Wali Kota Bekasi beberkan masalah dana Hibah TPST Bantargebang Bekasi

36587 medium images %2839%29
Kecewa dengan Gubernur DKI Jakarta, Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi ungkit kepemimpinan Joko Widodo dan Basuki Tjahja Purnama (Ahok) yang dinilai lebih baik dalam kepengurusan dana Hibah TPSP. Pak Rahmat Effendi menyinggung masalah tentang sampah yang ada di TPST Bantargebang yang bermasalah saat dipegang Gubernur DKI Jakarta Pak Anies Baswedan.
Pak Rahmat juga merasa kesulitan berkomunikasi dengan Anies Baswedan untuk membicarakan kelanjutan TPST Bantargebang.
"Seharusnya Gubernur ngundang kita ke sana seperti zaman Pak Ahok," kata Rahmat di Bekasi, Sabtu (20/10).
Kini Pak Rahmat Effendi enggan datang ke DKI Jakarta untuk bahas kerjasama TPST Bantargebang, beliau pinta Pak Anis datang saja ke Bantargebang.
"Gubernur yang harus lihat ke Bantargebang, nanti saya yang mengantar," kata Rahmat.
Melihat dampak yang terjadi, pak Rahmat Effendi menilai jika besaran nilai rupiah yang digelontorkan
DKI Jakarta dengan dampak TPST itu sendiri tidak seimbang
"Bukan persoalan uang Rp 2 triliun, mau Rp 5 triliun juga, DKI punya dampak yang luar biasa terhadap Kota Bekasi. Tidak seimbang terhadap apa yang diberikan kepada warga Kota Bekasi, hanya kan ada caranya," ujar Rahmat.
Karena itu, menurut dia, dibuatkan bentuk perjanjian kerja sama selepas take over pengelolaan TPST Bantargebang dari PT. Godang Tua Jaya kepada Dinas Lingkungan Hidup DKI secara swakelola.
Hasilnya, Kota Bekasi setiap tahun mendapatkan kucuran dana hibah kemitraan, di luar dana hibah kompensasi yang menjadi belanja wajib DKI. Misanya, tahun 2017 Kota Bekasi mendapatkan alokasi dana kemitraan mencapai Rp 250 miliar untuk pembangunan jembatan Jatiwaringin, fly over Rawapanjang dan Cipendawa.
Namun semenjak kemitraan dipegang Pak Anies, pak Rahmat Effendi menilai sudah terhenti. Adapun hibah dari DKI Rp 194 miliar yang dikucurkan pada Mei lalu merupakan dana hibah kompensasi, itu pun ada sebagian yang dikirimkan dari usulan tahun 2016 lalu yang tak diakomodir pada 2017.
"Saya kira kalau tidak ada keputusan, akan berlanjut (penghentian truk), jangan dihentikan ditutup juga bisa," kata Rahmat.
Sumber:
https://www.google.co.id/amp/m.merdeka.com/amp/peristiwa/penjelasan-walkot-bekasi-soal-dana-rp-194-m-disebut-anies-sudah-cair.html
Sudah dilihat 95 kali

Komentar