Penundaan Hutang, FPPH lakukan Langkah Litigasi

58719 medium img 20190416 wa0013
Forum Perjuangan Pemutihan Hutang (FPPH) akan lakukan pendampingan hukum terkait dengan masalah kredit para debitur korban bencana alam yang terjadi tanggal 28 September 2018 yang lalu.

Langkah ini dilakukan sebagai upaya pelayanan hukum atau litigasi bagi debitur korban bencana alam di Palu, Sigi, Donggala dan Parigi Moutong.

Begitu banyak persoalan yang terjadi di lapangan, pasca bencana alam yang musti didampingi secara hukum, salah satunya masalah kredit perbankan, demikian singkat Sunardi Katili, SH selaku Ketua FPPH Sulawesi Tengah.

Lanjut Sunardi, SH, upaya ini tentunya tidak hanya dilakukan oleh FPPH tetapi bersama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sulawesi Tengah. Baru-baru ini kami telah berkunjung ke kantor LBH Sulteng dan disambut positif untuk menjalin kerjasama terkait dengan upaya litigasi ini, sembari terus mendorong ada penundaan pembayaran kredit baik di bank maupun leasing, apakah keputusan penundaan ini akan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah ataupun keputusan keluar dari Pengadilan, yang pasti jalan kedua-duanya kami akan tempuh, tutupnya.

Diketahui saat ini FPPH terus bergerak memperjuangkan pemutihan hutang dan penundaan sebanyak 30.253 debitur dengan sisa kredit kurang lebih Rp. 3 Triliyun, diperoleh dari formulir permohonan yang telah diserahkan langsung warga Palu, Sigi, Donggala dan Parimo terdampak bencana alam yang dilakukan sejak 4 bulan yang lalu tepatnya tanggal 17 November 2018. Selain telah diberikan arahan-arahan hukum advokat kondang Hotman Paris Hutapea tanggal 13 Januari 2019 di Jakarta juga telah menemui langsung tanggal 17 Januari 2019 Ketua DPR RI Bapak Bambang Susatyo terkait dengan pemutihan hutang di ruang kerja ketua DPR RI Jakarta.

Forum Perjuangan Pemutihan Hutang (FPPH) akan lakukan pendampingan hukum terkait dengan masalah kredit para debitur korban bencana alam yang terjadi tanggal 28 September 2018 yang lalu.

Langkah ini dilakukan sebagai upaya pelayanan hukum atau litigasi bagi debitur korban bencana alam di Palu, Sigi, Donggala dan Parigi Moutong.

Begitu banyak persoalan yang terjadi di lapangan, pasca bencana alam yang musti didampingi secara hukum, salah satunya masalah kredit perbankan, demikian singkat Sunardi Katili, SH selaku Ketua FPPH Sulawesi Tengah.

Lanjut Sunardi, SH, upaya ini tentunya tidak hanya dilakukan oleh FPPH tetapi bersama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sulawesi Tengah. Baru-baru ini kami telah berkunjung ke kantor LBH Sulteng dan disambut positif untuk menjalin kerjasama terkait dengan upaya litigasi ini, sembari terus mendorong ada penundaan pembayaran kredit baik di bank maupun leasing, apakah keputusan penundaan ini akan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah ataupun keputusan keluar dari Pengadilan, yang pasti jalan kedua-duanya kami akan tempuh, tutupnya.

Diketahui saat ini FPPH terus bergerak memperjuangkan pemutihan hutang dan penundaan sebanyak 30.253 debitur dengan sisa kredit kurang lebih Rp. 3 Triliyun, diperoleh dari formulir permohonan yang telah diserahkan langsung warga Palu, Sigi, Donggala dan Parimo terdampak bencana alam yang dilakukan sejak 4 bulan yang lalu tepatnya tanggal 17 November 2018. Selain telah diberikan arahan-arahan hukum advokat kondang Hotman Paris Hutapea tanggal 13 Januari 2019 di Jakarta juga telah menemui langsung tanggal 17 Januari 2019 Ketua DPR RI Bapak Bambang Susetya terkait dengan pemutihan hutang di ruang kerja ketua DPR RI Jakarta.
Sudah dilihat 9 kali

Komentar