Peran Organisasi Kemasyarakatan dalam Partisipasi Pembangunan

3 0 180
Gambar untuk Peran Organisasi Kemasyarakatan dalam Partisipasi Pembangunan
Brebes – Kegiatan pengawasan ini tidak semata-mata mengawasi gerak gerik Organisasi Kemasyarakatan, namun lebih pada upaya penguatan dan penyehatan organisasi. Peran Organisasi Kemasyarakatan akan sangat berpartisipasi pada pembangunan daerah dan nasional.

Disampaikan Wakil Bupati Brebes Narjo, SH., MH dalam kegiatan Rapat Kordinasi Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, Menjalin Kemitraan Antara Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan, di Hotel Dedy Jaya Brebes, (9/11/2021).

Lebih lanjut Narjo menjelaskan bahwa peranan Organisasi Kemasyarakatan sangat dibutuhkan dalam membantu pembangunan daerah. Bentuk-bentuk kolaborasi antara pemerintah daerah dan organisasi kemasyarakatan terbukti sangat efektif dalam memecahkan permasalahan yang ada.

Salah satu narasumber dalam kegiatan tersebut adalah Riyadi Santoso dari organisasi masyarakat sipil (OMS), Eska Unggul Indonesia. Riyadi membagikan praktek-praktek baik yang sudah dilakukan oleh Eska Unggul, bagaimana cara mengukur atau melihat manajemen dan keberadaan organisasi lewat Indek Kinerja Organisasi (IKO).

“IKO bisa dijadikan bahan monitoring dan evaluasi organisasi, lewat IKO kita bisa mengukur keadaan organisasi. Bagaimana kapasitas organisasi, legitimasi atau pengakuan pemerintah, swasta dan masyarakat terhadap organisasi, ketahanan dan keberlanjutan dari organisasi,” jelas Riyadi.

Riyadi menyampaikan terkait peran strategis yang bisa dilakukan oleh OMS, termasuk tantangan yang dihadapi OMS di Kabupaten Brebes, belum adanya regulasi lokal terkait partisipasi OMS, kolaborasi OMS dan Pemda masih bersifat insindental, stigma citra diri OMS sebagai perubahan sosial belum optimal, privat sectore yang belum terbuka dengan OMS.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 TAHUN 2016 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 TAHUN 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan dimana pemerintah berperan lebih luas yakni sebagai administrator (pendaftar OMS), pemberdayaan, dan pengawasan. Pemberdayaan dimaknai peningkatan kemampuan, daya tahan, dan kemandirian organisasi kemasyarakatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Artinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) perlu memiliki frame kerja - kerja kolaborasi dalam peningkatan kapasitas ormas dan melibatkan dalam isu-isu daerah misal terkait Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), Kemiskinan, stunting dan isu sosial lainnya, tegas Riyadi.

Rekomendasi yang disampaikan adalah penguatan pemahaman kolaboratif governance dan pembangunan daerah, pengelolaan, penataan dan penggunaan data OMS daerah, inovasi penguatan kapasitas OMS, integrasi peran OMS dalam pembangunan demokrasi lokal, bridging peran OMS dalam pembangunan sector melalui OPD terkait, dan penyusunan dan review peraturan dan kebijakan lokal yang menjamin peran OMS di daerah.

Kegiatan tersebut dihadiri 30 peserta dari organisasi kemasyarakatan diantara Gdebat, GP Ansor, IPNU, IPPNU, GMNI, Eska Unggul Indonesia, Fatayat, Paguyuban Podomoro, PWRI, Yayasan Bintang sembilan, FKUB, dan MUI.

  Komentar

Tulis komentarmu...

Jadilah yang pertama memberi komentar!
Fitur baru Rekomendasi video

Other Posts

Terkait

Terbaru


Terpopuler

  1. Vaksinasi COVID-19 Gandaria City (17-30 Januari 2022)


Komentar Terbanyak

  1. 4
    Komentar
  2. 3
    Komentar
  3. 2
    Komentar
  4. 2
    Komentar