UII Desak Pembatalan Rencana Revisi UU KPK

9 September 2019, 20:43 WIB
1 0 126
Gambar untuk UII Desak Pembatalan Rencana Revisi UU KPK
Yogyapos.com (YOGYA) – Gelombang aksi melawan upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus meruak di berbagai daerah, termasuk Yogyakarta. Setelah UGM, kini giliran civitas akademi Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta melakukan aksi serupa.

Penolakan ditandai pembubuhan tanda tangan di atas spanduk sepanjang 60 meter, serta surat desakan kepada pemerintah dan DPR agar membatalkan revisi UU Nomor30 Tahun 2002 tentang KPK. Sebab revisi terhadap UU tersebut dinilai akan melemahkan posisi KPK, bahkan cenderung menjadikannya sebagai alat eksekutif.



“Kami mendesak DPR agar membatalkan pembaahasan revisi UU KPK, karena akan melemahkan posisi KPK itu sendiri,” ujar Rektor UII Fathul Wahid ST MSc PhD dalam acara ‘Save KPK’ yang dihelat, di Fakultas Hukum UII, jalan Tamansiswa Yogyakarta, Senin (9/9/2019).

Rektor pada kesempatan itu didampingi Wakil Bidang Kemahasiswaan, Keagamaan dan Alumni Drs Drs Rohidin SH MAg, Dekan FH Dr Abdul Jamil SH MH, Ketua Jurusan Hukum Dr M Arif setiawan SH MH, Ketua Pusat Studi Hukum UII Anang Zubaidi SH Mhum dan Ketua Pusat Kajian Kejahatan Ekonomi Ari Wibowo SHI SH MH.

Fathul Wahid menyatakan, hasil kajian yang dilakukan oleh Pusat Studi Hukum dan Pusat Kajian Kejahatan Ekonomi UII disimpulkan bahwa revisi UU KPK akan menjurus pada pelemahan lembaga antirasuah itu sebagai sub ordinat pemerintah. “Ini bisaa berpotensi menjadi lembaga yang tidak independen. Bisa distir sesuai kehendak kekuasaan,” tandasnya.



Dincontohkan antara lain rencana pembentukan dewan pengawas oleh DPR, itu diniscayakan dapat mengganggu independensi KPK. Apalagi jika dewan pengawas tersebut memiliki kewenangan rekomendasi penyadapan, maka kinerja KPK akan terhambat.

Di bagian lain, Fathul mengungkapkan rencana menjadikan pegawai KPK sebagai ANS, itu pun bakal menimbulkan problem serius mengenai loyalitas. Yakni antara loyal terhadap pemerintah atau kepada KPK.

Bertolak dari sejumlah kajian tersebut, UII mendesak pemerintah cq presiden Joko Widodo tidak meneruskan suratnya ke DPR, sehingga proses pembahasan tidak bisa dilakukan. “Kami juga mengajak semua elemen masyarakat untuk mengawal pemerintah dan DPR dalam rangka memastikan dibatalkannya revisi UU KPK,” pungkasnya. (Met)

  Komentar untuk UII Desak Pembatalan Rencana Revisi UU KPK

Tulis komentarmu...

Jadilah yang pertama memberi komentar!

Other Posts

Terbaru


Terpopuler

  1. Menguatkan Ketahanan Pangan, Kelurahan Wirogunan adakan Pelatihan "Buledamber"

    Abdul Razaq  di  Mergangsan, Yogyakarta  |  18 Oct 2020
  2. Berikut Link Pendaftaran BLT UMKM Rp2,4 Juta Kabupaten Bandung Tahap 3 Yang Dibuka Sampai November

    𝙈𝙊𝙃𝘼𝙈𝙈𝘼𝘿 𝙅𝘼𝙀𝙉𝙐𝘿𝙄𝙉  di  Rancaekek, Bandung Kabupaten  |  19 Oct 2020
  3. "Gerakan Serentak Penegakan Protokol Covid-19" di Jalan Tamansiswa, Wirogunan

    Abdul Razaq  di  Mergangsan, Yogyakarta  |  21 Oct 2020
  4. Ini Reaksi Tubuh Saat Covid19 Menyerang

    Muh Agung  di  Solokuro, Lamongan  |  18 Oct 2020

Komentar Terbanyak

  1. 2
    Komentar

    Berikut Link Pendaftaran BLT UMKM Rp2,4 Juta Kabupaten Bandung Tahap 3 Yang Dibuka Sampai November

    𝙈𝙊𝙃𝘼𝙈𝙈𝘼𝘿 𝙅𝘼𝙀𝙉𝙐𝘿𝙄𝙉  di  Rancaekek, Bandung Kabupaten  |  19 Oct 2020
  2. 2
    Komentar

    NO ONE LEFT BEHIND

    Sulis Jember  di  Jember  |  23 Oct 2020
  3. 2
    Komentar

    Menguatkan Ketahanan Pangan, Kelurahan Wirogunan adakan Pelatihan "Buledamber"

    Abdul Razaq  di  Mergangsan, Yogyakarta  |  18 Oct 2020
  4. 2
    Komentar

    Sebagian Kain Menghasilkan Mikroplastik Ketika Dicuci

    𝙈𝙊𝙃𝘼𝙈𝙈𝘼𝘿 𝙅𝘼𝙀𝙉𝙐𝘿𝙄𝙉  di  Songgon, Banyuwangi  |  18 Oct 2020