Tangerang Minta Pemerintah Pusat Jelaskan Regulasi Ojek Online

11217 medium tangerang minta pemerintah pusat jelaskan regulasi ojek online
Wali Kota Tangerang Arief Rachadiono Wismansyah merespon keterangan yang dikeluarkan Kementrian Perhubungan yang menyebutkan pengaturan ojek online diserahkan kepada pemerintah daerah.
savsv
Menurutnya, mestinya regulasi tentang ojek online (kendaraan roda dua) diperjelas terlebih dulu baru menyerahkan kewenangan kepada daerah.

"Bagamana kami melegitimasi (ojek online) ini ranahnya nasional, " kata Arief, Rabu, 16 Maret 2017.

Arief berharap payung hukum mengenai apakah angkutan online dengan kendaraan roda dua itu diperbolehkan atau tidak. Kalau sudah ada pedomannya, daerah bisa bersikap.

"Kami.menunggu kejelasan aturan tersebut," kata Arief.

Melengkapi pernyataan Arief, Kepala Dinas Perhubungan Kota Tangerang Saepul Rohman mengatakan pihaknya berharap pemerintah pusat sebaiknya segera membuat aturan angkutan ojek online.

"Buat aturan dulu, ojek online boleh tidak, kalau kemudian dibolehkan sebagai angkutan dibuat pula aturan untuk ojek pangkalan," kata Saepul.

Sebab kalau tidak ada regulasi yang jelas bukan tidak mungkin konflik angkutan ini akan mengemuka lagi. Pekan lalu terjadi bentrokan antara pengemudi angkutan kota di Tangerang dengan pengemudi ojek online. Konflik serupa terjadi di Bandung dan Makassar.

Saepul mengatakan Kementerian Perhubungan saat ini sedang merevisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek.

Berkaitan dengan itu seperti ditulis Tempo, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementrian Perhubungan telah melakukan uji coba di Makassar.

Nantinya dalam aturan baru yang direvisi itu memuat sebelas poin antara lain; angkutan umum sewa berbasis aplikasi akan masuk kategori angkutan umum sewa khusus.

Kemudian ukuran cc kendaraan angkutan umum sewa khusus tersebut minimal 1.000 cc. Untuk tarif ditentukan tarif batas atas dan bawah. Kemudian juga diatur kuota jumlah angkutan yang ada di suatu wilayah.

Adapun surat tanda nomor kendaraan (STNK) angkutan umum sewa khusus wajib atas nama badan hukum.

Sumber: Tempo
Sudah dilihat 77 kali

Komentar