POLITIK LEPANG NYONTLAK

27 September 2018, 21:27 WIB
6 1 208
Gambar untuk POLITIK LEPANG NYONTLAK
Sudah saya tuliskan sebagian kecil kalimat yang sebenarnya ingin saya tulis tentang mereka. Sangat tidak representatif informasi dari beberapa orang yang bercerita tentang warna warni bantuan, untuk kemudian saya jadikan dasar men-generalisir keadaan di Lombok Utara. Tetapi itulah kondisinya. Itulah kenyataannya. Paling tidak saya berusaha sampaikan lewat media #atmaGO ini, agar beberapa pihak yang mungkin berperan sebagai policy maker membacanya dan bisa menetapkan sesuatu untuk memudahkan. Atau setidaknya memperlancar pemenuhan hak tersebut (lihat tulisan KABURNYA JANJI).

Lewat media yang sama juga, saya sodorkan kondisi terbaru di Lombok Utara. Kondisi yg merupakan tanggapan mreka terhadap hal yang sebelumnya sudah saya gambarkan. Mereka yang sedah susah, korban bencana, ditinggal keluarga, minus materi, tidur di area penampungan dengan cuaca yang tidak bersahabat wajar lekas naik pitam. Jika semua kondisi serba terbatas, maka nalar menjadi rancu untuk dikembangkan.

Pemerintah, dalam pandangan masyarakat Lombok Utara saat ini sudah sangat tidak bersahabat. Bencana dengan segala dinamikanya telah mengerosi sedikit demi sedikit trust masyarakat. Dukungan utuh terhadap hal ini adalah bersesuaian dengan moment menjelang pesta demokrasi Indonesia. Alur ini menjadi dasar berbagai asumsi masyarakat terhadap pemerintah. Pertanyaannya, apakah pemerintah akan membiarkan masyarakat memupuk rasa tidak percayanya? Berpikir negatif karena lamban merealisasikan bantuan?. Membiarkan masyarakat menilai pemerintah selalu "loncat" dari satu janji ke janji lain sementara menunggu proses persiapan pesta demokrasi. Jika memang ini benar, sangat miris. Mungkin tidak salah jika saya sebut itu sebagai upaya Politik Lepang Nyontlak.

Tuntutan utama masyarakat dalam kegiatan orasi yang dilakukan ke pemerintah Lombok Utara adalah merealisasikan bantuan secepatnya dan tanpa birokrasi yang njelimet. Bantuan dimaksud adalah bantuan untuk perumahan dan juga bantuan biaya hidup (Rp.10.000/jiwa/bulan) selama tiga bulan.

Di samping itu, masyarakat juga menuntut (1) agar pemerintah mempermudah prosedur dan aturan pencairan serta penggunaan bantuan rehabilitasi rumah korban gempa; (2) menolak sistem Kelompok Masyarakat/POKMAS dan rumah RISHA; (3) segera realisasikan HUNTARA untuk korban gempa; (4) perjelas jumlah data masyarakat yang berhak mendapatkn bantuan rehab rumah untuk semua kategori; (5) meminta aparat penegak hukum mengaudit/investigasi yang masuk dan keluar untuk korban gempa; (6) mengaudit fasilitas publik yang mengalami kerusakan; (7) memperjelas anggaram di APBD untuk penanganan korban gempa dan (8) SEGERA MEREALISASIKAN JANJI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Pemerintah Lombok Utara (bupati) menerima ungkapan aspirasi masyarakat, bahkan mendukung keinginan masyarakat untuk menuntut dan mengawal semua proses dan tuntutan dimaksud. Bupati bahkan siap membuat dan memgirimkan surat ke Kejaksaan agar memeriksa fasilitas publik untuk ditinjau ulang konstruksinya. Apakah kerusakan diakibatkan oleh gempa atau memang konstruksinya yang salah.

Kita tunggu saja perkembangannya. Jika Pemerintah Daerah sudah sedemikian terbuka, maka tentu sudah dapat diperkirakan siapa yang bermain dalam situasi tidak enak ini. Yaaa permainan politik tingkat tinggi, tapi tetap saja saya melihatnya sebagai politik ala lepang nyontlak. Mumpung tahun depan akan ada pesta demokrasi. Tragis kamu, saudara .... gak kreatif banget....


Mari berubah bersama #atmaGO
Wujudkan upaya Warga Bantu Warga

  1 Komentar untuk POLITIK LEPANG NYONTLAK

Masuk ke akun AtmaGo kamu untuk ikut memberi komentar!

Masuk  atau  Daftar

renahspd

👍👍👍.Seandainya didunia ini semua orang besar bisa berlaku adil,bertanggung jawab dan jujur mungkin negara ini akan aman,damai,sejahtera .