Pemerintah Desa Bersama Masyarakat Undang Pengembang Perumahan Untuk Klarifikasi Pembangunan TPU

67737 medium post 72034 af728111 af36 4e49 8360 5f8073f79dcd 2019 07 24t19 11 29.738 07 00
Bojonegara | Pemerintah Desa bersama LPM, Karang Taruna, Tokoh Masyarakat dan para pemuda desa karang kepuh lakukan Audiensi dengan pihak pengembang perumahan pesona untuk dimintai klarifikasi atas pembangunan TPU yang ada di desa karang kepuh kec. bojonegara pada hari selasa siang jam 13.00 sampai dengan selesai.(23/07/2019)
Pembangunan TPU oleh Pengembang perumahan pesona cilegon yang terletak di Desa karang kepuh menuai banyak kecaman dan penolakan dari masyarakat desa karang kepuh ditambah banyak prosedur yang dilanggar dalam pembangunanya bahkan pihak Kepala desa tidak mengetahui adanya pembangunan TPU tersebut sehingga hal tersebut melanggar Perda No. 12 Tahun 2017 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan.
Pj Kepala desa karang kepuh Ahsanul Muttaqien ketika memimpin pertemuan dengan pengembang pesona mengungkapkan, dirinya tidak tau adanya pembangunan TPU yang ada diwilayahnya oleh karena itu dirinya menghadirkan pula mantan Kepala desa namun beliau pun sama tidak mengetahui adanya pembangunan TPU tersebut.
"Saya selaku Pj Kepala desa tidak tahu dan tidak tembusan sama sekali kepada kami oleh karena itu saya hadirkan pula mantan Kepala desa khawatir sudah ada pemberitahuan namun ternyata sama tidak ada pemberitahuan juga" ungkapnya.
Camat Kecamatan bojonegara Sutikno menyampaikan dalam sambutannya, pihak pengembang sudah menyerahkan lahan untuk pembangunan TPU yang terletak di desa karang kepuh kepada pemda kabupaten serang bahkan peninjauan lokasi tersebut sudah dilakukan pada bulan puasa bersama dinas Perkim, PU, Bidang pemakaman, kades desa kertasana dan kades desa mangkunegara.
"Terkait pembangunan makam sudah ditinjau oleh saya, dinas perkim, pu, Bidang pemakaman, desa kertasana dan desa mangkunegara, dan semua aset untuk pembangunan TPU tersebut sudah diserahkan kepada pemda kabupaten serang" ungkapnya dalam sambutan audiensi tersebut.
Camat bojonegara menambahkan, aset pengembang sebanyak 1.2 ha untuk pembangunan TPU yang sudah diserahkan ke pemda akan dikembalikan kembali kepada masyarakat dan masyarakat juga punya hak yang sama.
"setelah aset pengembang diserahkan kepada pemda lalu pemda menyerahkannya kepada masyarakat desa karang kepuh"
Manajer pengembang perumahan pesona Dede menyampaikan, dirinya mengakui pembangunan TPU ini tidak ada pemberitahuan atau sosialisasi kepada pihak desa maupun masyarakat, karena kami anggap cukup dengan ditinjaunya oleh pihak Perkim, PU, Bidang pemakaman, bidang penerangan, kecamatan, desa kertasana dan desa mangkunegara. 
"Kami mengakui tidak ada pemberitahuan atau sosialisasi kepada pihak desa dan masyarakat karena kami anggap sudah cukup karena sudah ditinjau dari perkim, pu, bidang pemakaman, kecamatan, desa kertasana dan desa mangkunegara" ungkapnya.
Pemuda desa karang kepuh Halis mustofa menyayangkan mengapa pembangunan perumahan ada di wilayah lain sedangkan pembangunan makam ada di wilayah kami? "Grand pesona ada di wilayah lain sedangkan pemakaman ada di wilayah desa karang kepuh", ungkapnya.
dari pembangunan makam yang saat ini sedang di bangun nampaknya pihak pemerintah desa juga tidak tau ada pembangunan makam diwilayahnya, walaupun pihak pengembang punya hak atas tanah akan tetapi masyarakat harus tau adanya pembangunan tersebut.
"Dari pihak desa baik Pj maupun mantan tidak tau ada pembangunan makam tersebut, Meskipun pihak pesona punya hak atas tanah tp kita juga punya hak atas pembangunan tersebut untuk apa" imbuhnya
pihak pengembang perumahan pesona dede menanggapi, dibangunnya TPU di desa karang kepuh untuk memenuhi tuntutan dari pemerintahan daerah dan kami punya lahan 5 ha di desa karang kepuh makanya kami bangun TPU disitu selasa 1.2 ha.
"kami dituntut oleh pemda untuk segera menyediakan TPU, fasos dan fasum agar memenuhi syarat makanya karena kami punya lahan 5 ha di desa karang kepuh dan kami bangun 1.2 ha untuk TPU" jawabnya.
Halis menanggapi apa yang disampaikan oleh pengembang, meskipun ada tuntutan dari pemda akan tetapi jangan mencari keuntungan sendiri tanpa melihat dampak dari lingkungan sekitar "bpk jangan pengen selamat sendiri karena ada tuntutan tanpa menghiraukan hak-hak dari masyarakat" tegasnya.
pemuda yang lain mahdum menyampaikan, meskipun di lokasi lahan yang saat ini sedang dibangun ada makam sekitar 200 makam,  kami menolak adanya pembangunan TPU disitu ditambah info yang beredar ada makam non muslim disana, akan jadi apa nantinya buat anak cucu kita kedepan.
"disana ada makam sekitar 200 makam dan kami tidak sepakat dan menolak adanya TPU dan ada makam non muslima karena akan berpengaruh terhadap anak cucu kita kedepan" ungkapnya.
ketua karang Taruna desa karang kepuh ahmad usup menyampaikan, dalam perda nomor 12 tahun 2017 Bab V pasal 20 ayat 2 dinyatakan tim verifikasi melibatkan kepala desa namun dalam hal ini kepala desa tidak pernah dilibatkan, dalam pasal 8 poin a ayat 3 adanya jaringan salurah air hujan (drainase) namun dalam pelaksanaan pembangunannya menabrak aturan.
"dalam Perda No. 12 th 2017 pasal 20 ayat 2 disana disebutkan ada kepala desa namun kenyataanya tidak dilibatkan, dalam pasal 8 poin a ayat 3 adanya jaringan saluran air hujan (drainase) tapi kenyataanya dibangun di atas pondasi TPT jalan"
Pembangunan TPU saat ini kami harap dihentikan karena sudah menyalahi aturan dan tidak sesuai dengan prosedur perundang-undangan yang berlaku.
"untuk sementara ini kami menolak adanya pembangunan TPU yanh dilakukan pengembang sebelum adanya prosedur yang jelas dan koordinasi yang baik kepada kami" imbuhnya ahmad usup saat mengutarakan pendapatnya.
ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Bahrul alam secara tegas menolak adanya pembangunan TPU yang ada di desa karang kepuh karena akan mengganggu dan membuat gaduh masyarakat, mengapa di desa lain investasinya perumahan sedangkan didaerah kami malah sampahnya.
"saya perwakilan dari LPM menolak secara tegas adanya pembangunan TPU didaerah kami, mengapa di desa lain dibangun investasinya perumahan sementara di desa kami investasinya pemakamana seolah-olah daerah kami tempat pembuangan mayat dari daerah orang lain" ungkapnya
namun kalau boleh kami sarankan agar pembangunan TPU dibangun disamping TPU kampung kubang kepuh saja, tinggal pihak pengembang membeli lahan disampingnya seluas yang dari yang diinginkan.
"jika pihak pengembang ingin berinvestasi yang baik didesa kami, disarankan agar TPU perumahan dibangun disamping TPU yang ada, tinggal pengembang membeli lahan yang disampingnya sesuai dengan kebutuhan, dan TPU sedang dibangun segera dihentikan karena mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat" imbuhnya.
pengembang akhirnya menyepakati untuk pembangunan TPU dihentikan selamanya dan dialihkan untuk perumahan sedangkan pembangunan TPU akan dimusyawarahkan kembali dengan pihak kepala desa dan masyarakat desa karang kepuh. #AtmaGoBanten
Sudah dilihat 121 kali

Komentar