Gerakan Masyarakat Sipil Sumut (GEMSU) Desak DPR RI Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

1 0 78
Tahun 2016, DPR RI menetapkan Rancangan Undang Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) sebagai Prolegnas Prioritas pada 2016 dan sebagai RUU inisiatif DPR pada April 2017. Keputusan ini merupakan langkah maju untuk mengakhiri kekerasan seksual sekaligus melindungi semua warga negara tanpa kecuali, mulai dari anak-anak, perempuan, hingga laki-laki. Mengingat Indonesia sudah dalam kondisi darurat kekerasasan seksual. Dalam artian, resiko setiap warga negara mengalami kekerasan seksual terus meningkat.

Namun sangat disesalkan bahwa selama 3 (tiga) tahun sejak tahun 2016 hingga September 2019 (masa akhir periode DPR RI), belum ada kemajuan dalam pembahasan RUU P-KS. Panja RUU P-KS Komisi VIII terkesan mengulur-ulur waktu dan menghindari kewajiban sebagai wakil rakyat untuk segera membahas serta mengesahkan RUU yang menjadi inisiatifnya sendiri. Mirisnya, selama 3 tahun penundaan pembahasan di DPR, kekerasan seksual terus terjadi dengan jumlah 16.943 kasus.

Hanya karena penyebaran rangkaian fitnah terhadap RUU P-KS dari para pihak yang tidak mengerti pentingnya RUU ini bagi korban, Panja RUU P-KS cenderung mengabaikan perintah konstitusi dimana negara harus hadir untuk melindungi setiap warga negara, termasuk dari kekerasan seksual.

Padahal RUU P-KS ini sangat penting, tidak hanya untuk melindungi hak-hak korban serta menghukum para pelakunya, tetapi juga untuk menegakkan harkat derajat kemanusiaan semua orang, mewujudkan keamanan, dan pembangunan yang berkeadilan bagi Indonesia. Sebagaimana pasal 28 I ayat (4) UUD 1945, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara.

Itulah mengapa masyarakat sipil (Individu: Aktifis dan Akademisi) yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Sipil Sumut (GEMSU) mengadakan aksi damai di Bundaran Kantor Pos Pusat (Medan/21/9/19).

Menurut Koordinator aksi, Lely Zailani, tujuan aksi damai ini adalah untuk Mendukung Pengesahan Rancangan Undang-undang Anti Kekerasan Seksual dan MENGETUK HATI NURASI, DPR RI khususnya Panja RUU P-KS Komisi VIII untuk :
1. Segera mengesahkan RUU P-KS: (a) menyepakati judul dan sistematika, (b) mempertahankan 6 elemen kunci RUU P-KS yaitu 9 tindak pidana kekerasan seksual, pencegahan, pemulihan, hukum acara, ketentuan pidana, dan pemantauan.
2. Segera membentuk Tim Perumus RUU P-KS.
3. Membuka ruang dan pelibatan masyarakat selama proses pembahasan RUU P-KS.***

  Komentar

Tulis komentarmu...

Jadilah yang pertama memberi komentar!
Fitur baru Rekomendasi video

Other Posts

Terkait

Terbaru


Terpopuler

  1. Di Masa Pandemi Covid-19, Seberapa Pentingkah Pendampingan Belajar Pada Anak

    Sasa Rahayu Safitri  di  Andong, Boyolali  |  21 Feb 2021
  2. Warga RT 001, RT 002 Dan 008, RW 01 Kelurahan Kebon Pala Mengevakuasi Kendaraan

    𝙈𝙊𝙃𝘼𝙈𝙈𝘼𝘿 𝙅𝘼𝙀𝙉𝙐𝘿𝙄𝙉  di  Makasar, Jakarta Timur  |  20 Feb 2021
  3. Cuaca Ekstrem Melanda, Waspada Pohon Tumbang

    𝙈𝙊𝙃𝘼𝙈𝙈𝘼𝘿 𝙅𝘼𝙀𝙉𝙐𝘿𝙄𝙉  di  Bogor Kota  |  21 Feb 2021

Komentar Terbanyak

  1. 9
    Komentar

    Open Recruitment Relawan Ramadhan BAZNAS 2021

    Hendrikus M  di  Jakarta Pusat  |  15 Feb 2021
  2. 5
    Komentar

    GRESIK MENJADI BAGIAN DARI 4200 PESERTA PELATIHAN E.LEARNING

    siti fitriah  di  Kebomas, Gresik  |  26 Feb 2021
  3. 3
    Komentar

    KEBUN PEMULIHAN GRESIK, TEMPAT EDUKASI PEMBELAJARAN ANAK TENTANG LINGKUNGAN

    Indah wahyuni  di  Kebomas, Gresik  |  14 Feb 2021
  4. 3
    Komentar

    Kades Pantai Bahagia Tak Inginkan Bantuan Paket Sembako Pada Pasca Banjir

    𝙈𝙊𝙃𝘼𝙈𝙈𝘼𝘿 𝙅𝘼𝙀𝙉𝙐𝘿𝙄𝙉  di  Muara Gembong, Bekasi Kabupaten  |  15 Feb 2021