PWI Jabar Tekankan Pentingnya Pemberitaan Ramah Anak

52935 medium 20190308 142154
Oleh : Nur Khansa Ranawati

BANDUNG, AYOBOGOR.COM -- Saat ini, kerja kewartawanan tidak sekedar dibatasi oleh Kode Etik Jurnalistik dan Undang-Undang Pers. Ada sejumlah produk hukum lain yang bersinggungan dan oleh karenanya dapat membawa wartawan yang bersangkutan berurusan dengan hukum bila tidak berhati-hati.

Mengingat pentingnya bahasan tersebut untuk diketahui oleh insan pers secara lebih mendalam, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Barat menggelar rangkaian diskusi bertajuk "Undang-undang dan Keterjagaan Hak Publik dan Pemberitaan" di aula kantor PWI Jabar, Jalan Wartawan, Bandung, Jumat (8/3/2019).

Dalam kesempatan tersebut, Plt Ketua PWI Jabar, Hilman Hidayat mengatakan bahwa salah satu aturan lain yang mengikat kerja wartawan dan patut diperhatikan adalah aturan pemberitaan ramah anak yang diatur dalam Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Dia mengatakan, oleh karena aturan perlindungan anak bersifat delik aduan, wartawan bisa saja berurusan dengan hukum dan mendapat hukuman pidana bila ada pihak yang tidak berkenan melaporkan berita yang dibuat ke kepolisan. "LSM yang bergerak di bidang advokasi anak sudah meminta pers untuk mengadopsi UU SPPA ini," jelasnya.

Dia mencontohkan, praktik pemberitaan yang berpotensi melanggar UU SPPA di antaranya adalah seperti mencantumkan foto anak pelaku atau koran pidana dengan jelas dalam berita, menyebutkan nama anak dan orangtua, dan atau menyebutkan alamat tinggal sang anak.

"Wartawan di daerah masih ada yang mencantumkan hal-hal tersebut dalam berita secara terang-terangan," ungkapnya.

Untuk itu, Hilman mengatakan PWI Jabar akan senantiasa melakukan sosialisasi dan advokasi agar lebih banyak wartawan yang melek hukum sehingga senantiasa membuat berita yang sesuai aturan.

"Kita akan terus melakukan advokasi di daerah-daerah yang masih banyak melakukan kasus semacam itu. PWI sebagai salah satu organisasi pers di Indonesia wajib mensosialisasikan hal ini," ungkapnya.

Hadir pula Ketua Komisi Komisi Kompetensi PWI Pusat, Kamsul Hasan yang membahas materi sengketa pemberitaan dalam UU ITE terkait ujaran kebencian dan konsekuensinya dalam pemberitaan. Diskusi ini juga diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional yang jatuh pada 9 Februari lalu.

Sudah dilihat 35 kali

Komentar