Advokasi Itu Wujud Saling Membutuhkan

0 0 370
Gambar untuk Advokasi Itu Wujud Saling Membutuhkan
Kita tidak bisa hidup sendiri. Sudah tatanannya seperti itu. Nah, salah satu hal yang menjadi penyebabnya adalah sifat luput dari para manusia. Manusia selalu berusaha yang terbaik untuk menata kehidupan ke arah yang lebih baik. Meski sudah berusaha sebaik mungkin, beberapa hal masih sering terlupa, perihal penanganan sampah salah satunya.
Di Jombang telah ada peraturan yang mengatur tentang pengelolaan sampah yakni Peraturan Daerah Kabupaten Jombang No 3/ 2019 tentang Pengelolaan Sampah. Berdasarkan survei yang dilakukan Sanggar Hijau Indonesia pada Februari-Maret 2021 kepada 50 warga di 15 kecamatan di Jombang, menunjukkan beberapa respon positif namun juga ada yang masih negatif. Respon negatif ini bisa saja berasal dari keluputan pemerintah dalam mengatasi permasalahan sampah. Misalnya saja, masih ada beberapa kecamatan di Jombang yang belum memiliki tempat pembuangan sampah sementara (TPS). Sehingga warga masih ada yang membuang sampah ke sungai, membakar sampah, atau membuang sampah di sembarang tempat lainnya. Nah, disini saling mengingatkan dibutuhkan melalui advokasi.
Forum Masyarakat Madani Jombang (FMMJ) mempertemukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai perwakilan pemerintah dan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) yang berusaha menyuarakan suara dari sudut pandang masyarakat, menjadi ruang untuk belajar bersama dan berdiskusi tentang langkah dan kebijakan yang bisa diterapkan untuk pengelolaan sampah yang lebih baik.
Kamis, 23 September 2021 diskusi FMMJ tentang penguatan advokasi mengundang Mas Athoilah, seseorang yang pernah menjadi bagian Lembaga Bantuan Hukum dari Ecoton, untuk berbagi ilmu dan pengalaman terkait advokasi.
Ditemani teh hangat, didampingi sawut dan ketan, diskusi dilakukan di Hutan Kota Cafe. Diskusi berlangsung menarik dengan berbagai pendapat yang disampaikan. Mas Atho menyampaikan bahwa advokasi dilakukan untuk melakukan perubahan kebijakan. Beberapa hal yang dapat disasar dalam advokasi antara lain materi hukum, aparatur hukum, dan budaya hukum masyarakat. Pembagian peran dalam melakukan advokasi juga penting, mulai dari inisiator dan dinaminator, penggalang sekutu baik dari OMS atau pemerintah, juga siapa yang membangun kemitraan dengan aktor-aktor dunia (bukan Brad Pitt atau Tom Cruise) yang saling mempengaruhi : aktor negara, civil society, dan privat sector.
Bung Sadad dari Lakpesdam NU mengusulkan untuk membawa unsur seperti jogowono, jogoboyo, jogotirto diadopsi menjadi jogodeso dalam advokasi kebijakan di desa dengan membuat kebijakan yang melihat kearifan lokal dan karakteristi masyarakat, atau singkatnya implementatif.
Ya, karakter orang Indonesia memang harus didekati dengan cara yang mereka nyaman, bukan dipaksa. Jadi kalau menggunakan cara ini setidaknya akan memudahkan penetrasi nilai hukum yang ingin disampaikan dalam pengelolaan sampah dan diharapkan masyarakat jadi bisa dan dapat menjalankan kebijakan yang telah dibuat pemerintah desa.
Bu Nuning dari DPMD juga mengatakan, “Tergantung pemerintahan desa bagaimana mengelola dan kepekaan terhadap kepekaan masyarakat. Pembangunan desa berinisiatif dari tujuan desa itu sendiri dalam membangun desanya. Persoalanya tidak semua desa menjadikan isu sampah sebagai prioritas. Disinilah peran advokasi masuk, melalui pengorganisiran masyarakat, melalui forum strategis di desa menjadikan isu lingkungan sebagai kebutuhan desa tersebut.”
Nah ini, kadang pemerintah desa lupa tentang pengelolaan sampah. Tugas advokasi ini untuk mengingatkan pemerintah desa supaya ingat atau memberi tahu bagi yang belum tahu. Karena memang tidak semua orang tahu atau selalu ingat bahwa isu pengelolaan sampah itu penting.
Sudah seharusnya kita hidup saling mengingatkan.

  Komentar

Tulis komentarmu...

Jadilah yang pertama memberi komentar!
Fitur baru Rekomendasi video

Other Posts

Terkait

Terbaru


Terpopuler


Komentar Terbanyak

  1. 5
    Komentar
  2. 2
    Komentar
  3. 2
    Komentar
  4. 2
    Komentar