Provinsi NTB Siap Terapkan Manajemen Krisis Kepariwisataan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan kesiapannya untuk menerapkan Manajemen Krisis Kepariwisataan (MKK) Daerah di wilayahnya.
Beberapa langkah yang akan segera diambil oleh pemprov NTB adalah pemetaan personel, pembentukan jejaring, inventarisasi potensi krisis, dan penyusunan dokumen rencana aksi.
Plt. Kepala Biro Komunikasi Publik, Guntur Sakti mendorong Dinas Pariwisata NTB untuk merangkul para pihak untuk bekerja sama dalam membentuk sebuah sistem penanganan krisis yang baik, mulai dari fase kesiapsiagaan dan mitigasi, fase tanggap darurat, fase pemulihan, serta fase normalisasi.
Untuk itu, Guntur menambahkan, Kemenpar membutuhkan dukungan MKK Daerah dalam penyelenggaraan stabilitas pariwisata serta sebagai pihak yang membantu Kemenpar dalam penanganan situasi krisis yang terjadi di daerah. Dalam pelaksanaannya kinerja MKK Daerah juga akan didampingi oleh MKK Kemenpar.
Deputi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BNPB, Lilik Kurniawan, menyampaikan bahwa BNPB siap mendukung penyelenggaraan manajemen krisis kepariwisataan di NTB pada setiap fase. Lilik menegaskan perlunya peningkatan pemahaman pengelola objek dan daya tarik wisata (ODTW) tentang perencanaan dan pengelolaan ODTW dan industri pariwisata yang menjamin keselamatan wisatawan. Lilik juga menekankan agar para penyedia jasa taman rekreasi menyiapkan SOP penanganan khusus.
Sumber: Humas Kemnpar RI
Beberapa langkah yang akan segera diambil oleh pemprov NTB adalah pemetaan personel, pembentukan jejaring, inventarisasi potensi krisis, dan penyusunan dokumen rencana aksi.
Plt. Kepala Biro Komunikasi Publik, Guntur Sakti mendorong Dinas Pariwisata NTB untuk merangkul para pihak untuk bekerja sama dalam membentuk sebuah sistem penanganan krisis yang baik, mulai dari fase kesiapsiagaan dan mitigasi, fase tanggap darurat, fase pemulihan, serta fase normalisasi.
Untuk itu, Guntur menambahkan, Kemenpar membutuhkan dukungan MKK Daerah dalam penyelenggaraan stabilitas pariwisata serta sebagai pihak yang membantu Kemenpar dalam penanganan situasi krisis yang terjadi di daerah. Dalam pelaksanaannya kinerja MKK Daerah juga akan didampingi oleh MKK Kemenpar.
Deputi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BNPB, Lilik Kurniawan, menyampaikan bahwa BNPB siap mendukung penyelenggaraan manajemen krisis kepariwisataan di NTB pada setiap fase. Lilik menegaskan perlunya peningkatan pemahaman pengelola objek dan daya tarik wisata (ODTW) tentang perencanaan dan pengelolaan ODTW dan industri pariwisata yang menjamin keselamatan wisatawan. Lilik juga menekankan agar para penyedia jasa taman rekreasi menyiapkan SOP penanganan khusus.
Sumber: Humas Kemnpar RI
