Pemerintah Pusat dan Pemprov Diminta Lakukan Moratorium Izin Tambang di Sulteng

20 May 2019, 22:01 WIB
3 1 114
Gambar untuk Pemerintah Pusat dan Pemprov Diminta Lakukan Moratorium Izin Tambang di Sulteng
Beberapa tahun terakhir ini, ekspansi industri  pertambangan di Sulawesi Tengah semakin penuh kontroversi. Mengapa tidak sejumlah perusahaan tambang yang mengeksploitasi sumber daya alam di sulteng. 

Dari rilis resmi yang dikeluarkan oleh Jaringan Advokasi Tambang Sulawesi Tengah (Jatam Sulteng) , banyak  permasalahan serta beberapa fakta menarik sesuai dengan temuan Jatam dilapangan, di antaranya :

 Pertama. Ada sekitar 67 IUP ( Izin Usaha Pertambangan ) yang tidak mengantongi status IUP CnC ( Cleand And Clear )  dari pemerintah.

Kedua Jatam sulteng juga menemukan sekitar 16 IUP yang di terbitkan oleh pemerintah masuk dalam kawasan hutan konservasi yang tersebar disemua kabupaten di Sulawesi Tengah di antaranya Kabupaten Morowali, Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Banggai, Kabupaten Donggala, Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Poso. 

Ketiga JATAM SULTENG juga menemukan sedikitnya 6 Perusahaan tambang di kabupaten Banggai yang tidak mengantongi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan ( IPPKH) dari Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan. 

Jatam Sulteng juga menemukan sedikitnya 6 kali konflik yang terjadi antara perusahaan tambang  dan masyarakat yang berada lingkar tambang di sulawesi tengah, sepanjang tahun 2018 diantaranya: 

 PT. Mahligai Artha Sejahtera dan masyarakat Desa Buleleng Perusahaan diduga melakukan penerobosan lahan masayarakat dengan luas 18 Ha,  di Kabupaten Morowali.   

PT. Mulia Pacific Resources ( MPR ) dan masyarakat desa Tontowea di kabupaten Morowali Utara aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh PT. MPR di duga mencemari sumber air berih masyarakat.

 PT. Karya Toba dan masyarakat Desa malulu di   Kabupaten Tolitoli, aktivitas perusahaan ini berdekatan dengan irigasi masyarakat yang digunakan untuk mengairi areal persawahan sehingga masyarakat mendesak melakukan penutupan aktivitas pertambangan ini.

CV. Makmur Jaya dan Masyarakat Desa Toili Barat, masyarakat menolak aktivitas CV. Makmur Jaya yang melakukan penambangan di sepanjang aliran sungai karena mengancam pemukiman masyarakat yang berada di pinggir sungai.

PT. BUMANIK dan masyarakat desa Molores dan masyarakat desa Keuno Kabupaten Morowali Utara, aktivitas pertambangan PT. Bumanik diduga melakukan penerobosan lahan milik warga  didua desa ini.

 PT. Multi Dinar Karya dan Masyarakat Desa Marowo Kabupaten Tojo Una Una, masyarakat desa melakukan aksi penolakan terhadap aktivitas PT. Multi Dinar Karya karena, selain IUP ( Izin Usaha Pertambangan ) yang sebagian besar masuk wilayah perkebunan masyarakat, aktivitas pertambangan juga mengancam sumber air bersih masyarakat  yang juga masuk dalam wilayah IUP perusahaan. 

Dalam Rilis tertulisnya , Kordinator Kampanye dan Advokasi Jatam Sulteng Moh. Taufik menjelaskan berdasarkan data dan fakta lapangan yang ditemukan terkait persoalan – persoalan  pertambangan di Sulawesi Tengah pihak meminta, pemerintah Pusat dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh izin izin Pertambangan yang ada di sulawesi tengah. 

"Pemerintah Pusat dan  Provinsi Sulawesi Tengah harus Segera melakukan Pencabutan IUP Non CnC dan IUP yang bermasalah di sulawesi tengah dan meninjau kembali Izin Izin Pertambangan yang masuk dalam wilayah kawasan  hutan Konservasi,"desaknya.

sumber: utustoria.com

  1 Komentar untuk Pemerintah Pusat dan Pemprov Diminta Lakukan Moratorium Izin Tambang di Sulteng

Masuk ke akun AtmaGo kamu untuk ikut memberi komentar!

Masuk  atau  Daftar