SB: Pemerintah Tidak Punya Niat Menyelesaikan Masalah Penyintas Palu

29 June 2019, 20:09 WIB
7 0 65
Gambar untuk SB: Pemerintah Tidak Punya Niat Menyelesaikan Masalah Penyintas Palu
Koordinator Sulteng Bergerak (SB), Adriansa Manu, mengatakan Pemerintah Kota Palu tidak bertanggungjawab terhadap nasib warganya yang menjadi korban gempa bumi, tsunami dan likuefaksi.

Pernyataan tersebut disampaikan Adriansa menyusul terjadi penyegelan kembali hunian sementara (huntara) di belakang Terminal Induk Mamboro, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, pada Jumat sore (28/06).

Menurutnya, penyegelan ini merupakan bentuk pembiaran yang disengaja. Sebab kata dia, Hidayat selaku Wali Kota Palu sudah mengetahui masalah ini sejak sebulan lalu namun tak juga ada tindakan hingga huntara di sekitar lokasi terminal induk Mamboro kembali disegel.

“Wali Kota Palu kami anggap tidak mempedulikan nasib warganya. Berkunjung melihat warganya saja tidak, padahal ia pernah berjanji akan mengunjungi korban pasca penyegelan pertama,” kata Adriansa kepada PaluPoso, Sabtu (29/6).

Adriansa menegaskan, meski pun tanggungjawab pembangunan huntara ini adanya di Kementerian PUPR, tetapi bukan berarti pemerintah daerah menutup mata atas nasib warganya. Apalagi kata dia, kondisi para penyintas saat ini sudah berada dititik terpuruk.

“Kita lihat saja kondisi para penyintas di huntara sekarang, mereka mengalami tekanan yang luar biasa, ditengah ketiadaan pekerjaan mereka juga harus membayar sendiri listrik, tambah lagi kebutuhan hidup untuk keluarga setiap hari. Sekarang mereka juga harus menghadapi masalah penyegelan huntara,” ujar Adriansa.

Ia juga menuturkan bahwa masih terdapat 29. 555 jiwa atau 7.502 Kepala Keluarga (KK) korban bencana di Kota Palu yang tidak mendapatkan kepastian huntara.

Kata dia, hal ini sekali lagi membuktikan bahwa Pemerintah Kota Palu tidak benar-benar memikirkan nasib warganya.

“Sudah berjalan sembilan bulan tetapi para korban masih terus menderita tanpa ada tindakan kongkrit dari pemerintah,” katanya.

Wali Kota Palu Hidayat dikonfirmasi hal itu, Sabtu (29/6), menegaskan, pembangunan hunian sementara itu bukan diadakan oleh Pemerintah Kota Palu. Dalam hal pembangunannya, perlu ditelusuri dulu apakah itu dibangun oleh PUPR atau NGO.

“Jadi kalau berbicara mengenai persoalan pembangunan huntara yang tersendat pembayarannya, bukan menjadi kewenangan Pemerintah Kota Palu. Tinggal kita liat dulu apakah itu yang bangun NGO atau PUPR,” ujarnya.

Wali Kota mencontohkan, kasus pembangunan huntara yang dibangun oleh salah satu grup media cetak nasional yang dianggap bermasalah pembayarannya, ternyata sudah ditunaikan pembayarannya oleh pihak pelaksana. Penyebab sehingga pembayaran pembangunan huntara bermasalah karena kontraktornya yang melakukan penyelewengan anggaran. “Saya dengar kontraktornya dari Makassar,” kata Wali Kota.

Sekaitan tudingan jika Pemerintah Kota Palu tidak peduli terhadap warganya menyusul penyegelan kembali huntara di sekitar lokasi Terminal Induk Mamboro. Menurut Wali Kota Palu, tudingan seperti itu sudah sering kali dialamatkan ke Pemerintah Kota Palu, terutama dirinya selaku Wali Kota.

“Kalau jeleknya itu memang selalu ditimpakan kepada Pemerintah Kota Palu. Saya kira masyarakat yang menuding seperti itu, apa salahnya menanyakan langsung, kita kan sangat terbuka, masyarakat kan sebenarnya tidak mengetahui kewenangan siapa ini, apakah kewenangan pemerintah pusat atau kota palu,” ujarnya.

Begitupula jika dianggap Pemkot tidak upaya terhadap penyegelan kembali huntara di sekitar lokasi Terminal Induk Mamboro. Menurutnya, setelah kasus penyegelan pertama, Pemkot segera menggelar rapat dengan mengundang pihak PUPR dan NGO. “Kita sebenarnya sudah berulang kali sampaikan baik melalui telepon maupun melalui rapat yang dihadiri juga pihak PUPR, tapi mau diapa lagi, itu bukan kewenangan kita,” ujarnya.

Sumber : Palu Poso

  Komentar untuk SB: Pemerintah Tidak Punya Niat Menyelesaikan Masalah Penyintas Palu

Masuk ke akun AtmaGo kamu untuk ikut memberi komentar!

Masuk  atau  Daftar
Jadilah yang pertama memberi komentar!