Polemik R3 Belum Berakhir, Jalan Belum Bisa Dibuka

52298 medium pemberitahuan
BOGOR TENGAH, AYOBOGOR.COM -- Polemik Jalur Ring Road Regional (R3) belum juga selesai. Hingga kini jalan alternatif yang dibangun oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor itu masih ditutup karena proses ganti rugi lahan milik Siti Khadijah seluas 1.987 meter persegi belum juga rampung.

Seperti diketahui penutupan R3 dilakukan oleh Pemkot Bogor sejak Desember 2019 karena sesuai dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Bogor dengan nomor perkara 64/Pdt.G/2018/PN.BGR. Tertuang dalam akte perjanjian damai tertanggal 19 September 2018 Pemkot Bogor akan menutup jalan R3 yang berada di atas tanah milik penggugat apabila tidak dapat melaksanakan pembayaran sama sekali paling lambat 14 Desember 2018.

Setelah jalur ditutup Pemkot Bogor menempuh langkah appraisal untuk ganti rugi lahan dan saat proses appraisal berjalan pemkot meminta pihak pemilik lahan untuk membuka jalan namun tidak disetujui.

"Pada waktu itu sudah kita sampaikan kita sudah minta (jalan dibuka) tapi mereka tetap berpatokan pada akte perdamaian bahwa jalan itu bisa dibuka kalau sudah selesai," ujar Asisten Amdinistrasi Umum Setda Kota Bogor, Achsin Prasetyo usai melakukan musyawarah dengan pihak pemilik lahan, Senin (4/3/2019).

Achsin mengatakan hingga saat ini tiga kali musyawarah telah dilakukan oleh kedua pihak terkait proses appraisal. Pada pertemuan sebelumnya pemkot menyerahkan hasil appraisal kepada pemilik lahan. Dalam appraisal ditentukan bahwa pemkot harus membayar Rp. 14,9 miliar untuk ganti rugi lahan.

Setelah hasil appraisal diberikan, pihak pemilik lahan meminta waktu untuk mengkaji hasilnya tersebut. Kemudian hari ini di pertemuan ketiga mereka menyampaikan kepada Pemkot Bogor bahwa ada komponen penghitungan dalam appraisal yang tidak sesuai dengan akte perdamaian (akte van dading) yang telah disepakati sebelumnya. Pihak pemilik lahan kemudian meminta penjelasan tentang dasar hukum penghitungan yang tidak sesuai dengan akte van dading tersebut.

"Mereka minta dasar perhitungan yang tidak sesuai akte van dading itu dasar hukum perhitungannya apa dan sebagainya dan Itu nanti kita akan membuat jawaban tertulis kepada mereka," kata Achsin.

Dasar hukum penghitungan yang diminta oleh pihak pemilik lahan akan disampaikan oleh pemkot secara tertulis sebab dasar penghitungan dibuat oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang dalam pertemuan hari ini berhalangan hadir.

"Tapi pada rapat sebelumnya dari KJPP itu sudah merupakan perhitungan terbaik, tapi tetap kita tunggu lagi saja dari KJPP yang hari ini kebetulan tidak bisa hadir. Harapannya sebelum tanggal 8 sudah selesai (dasar hukum penghitungan)," kata Achsin.

Pihaknya sambung Achsin berharap setelah dasar hukum penghitungan selesai dibuat dan diberikan kepada pemilik lahan, persoalan jalur R3 selesai dan jalan segera kembali dapat dilintasi oleh warga.

"Ya mudah-mudahan ada penyelesaian terbaik secepatnya baik dari tim hukumnya atau dari pemikik lahannya maupun pemerintah Kota Bogor," ujar Achsin.
Sudah dilihat 48 kali

Komentar