021

Komentar Terbanyak

  1. 9
    Komentar

    Open Recruitment Relawan Ramadhan BAZNAS 2021

    Hendrikus M  di  Jakarta Pusat  |  15 Feb 2021
  2. 7
    Komentar

    GRESIK MENJADI BAGIAN DARI 4200 PESERTA PELATIHAN E.LEARNING

    siti fitriah  di  Kebomas, Gresik  |  10 jam lalu
  3. 3
    Komentar

    KEBUN PEMULIHAN GRESIK, TEMPAT EDUKASI PEMBELAJARAN ANAK TENTANG LINGKUNGAN

    Indah wahyuni  di  Kebomas, Gresik  |  14 Feb 2021
  4. 3
    Komentar

    Kades Pantai Bahagia Tak Inginkan Bantuan Paket Sembako Pada Pasca Banjir

    𝙈𝙊𝙃𝘼𝙈𝙈𝘼𝘿 𝙅𝘼𝙀𝙉𝙐𝘿𝙄𝙉  di  Muara Gembong, Bekasi Kabupaten  |  15 Feb 2021