Rencana Relokasi Tidak Partisipatif, Pedagang Pasar Kobong Ajukan Banding

19222 medium data
*Siaran Pers LBH Semarang*

Merupakan suatu kemutlakan bagi negara hukum yang demokratis untuk melibatkan warganya dalam setiap proses pembuatan kebijakan. Selain hal tersebut merupakan bentuk pengakuan terhadap eksistensi warganya, terbukanya ruang partisipasi warga dalam pembuatan kebijakan akan menjadikan kebijakan tersebut sesuai dengan kebutuhan warga dan oleh karenanya meminimalisir potensi penolakan. Apa yang terjadi pada rencana relokasi Pasar Ikan Rejomulyo atau yang akrab dikenal masyarakat Semarang dan Jawa Tengah sebagai Pasar Kobong adalah bentuk ketiadaan partisipasi dalam perumusan kebijakan yang kemudian berujung pada penolakan.

Pada tanggal 8 Maret 2017, para pedagang Pasar Kobong menerima Surat Teguran III dari Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang yang memerintahkan para pedagang agar segera menempati bangunan pasar baru. Didalamnya juga terdapat “ancaman” akan memutus aliran listrik dan kemudian akan dilakukan pengukuran luasan aset oleh BPKAD untuk melelang bangunan di Pasar Kobong untuk selanjutnya dibongkar oleh pemenang lelang. Pedagang Pasar Kobong kemudian bersepakat bahwa Surat Teguran tersebut merupakan bentuk keputusan yang sepatutnya dilawan. Alasannya, surat tersebut terkesan diterbitkan dengan dikpaksakan lantaran rentang waktu antara penerbitan Surat Teguran I, Surat Teguran II, dan Surat Teguran III jika ditotal keseluruhannya hanyalah 8 hari.

Selain itu, Dinas Perdagangan (dulu Dinas Pasar) Kota Semarang tidak pernah menyediakan ruang keterlibatan pedagang Pasar Kobong dalam perencanaan pasar yang baru. Padahal, pelibatan pedagang dalam perencanaan pasar telah diatur dalam Pasal 7 Perda Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengaturan Pasar Tradisional.

Secara nyata, dampak dari tidak adanya partisipasi pedagang telah berimbas pada tidak memadainya fasilitas yang ada di bangunan pasar yang baru, meliputi: luasan lapak, loading dock, area parkir, kanopi, drainase, dan lantai yang licin. Kesemuanya dinilai pedagang tidak memadai untuk menunjang aktivitas perdagangan di Pasar Kobong yang merupakan pasar ikan terbesar di Jawa Tengah.

Jika kemudian Dinas Perdagangan tetap memaksakan pedagang untuk pindah ke pasar baru, artinya Dinas Perdagangan telah mencabut hak para pedagang untuk memperbaiki taraf hidupnya secara terus menerus, bahkan menurunkan taraf hidup para pedagang. Tindakan tersebut merupakan bentuk pemiskinan struktural.

Setelah Gugatan yang diajukan Pedagang Pasar Kobong kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang ditolak, pada hari ini, Senin (11/12) Pedagang Pasar Kobong didampingi oleh LBH Semarang mengajukan Gugatan Pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) tersebut kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN Surabaya) melalui kepaniteraan PTUN Semarang. LBH Semarang bersama para pedagang tentu sangat berharap bahwa Majelis Hakim dapat membatalkan KTUN Objek Sengketa demi keberlangsungan penghidupan para pedagang Pasar Kobong.

Semarang, 11 Desember 2017
Narahubung:
Rizky Putra Edry (0823 8680 7165)
Irnawati (0857 28099589)
Herdin (0813 4255 5328)
Sudah dilihat 65 kali

Komentar