BUTUH 100 TAHUN PULIHKAN HUTAN NTB

4 0 412
Gambar untuk BUTUH 100 TAHUN PULIHKAN HUTAN NTB
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB mencatat luas hutan dan lahan kritis di daerah ini mencapai 680.620 hektare. Di mana, 230 ribu hektare lahan kritis tersebut berada di dalam kawasan hutan. Untuk memulihkan kondisi hutan NTB yang sudah rusak parah, Dinas LHK mengatakan butuh waktu hingga 100 tahun. Memulihkan kondisi hutan NTB, Pemprov dan Pemda Kabupaten/Kota mulai menggalakkan program penghijauan. ‘’Butuh sekurangnya 100 tahun untuk bisa pulih normal,’’ kata Kepala Bidang Perlindungan Hutan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (PHKSDAE) Dinas LHK NTB, Mursal, SP, MM.

Kerusakan hutan di NTB disebabkan illegal logging dan perambahan hutan. Perambahan hutan untuk tanaman jagung selama beberapa tahun terakhir cukup marak. KPH yang menjadi perpanjangan Dinas LHK NTB di kabupaten/kota sudah berulangkali  melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak melakukan perambahan hutan. Bahkan, petugas KPH yang menertibkan masyarakat yang melakukan perambahan hutan malah menjadi korban pemukulan oleh massa. Masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan diakomodir mengelola hutan dengan pola kemitraan dan hutan kemasyarakatan (HKm) dan menjadikan hutan sebagai destinasi wisata.

Data Dinas LHK  luas HKm di NTB sebanyak 24.493,6 hektare yang diberikan kepada 78 kelompok dan 22.223 masyarakat. Sedangkan untuk kemitraan kehutanan seluas 24.272,76 hektare untuk 98 kelompok dan 9.240 masyarakat. Mursal mengatakan, pihaknya akan terus mengevaluasi masyarakat yang memegang izin HKm. Bagi pemegang izin yang nakal, yakni melakukan pelanggaran seperti illegal logging, pembakaran hutan, sertifikasi lahan hutan dan lainnya akan dicabut izinnya. ‘’Pemegang IUPHKm yang masih melakukan pelanggaran, illegal logging, pembakaran, sertifikasi dan lain-lain akan dicabut izinnya,’’ tandasnya.

Kerusakan hutan di NTB dimulai sejak era reformasi 1998/1999. Tahun 2000/2001, digalakkan program penghijauan. Namun, pada 2013, terjadi lagi perambahan hutan karena ada pengembangan tanaman semusim. Kearifan lokal masyarakat di sekitar hutan jg sudah mulai hilang. Masyarakat mulai membabat pohon, melakukan perambahan untuk tanaman semusim. “Sehingga mulai dari Plampang sampai Bima, di pinggir jalan yang dulunya hijau dengan pohon. Jangankan di hutan, di luar kawasan hutan dibabat juga, habis semua,” terang Madani.

Setelah kewenangan sektor kehutanan beralih ke provinsi (2017), Madani mengatakan ada isu yang ramai berkembang. Bahwa hutan semakin rusak setelah beralih ke provinsi. Padahal, banjir bandang di Bima sudah melanda sejak 2014. Di Lombok Timur juga, banjir bandang sudah ada sejak 2013. Pada 2013, luas lahan kritis di NTB mencapai 578 ribu hektare. Sekarang jumlah lahan kritis semakin bertambah menjadi 680 ribu hektare lebih. Akibat perambahan hutan yang cukup marak, menyebabkan luas lahan kritis semakin bertambah. Data terbaru, luas lahan kritis mencapai 680.620 hektare. Dimana, 230 ribu hektare lahan kritis tersebut berada di dalam kawasan hutan. Dari jumlah tersebut, seluas 96.238 hektare kawasan hutan yang benar-benar gundul.

Sejak 2017, upaya yang dilakukan untuk menekan kasus illegal logging dan perambahan hutan dengan memerintahkan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) bekerja 7 hari 24 jam bersama TNI/Polri. Madani menceritakan tim gabungan KPH bersama TNI dan Polri yang berjumlah 30 personel pernah melakukan penertiban perambahan hutan di Lunyuk Sumbawa. Namun, tim gabungan yang bersenjata lengkap tersebut justru dikepung oleh perambah yang berjumlah 100 orang. Pada saat petugas KPH Ampang Riwo Soromandi melakukan penyuluhan kepada masyarakat, justru babak belur dihajar massa. Dan sampai saat ini belum jelas proses hukum terhadap para pelaku pengeroyokan tersebut oleh aparat penegak hukum. “Sehingga imagenya sekarang lemah. Karena pelakunya tidak diapa-apakan,” keluhnya. Untuk memulihkan kawasan hutan yang rusak, Dinas LHK mendorong masyarakat bermitra dengan KPH. Eks lahan hutan yang sudah dirambah dihijaukan kembali dengan pola kemitraan dengan masyarakat.

Para perambah diminta melakukan taubat nasuha, tidak lagi melakukan perambahan hutan. Ia menyebut, dengan luas lahan hutan yang dirambah sebanyak 96 ribu hektare, pelakunya sekitar 2.000 orang. “Kalau kita proses ndak akan selesai. 2.000 orang diproses, satu orang saja setahun proses hukumnya. Sehingga kita minta  taubat nasuha saja untuk bermitra dengan KPH. Kerja sama melakukan pengelolaan hutan,” katanya. Dalam kemitraan mengelola hutan, ada hak dan kewajiban masarakat. Jika mereka melanggar, maka akan diganti dengan yang lain. Sebagian besar, kata Madani masyarakat belum bermitra dengan KPH.

Untuk rehabilitasi hutan dan lahan, pihaknya sudah berdiskusi dengan Kementerian LHK. Akan dirancang kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dengan melibatkan berbagai pihak. Nantinya, 468 desa pinggir hutan, lewat dana desa diminta mengembangkan pembibitan pohon untuk kegiatan rehabilitasi. Selain itu, SMA/SMK juga akan diminta menyiapkan atau melakukan pembibitan. 


Sumber data: www.suarantb.com
#kerusakanhutan
#ntb
#atmaGO

  Komentar

Tulis komentarmu...

Jadilah yang pertama memberi komentar!
Fitur baru Rekomendasi video

Other Posts

Terbaru


Terpopuler

  1. Vaksinasi COVID-19 Gandaria City (17-30 Januari 2022)


Komentar Terbanyak

  1. 3
    Komentar
  2. 2
    Komentar
  3. 2
    Komentar
  4. 2
    Komentar