Warga Tambakrejo bersama LBH Semarang

24993 medium img 20180504 wa0017
Semarang, 4 Maret 2018

*_Tidak ada Kejelasan terkait Mekanisme Relokasi, Kompensasi Bangunan, dan Mata Pencaharian, Warga Tambakrejo yang Terdampak Normalisasi Kanal Banjir Timur (KBT) melakukan Akses Informasi Publik ke PPID Kota Semarang._*

Normalisasi Kanal Banjir Timur (KBT) kota semarang yang dikerjakan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali-Juana bersama Pemkot semarang sampai saat ini masih banyak permasalahan, berdasarkan data Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) normalisasi sungai sepanjang 6,7 KM tersebut, akan berdampak dan menggusur sebanyak 1.374 petak PKL, dan 666 Petak Hunian.

Pemerintah kota semarang yang bertugas mengsongkan lahan sepanjang bantaran sungai KBT dalam melaksanakan tugasnya mengambil keputusan dengan menggusur dan memindahkan PKL ke pasar Penggaron dan ke Rusunawa (rumah susun sewa) Kudu, Kecamatan Genuk untuk hunian tanpa adanya ganti kerugian terhadap warga terdampak dengan alasan warga tidak memiliki sertipikat hak atas tanah di atas bangunan mereka.

Warga Tambakrejo yang masih bertahan sampai saat ini sekitar 90 KK dan tidak akan pindah sebelum diberikan keadilan dan kepastian terhadap nasib mereka kedepan. Dimana warga telah tinggal dan membangun rumah sejak tahun 1989. Selain itu pemindahan ke Rusunawa Kudu yang jauh dari laut akan menghilangkan mata pencaharian mereka dimana 50% warga tambakrejo bermata pencaharian sebagai nelayan kecil yang tidak bisa dipisahkan dengan laut.

LBH Semarang dalam hal ini melihat pemerintah kota semarang Ngawur dalam pembebasan lahan untuk normalisasi KBT tersebut, hal itu dapat dilihat dari Pemerintah kota semarang tidak memberikan hak-hak warga terdampak Normalisasi Khususnya Warga Tambakrejo, hak hak tersebut diatur dalam Pasal 28 UUD 1945, UU 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Kovenan Ekosob sebagaimana telah diratifikasi dalam UU No 11 tahun 2005, dimana UU tersebut mengatur terkait hak-hak warga Negara seperti hak hidup sejahtera lahir dan batin, hak bertempat tinggal, hak perlindungan harta benda pribadi, hak hidup yang layak dan hak mendapatkan ganti kerugian terhadap barang pribadi milik mereka.

Dengan memindahkan Warga Tambakrejo ke Rusunawa yang jauh dari tempat mereka bekerja dan tanpa adanya ganti kerugian berarti Negara telah melanggengkan kemiskinan warga Tambakrejo dengan kebijakan pemerintah kota Semarang yang Ngawur yang bertentangan dengan tujuan Negara untuk mensejahterakan kehidupan bangsa.

Selain itu pemerintah kota semarang telah melanggar ketentuan dalam UU No 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dimana pengadaan tanah tersebut dilaksanakan dengan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil lebih lanjut dalam pasal 36 ‘ganti kerugian dapat diberikan dalam bentuk : uang, tanah pengganti, permukiman kembali, kepemilikan saham, atau bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak’’. Namun kenyataanya warga Tambakrejo hanya akan dipindahkan ke Rusunawa yang jauh dari laut dan tanpa diberikan ganti kerugian dalam bentuk apapun.

Melihat ketidakadilan yang dilakukan pemerintah kota semarang dalam normalisasi KBT tersebut, LBH Semarang bersama perwakilan warga Tambakrejo Rt 05/Rw 16, Kelurahan Tanjungmas, Semarang Utara yang terdampak Normalisasi KBT pada Jumat, 4 Mei 2018 melakukan akses informasi ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Semarang untuk meminta dokumen keputusan yang dikeluarkan walikota semarang, maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibawahnya terkait mekanisme relokasi dan kompensasi bangunan, beserta anggaran pembebasan lahan terdampak normalisasi KBT yang dijadikan dasar hukum pemerintah kota semarang melakukan penggusuran tanpa adanya kompensasi terhadap apa yang masyarakat miliki selama ini.

Melalui akses informasi publik ini, warga Tambakrejo besama LBH Semarang ingin memastikan apakah pemerintah kota semarang memiliki dokumen-dokumen yang menjadi dasar hukum atas tindakan tersebut atau tidak. Kemudian, warga Tambakrejo bersama LBH Semarang juga akan mengkaji apakah dokumen tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun, jika pemerintah kota semarang tidak memiliki dokumen tersebut, berarti pemerintah telah melakukan maladministasi karena telah melanggar pasal 7 UU No 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB, Selain itu juga melangar asas kepastian hukum karena melakukan penggusuran dan relokasi tanpa dasar hukum yang jelas.

Narahubung :
Nico Wauran (LBH Semarang) : 085799120425
Rohmadi (Warga Tambakrejo) :081225806438
Sudah dilihat 94 kali

Komentar