MEMBANGUN RELASI UNTUK MEWUJUDKAN COLLABORATIVE GOVERNANCE DI SUMENEP

3 1 251
Gambar untuk MEMBANGUN RELASI UNTUK MEWUJUDKAN COLLABORATIVE GOVERNANCE DI SUMENEP
Sumenep, 16 Februari 2021 - USAID MADANI bersama Lakpesdam NU dan Pemerintah Daerah memfasilitasi Workshop Collaborative Governance Tahap-2 di Kabupaten Sumenep. Kegiatan ini dihadiri Tim Koordinasi Pendampingan Program USAID MADANI Kabupaten Sumenep dari unsur Pemda, yaitu: Bappeda, Bakesbangpol, Dinas PMD dan DP3AKB, serta partisipasi anggota Forum Masyarakat MADANI Sumenep (MMS) sebagai representasi CSO, Perguruan Tinggi, Kalangan Media, Lembaga dan Banom NU.

Masih dengan tema sebelumnya, “Mendukung Akuntabilitas dan Toleransi Keberagaman Sosial, workshop tahap kedua ini ditekankan untuk memperdalam pemahaman isu transparansi dana desa, dan diskusi strategi kolaborasi untuk mencapai tujuan advokasinya. Output yang diharapkan: Pendalaman peta isu yang berkaitan dengan kebijakan dan prioritas daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD/RKPD/RKA/Renja dan stake holder pemerintah yang berperan dalam program transparansi dana desa; 2). Menyepakati peran dan kontribusi para pihak untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah; dan 3). Menyepakati bentuk kolaborasi terbaik untuk mengadvokasi isu transparansi dana desa di Kabupaten Sumenep.

Dalam pengantar sambutan Kepala Bappeda Sumenep (Drs Yayak Nurwahyudi, M.Si) menyampaikan bahwa “Membangun kolaborasi itu bukanlah hal yang mudah, tetapi itu jangan mematahkan semangat”. Pemerintah juga memandang collaborative governance itu sangat diperlukan, sehingga penguatan kapasitas CSO sebaiknya juga melibatkan pemerintah. Lebih lanjut beliau menegaskan relasi 3 pilar pembangunan harus terus dipupuk agar saling memperkuat, terutama untuk menjawab tantangan dan masalah prioritas daerah seperti isu tranparansi dana desa. Relasi selama ini masih diwarnai kekhawatiran, sehingga untuk keterbukaan seperti rencana kerja anggaran belum bisa sepenuhnya.

Acara ini juga menampilkan 3 narasumber, yaitu: Moh Ramli, S.Sos, M.Si (Kepala Dinas PMD Kabupaten Sumenep), Dr Damanhuri, M.Pd dari INSTIKA, dan A Warits Umar dari unsur Senior CSO lokal. Paparan masing-masing telah mendapatkan respon hangat dari peserta, seperti dari Ketua Lakpesdam yang menyoroti tentang penguatan kapasitas di desa oleh Dinas PMD selama ini. Kehadiran Bakesbangpol Sumenep juga memberikan harapan koordinasi intensif ke depan. Sementara Kepala Dinas P3AKB lebih menekankan agar memperhatikan isu perlindungan anak dan perempuan. Tetapi di tahun 2021 ini, Lakpesdam dan Forum MMS akan fokus dulu pada isu transparansi dana desa melalui pengawasan masyarakat terhadap efektivitas Bumdes.

Semula kegiatan ini akan dihadiri dan dibuka Pak Sekda, tetapi karena berbagai aktivitas akhir masa jabatan Bupati, beliau berpesan agar program MADANI juga memperhatikan hasil dan kebermanfaatan. Beliau bahkan menyampaikan komitmen dukungan melalui anggaran daerah di tahun 2022, terutama jika proses-proses yang dilakukan efektif memberikan manfaat bagi masyarakat. Akhirnya, setelah fasilitasi diskusi penyepakatan isu tematik dan peran para pihak, acara ini ditutup Ketua Lakpesdam NU Sumenep. Beberapa rumusan hasilnya diakui belum sempurna, tetapi melalui diskusi selanjutnya dan koordinasi OPD terkait diharapkan rencana aksi multipihak bisa lebih disempurnakan (Moh Kholid).

  1 Komentar

Tulis komentarmu...

Fitur baru Rekomendasi video

Other Posts

Terkait

Terbaru


Terpopuler

  1. Bukit Seguntang Adalah Ulu Melayu

  2. Games Sore bersama Mahasiswa Bhayangkara


Komentar Terbanyak

  1. 7
    Komentar
  2. 4
    Komentar

    PMI Tebing Tinggi Salurkan Bantuan Korban Banjir

  3. 4
    Komentar
  4. 4
    Komentar

    Kelurahan Brontokusuman Ramah Anak