Sosialisasi Perda Bencana untuk Mewujudkan Kesiapsiagaan Bencana Di Desa Kebonharjo

20 September 2018, 14:28 WIB
3 0 135
Gambar untuk Sosialisasi Perda Bencana untuk Mewujudkan Kesiapsiagaan Bencana Di Desa Kebonharjo
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengeluarkan Perda No.8 Tahun 2015 untuk mempertegas perannya dalam penanganan bencana dan menjamin keselamatan masyarakatny dari dancqman dan dampak bencana,. Selasa, 18 September 2018 diadakan kegiatan sosialisi Perda oleh sekretariat DPRD Kulon Progo yang berlokasi di Balai Desa Kebonharjo,
hadir dalam kesempatan tesebut Sumardi, SE dari Fraksi Gerinda, Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa dan FPRB Desa Kebonharjo.
Diskusi kebencanaan kekeringan dan tqnah longsor menghidupkan diskusi acara tersebut. Saat ini kekeringan telah melanda beberapa wilayah seperti di Dusun Gebang dan butuh segera ditangani karena belum cukup untuk pasokan air saat ini. Hal lain diungkapan Dukuh Dangsambuh Tumijan perlu di anggarkan dana pengadaan instalasi air bersih diwilayahnya untuk antisipasi dampak bencana karena masih dipastikan adanya sumber air bersih yang belum dimanfaatkan.
Sementara itu dari pengurus Forum Pe gurangan Resiko Bencana, Suryo Budiharjo menyampaikan bahwa perlu dibangkitkan kembali budaya lokal dalam menghadapi musim penghujan mengharapkan kerja bakti diwilayah pedukuhan membersihkan _kalenan_ (drainase). Dalam penggunaan air bersih yang mengambil sumber air perlu dipehatikan aspek menjaga dan melestarikan sumber air, salah satu solusinya dengan menanam tanaman penjaga mata air ungkapnya.
FPRB juga bukan satu-satunya yang menangani bila terjadi bencana akan tetepi sangat diperlukan peran dari masyarakat karena terbatasnya relawan dan harus menjadi tanggung jawab kita bersama. Disisi lain perlu legalitas dari pemerintah desa untuk organisasi forum ini.
Dalam tanggapannya Sumardi, SE menyatakan untuk permohonan bantuan perlu komunikasi intensif dengan Pemda Kulon Progo jangan hanya diam saja. Pemda perlu didorong dan menerima informasi yang jelas. Selain itu perlu kesiapan warga maayarakat ketika telah diupayakan secara maksimal supaya bisa menggunakan dan menjaga supaya tidak mangkrak.
Rohmad Ahmadi Kepala Desa Kebonharjo menyatakan bahwa persoalan air harus ditangani secara serius dan telah teranggarkan setiap tahunnya di APBDes juga perlu diperhitungkan dengan matang pengambilan sumber air bersih, perlu kajian dari ahli agar pengambilan keputusan tidak berdampak pada ekosistem yang lain dan bisa berlangsung lebih sustain. Menjaga sumber air perlu segera di musyawarahkan ditingkatan wilayah dusun agar bisa menjadi persoalan bersama dan untuk FPRB telah dikuatkan kedudukannya dengan SK Kepala Desa.

  Komentar untuk Sosialisasi Perda Bencana untuk Mewujudkan Kesiapsiagaan Bencana Di Desa Kebonharjo

Masuk ke akun AtmaGo kamu untuk ikut memberi komentar!

Masuk  atau  Daftar
Jadilah yang pertama memberi komentar!