Petani Bogor akan Rebut Pengelolaan Hutan dari Korporasi

57209 medium ade yasin perhutani w
Olerh : Fira Nursyabani

CIBINONG, AYOBOGOR.COM -- Korporasi masih mendominasi pengelolaan hutan di Indonesia. Hal itu telah membuat petani di Kabupaten Bogor bergerak untuk merebutnya melalui program Perhutanan Sosial dari Perum Perhutani.

Pendamping petani dari Yayasan Prakarsa Hijau Indonesia, Tosca Santoso, mengaku optimistis hal itu dapat diwujudkan pasca-penandatanganan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor dengan Perum Perhutani di Gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor di Cibinong, Kamis (4/4/2019).

Ia memperkirakan, ada sekitar 88% hutan yang dikelola oleh korporasi. Namun kesenjangan pengelolaan antar-korporasi dan petani itu akan bisa segera diatasi.

"Kesenjangan pengelolaan hutan sangat besar sekarang, 88% tanah dikuasai korporasi. Dengan program ini komposisi itu bisa diperbaiki," ujarnya usai menjadi pembicara dalam seminar yang digelar bersamaan dengan penandatanganan kerja sama antara Pemkab Bogor dan Perum Perhutani itu.

Khusus di Kabupaten Bogor, ada seluas 37.681 hektare hutan atau 24% dari luas wilayah Kabupaten Bogor. Menurutnya, petani wilayah bisa mendominasi jika segera membentuk kelompok tani yang kelembagaannya disahkan oleh kepala desa setempat.

"Target nasional ditentukan Pak Jokowi 12,7 juta hektare dibagikan. Sekarang baru terlaksana 2,6 juta hektare," beber Tosca.

Sementara itu, Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan Bogor, Jerry Purwo Nugroho di tempat yang sama menjelaskan bahwa di wilayahnya ada sebanyak 73 Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang tersebar di 80 desa. Jumlah anggotanya secara keseluruhan mencapai 4.551 orang.

Jerry mengatakan, para petani yang bisa terlibat dalam program ini adalah mereka yang tercatat sebagai warga di sekitar hutan. Mereka diverifikasi berdasarkan kartu tanda penduduk (KTP).

"Petaninya harus yang di sekitar hutan, kecuali investornya. Petani hutan tidak ada dari luar, harus memberdayakan masyarakat desa. Karena sudah dibentuk kelembagaannya oleh desa," kata Jerry.

Sementara itu, Bupati Bogor Ade Yasin menganggap ketersediaan hutan di Kabupaten Bogor sangat terbatas, hal itu yang melatarbelakangi kebijakannya dalam hal pembatasan mengelola hutan di Bumi Tegar Beriman itu.

"Jadi syaratnya KTP bogor. Ini harus dipaitkan (ditegaskan) ke pengusahannya. Syaratnya semua pekerjanya harus ber-KTP Kabupaten Bogor. Tidak ada dari luar, apalagi Cina," katanya saat memberikan sambutan pada acara tersebut.

Meski begitu, ia tidak menutup peluang untuk pengusaha dari luar Bogor untuk berinvestasi di hutan Kabupaten Bogor. Justru, menurutnya Bogor membutuhkan investor, mengingat anggaran di daerah yang terbatas.

"Kita ingin ketika ada investor yang mau tanam jeruk di sini boleh, tetapi tetap pekerjanya adalah dari Kabupaten Bogor," kata politisi PPP itu.

Sudah dilihat 15 kali

Komentar