Strategi BNPB Dalam Upaya Pendataan Pengungsi Halmahera Selatan Pasca Gempabumi M 7.2

67668 medium strategi bnpb dalam upaya pendataan pengungsi halmahera selatan pasca gempabumi m 7.2
Wilayah Kabupaten Halmahera Selatan Prov. Maluku Utara yang tersebar dan terbatas akses transportasi, menjadi tantangan dalam pendataan untuk memperoleh angka dan informasi yang akurat. Setelah Sistem Posko terbangun seperti siapa melakukan apa dan bagaimana, dengan demikian kegiatan sektoral dapat berjalan. Urgensi kebutuhan data di lapangan menjadi dasar kebijakan Pemerintah untuk menentukan perencanaan dan langkah selanjutnya dalam upaya penanggulangan darurat bencana gempa bumi di Halmahera Selatan.

Seperti diketahui, gempa bumi mengguncang Halmahera Selatan pada 14 Juli 2019, pukul 16.10 WIB. Gempa dengan kekuatan M 7.2 SR berada pada lokasi 0.59 LS 128.06 BT di kedalaman 10 Km, atau 62 km Timur Laut Labuha, Maluku Utara. Guncangan yang mengakibatkan kerusakan tersebut dialami 77 desa di 11 kecamatan. Sementara data dari Tim Gabungan Pos Komando dan Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana Gempa Halmahera Selatan jumlah pengungsi berjumlah 49.057 jiwa dan tersebar di 15 titik.

Masalah pendataan di lapangan dengan tantangan akses transportasi, jarak, dan keterbatasan komunikasi menjadi kendala utama dalam proses mendapatkan data yang akurat. Situasi wilayah terdampak gempa tersebar di Kepulauan, dan terbatasnya komunikasi dari daerah terdampak serta desa-desa pesisir yang dibatasi oleh tutupan luasnya hutan dan tidak adanya jalan darat lintas kecamatan. Dari permasalahan tersebut tim dari Direktorat Penanganan Pengungsi BNPB memberikan pendampingan dalam pendataan dalam masa tanggap darurat penanganan bencana gempa bumi di Kabupaten Halmahera Selatan.

Pendataan tersebut di aplikasikan dengan membentuk tim pendataan multisektor OPD Pemerintah Kab. Halmahera Selatan dengan didampingi Tim Direktorat Penanganan Pengungsi BNPB. delapan (8) tim yang dibentuk ditempatkan di wilayah yang terkena dampak selama empat hari, dimulai pada Selasa 23 Juli 2019. Komposisi anggota setiap tim terdiri dari dinas-dinas di Pemerintahan Daerah Kab. Halmahera Selatan seperti DINSOS, DINKES, DIKBUD, DISPERKIM, PUPR, BAPPEDA dan DUKCAPIL serta dibantu oleh TNI/POLRI.

Masing-masing tim melakukan pendataan di 4 - 7 Desa yang tersebar di Kecamatan Bacan Timur, Bacan Timur Tengah, Bacan Timur Selatan, Kep. Joronga, Gane Barat, Gane Barat Selatan, Gane Timur Selatan, Gane Timur Tengah, Gane Barat, Bacan Barat, dan Gane Barat Utara.

Mekanisme pendataan dengan metode checklist dengan form berbasis data dari DUKCAPIL untuk memudahkan proses pendataan serta diupayakan dengan menggunakan aplikasi android Open Camera untuk mendapatkan dokumentasi dan titik koordinat di lapangan. Hasil dari pendataan tersebut akan dikumpulkan, diolah, dan dikelola oleh BAPPEDA berkoordinasi dengan BPBD untuk dilaporkan kepada SEKDA dan Kepala daerah.

Dengan demikian kolaborasi multisektor OPD dalam melakukan pendataan selama masa tanggap darurat di Kab. Halmahera Selatan, dapat memperkuat peran Pemerintah dalam membantu masyarakat yang terkena dampak bencana dan memperkuat fungsi BNPB untuk melakukan pendampingan.

Sumber: Humas BNPB
Sudah dilihat 17 kali

Komentar