Sosialisasi Perda Bencana untuk Mewujudkan Kesiapsiagaan Bencana Di Desa Kebonharjo

33452 medium post 42035 96d8b845 14cd 444b 9e8d 2756e06c29a4 2018 09 20t14 28 54.450 07 00 33453 medium post 42035 994ce750 c4d0 4eb0 b5da eae94e718d39 2018 09 20t14 28 55.344 07 00
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengeluarkan Perda No.8 Tahun 2015 untuk mempertegas perannya dalam penanganan bencana dan menjamin keselamatan masyarakatny dari dancqman dan dampak bencana,. Selasa, 18 September 2018 diadakan kegiatan sosialisi Perda oleh sekretariat DPRD Kulon Progo yang berlokasi di Balai Desa Kebonharjo,
hadir dalam kesempatan tesebut Sumardi, SE dari Fraksi Gerinda, Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa dan FPRB Desa Kebonharjo.
Diskusi kebencanaan kekeringan dan tqnah longsor menghidupkan diskusi acara tersebut. Saat ini kekeringan telah melanda beberapa wilayah seperti di Dusun Gebang dan butuh segera ditangani karena belum cukup untuk pasokan air saat ini. Hal lain diungkapan Dukuh Dangsambuh Tumijan perlu di anggarkan dana pengadaan instalasi air bersih diwilayahnya untuk antisipasi dampak bencana karena masih dipastikan adanya sumber air bersih yang belum dimanfaatkan.
Sementara itu dari pengurus Forum Pe gurangan Resiko Bencana, Suryo Budiharjo menyampaikan bahwa perlu dibangkitkan kembali budaya lokal dalam menghadapi musim penghujan mengharapkan kerja bakti diwilayah pedukuhan membersihkan _kalenan_ (drainase). Dalam penggunaan air bersih yang mengambil sumber air perlu dipehatikan aspek menjaga dan melestarikan sumber air, salah satu solusinya dengan menanam tanaman penjaga mata air ungkapnya.
FPRB juga bukan satu-satunya yang menangani bila terjadi bencana akan tetepi sangat diperlukan peran dari masyarakat karena terbatasnya relawan dan harus menjadi tanggung jawab kita bersama. Disisi lain perlu legalitas dari pemerintah desa untuk organisasi forum ini.
Dalam tanggapannya Sumardi, SE menyatakan untuk permohonan bantuan perlu komunikasi intensif dengan Pemda Kulon Progo jangan hanya diam saja. Pemda perlu didorong dan menerima informasi yang jelas. Selain itu perlu kesiapan warga maayarakat ketika telah diupayakan secara maksimal supaya bisa menggunakan dan menjaga supaya tidak mangkrak.
Rohmad Ahmadi Kepala Desa Kebonharjo menyatakan bahwa persoalan air harus ditangani secara serius dan telah teranggarkan setiap tahunnya di APBDes juga perlu diperhitungkan dengan matang pengambilan sumber air bersih, perlu kajian dari ahli agar pengambilan keputusan tidak berdampak pada ekosistem yang lain dan bisa berlangsung lebih sustain. Menjaga sumber air perlu segera di musyawarahkan ditingkatan wilayah dusun agar bisa menjadi persoalan bersama dan untuk FPRB telah dikuatkan kedudukannya dengan SK Kepala Desa.
Sudah dilihat 100 kali

Komentar