SEJUMLAH ALIANSI MAHASISWA KUMALA DAN KOMUNITAS SUDIRMAN30 GERUDUG GEDUNG DPRD PROVINSI BANTEN

3 0 194
Gambar untuk SEJUMLAH ALIANSI MAHASISWA KUMALA DAN KOMUNITAS SUDIRMAN30 GERUDUG GEDUNG DPRD PROVINSI BANTEN
Dua September yang bertepatan di KP3B Sejumlah Mahasiswa dari aliansi KUMALA DAN KOMUNTAS SUDIRMAN30, dimana memperingati hari pelantikan DPRD Provinsi Banten. Dan ini sangat jelas harus kita kawal bersama-sama. Tentu tugas DPRD (Legislatif) yang mengemban amanat sebagai Institusi Kontroling , Budgeting, dan Legislasi yang kedepannya akan menghasilkan produk hukum serta penganggaran. Tentu dalam momentum pelantikan Legislatif ini, kita berkewajiban menjadikan momentum ini sebagai suatu perlawanan yang nyata tentang nasib Banten kedepannya. Sebab, selama ini melihat kinerja DPRD Provinsi Banten sebelumnya kita nyatakan gagal." ujarnya dalam orasinya.

Dilihat dari bagaimana di sepanjang tahun 2018, DPRD Prov.Banten hanya menghasilkan 8 produk hukum yang jauh berbeda dengan provinsi lainnya yang bias mengasikan sampai 40 produk hukum. Hal ini juga dipertegas oleh Pers rilis yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik ( BPS). Serta kami menilai bahwa DPRD Prov.Banten hanya mencari keuntungan semata. Ini dibuktikan dengan bengkaknya anggaran Belanja Barang dan Jasa untuk perjalanan dinas yang jumlahnya senilai Rp. 197.339.353.400 dengan realisasi senilai Rp. 177.072.224.677. membengkaknya anggaran ini kami nilai cukup fantastis 14 kalilipat lebih besar dari anggaran DPR-RI.
Jika di kalkulasikan, setiap anggota DPRD Prov. Banten dapat mengantongi uang perjalanan dinas dan refresentatif sebesar Rp.173 juta perbulan, dan Rp.2 milyar lebih dalam satu tahun. Biang keladinya, rincian tarif komponen biaya perjalanan dinas dalam Pergub 80 tahun 2017 itu berasal dari ususlan pimpinan dan anggota dewan yang diajukan kepada gubernur Banten melalui nota dinas ketua DPRD No 162.4/794/DPRD/Perihal Usulan Biaya Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD Banten.

" Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun Anggaran 2018. Juga bertentangan dengan Pertaturan Menteri Dalam Negeri No.13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah terakhir kali dengan Pertaturan Menteri Dalam Negeri no.21 tahun 2011 pada pasal 4.Kondisi tersebut mengakibatkan pembayaran uang refresentasi perjalanan dinas DPRD Prov.Banten tidak memenuhi asas kepatutan." Ujar koralap aksi

  Komentar

Tulis komentarmu...

Jadilah yang pertama memberi komentar!

Other Posts

Terbaru

Berita Warga
12 jam lalu

Kami Untuk Kemanusiaan

𝙈𝙊𝙃𝘼𝙈𝙈𝘼𝘿 𝙅𝘼𝙀𝙉𝙐𝘿𝙄𝙉  di  Jakarta Selatan

Terpopuler

  1. Pray For Indonesia Januari 2021

    𝙈𝙊𝙃𝘼𝙈𝙈𝘼𝘿 𝙅𝘼𝙀𝙉𝙐𝘿𝙄𝙉  di  Klaten Utara, Klaten  |  17 Jan 2021
  2. Relawan PMI Evakuasi Korban Longsor Sumedang

    KSR PMI Kota Bandung  di  Bandung Wetan, Bandung Kota  |  13 Jan 2021
  3. Pray For Indonesia From Tangerang

    𝙈𝙊𝙃𝘼𝙈𝙈𝘼𝘿 𝙅𝘼𝙀𝙉𝙐𝘿𝙄𝙉  di  Cisauk, Tangerang Kabupaten  |  19 Jan 2021
  4. Meraup Keuntungan dari Bisnis Hidroponik, Mahasiswa KKN UIN Walisongo diberi Bekal dari Petani

    Arini Noor Khasanah  di  Ngaliyan, Semarang Kota  |  14 Jan 2021

Komentar Terbanyak

  1. 2
    Komentar

    Relawan PMI Evakuasi Korban Longsor Sumedang

    KSR PMI Kota Bandung  di  Bandung Wetan, Bandung Kota  |  13 Jan 2021
  2. 1
    Komentar

    FGD Prioritasi Advokasi Dana Kelurahan Kota Surakarta

    Tina Dewi S  di  Surakarta Kota  |  15 Jan 2021
  3. 0
    Komentar

    Gunung Semeru Luncurkan Awan Panas Sejauh 4.5 Km

    Radiansyah  di  Malang Kota  |  16 Jan 2021
  4. 0
    Komentar

    Pelatihan Kerja Gratis BLK Sidoarjo

    Gilang H H  di  Surabaya  |  18 Jan 2021