Waspada penipuan, beredar proposal minta dana HUT DKI

3589 medium hut jakarta
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meminta warga waspada terhadap penipuan berkedok HUT ke 489 DKI Jakarta. Biro Umum DKI Jakarta menemukan proposal permintaan sponsor yang mengatasnamakan Pemprov DKI Jakarta. Padahal untuk semua anggaran HUT DKI menggunakan APBD DKI.

Sekretaris Panitia HUT ke-489 DKI, Agustino Dharmawan, mengatakan Pemprov DKI Jakarta tidak pernah menyebar proposal kepada perusahaan swasta, BUMN dan BUMD untuk kepentingan HUT DKI.

"Kami tidak ada kepentingan apapun dengan yang bersangkutan," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (28/4).

Dia mencontohkan, salah satu proposal yang dikirimkan ke PT Aditoya Multi Guna. Proposal berisikan surat serta dengan brosur mengenai sponsor mengatasnamakan Sugeng Suwadi, salah satu panitia pelaksana publikasi semarak peringatan HUT ke-489 Jakarta dan HUT ke-71 Proklamasi Kemerdekaan RI. Surat tersebut tertanggal 06 Januari 2015 dengan nomor 036/HUT-489/JKT/I/2016.

Untuk meyakinkan pemberi sponsor, surat dilengkapi logo Pemprov DKI Jakarta di pojok kiri atas dan konsorsium Kota Jakarta di pojok kanan atas. Selain itu, juga tercantum surat itu ditembuskan ke Sekretaris Daerah, Asisten Pemerintahan, Kepala Biro Tata Pemerintahan, Kepala Dinas Pelayanan Pajak, dan Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI.

Di surat itu tertulis, akan diadaan kegiatan pemasangan media publikasi luar ruang dalam bentuk umbul-umbul, spanduk, balon udara, prisma board, baliho, dan giant banner. Tempat yang akan dipasang di jalan protokol, taman kota, maupun tempat-tempat strategis di wilayah Kotamadya DKI Jakarta.

Dalam surat itu tertera ajakan kepada pimpinan perusahaan swasta nasional, BUMN, BUMD, dan instansi pemerintah untuk dapat berpartisipasi aktif. Pihaknya juga mencantumkan beberapa paket sponsor yang ditawarkan. Besaran sponsor yang ditawarkan yakni dari Rp 8 juta hingga Rp 50 juta.

Agustino mengatakan, menyikapi proposal abal-abal ini, panitia sudah melapor ke Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama. Untuk sementara pihaknya akan mempublikasikan terlebih dahulu temuan penipuan ini.

"Sementara ini kami publikasikan terlebih dahulu. Untuk tindakan selanjutnya masih menunggu arahan. Tapi kami tidak bertanggung jawab dengan adanya proposal tersebut," tegas Agustino.

Ditambahkannya, panitia juga sudah meminta Bank DKI mengecek keuangan dari Sugeng Suwardi. Karena yang bersangkutan mencantumkan rekening Bank DKI sebagai proses transaksi.

"Kami sudah koordinasi dengan Bank DKI. Namun mereka tidak bisa membuka data dengan alasan kerahasiaan nasabah," tandasnya.
Sudah dilihat 145 kali

Komentar