Pemda Kabupaten Bekasi Kalah Dalam Sengketa KIP Transparansi LKPJ

24970 medium kip 2 660x330
Akhinya putusan yang ditunggu tunggu beberapa kalangan di Kabupaten Bekasi menuai hasil yang memuaskan. KIP Jabar melalui Putusan No 959/PTSN-MK.MA/KI-JBR/IV/2018 dalam Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi 1628/K-A38/PSI/KI-JBR/XI/2017 antara DPP GRPPH-RI sebagai Pemohon Melawan Pemkab Bekasi Sebagai Termohon dimenangkan oleh DPP GRPPH-RI (gerakan rakyat peduli penegakan hukum republik Indonesia)

Dalam amar putusannya, KIP Jabar Mengabulkan Permohonan Pemohon (GRPPH-RI) untuk seluruhnya, dan memerintahkan Termohon (Pemkab Bekasi) untuk memenuhi Permohonan Informasi Publik dalam bentuk hardcopy salinan seluruh dokumen LKPJ Bupati Bekasi Tahun Anggaran 2012 s/d Tahun Anggaran 2016 dan LKPJ Akhir masa jabatan Bupati Periode 2012 s/d 2016.

Menurut Ketua Umum DPP GRPPH-RI Syahban Siregar. S.H., Putusan KIP tersebut sudah sesuai dengan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. " kami menilai Putusan KIP Jabar tersebut seudah sesuai dengan Norma yang ada" ucapnya.

Menurut Syahban, seyogianya Permohonan yang diajukan oleh GRPPH-RI atas LKPJ Bupati Bekasi tersebut tidak perlu harus sampai ke KIP.

Sebelumnya DPP GRPPH-RI pada tanggal 1 Agustus 2017 mengirimkan Surat Permohonan salinan/copian LKPJ Bupati Bekasi Tahun Anggaran 2012 s/d 2016 pada PPID Kabupaten Bekasi melalui surat No. 001/VIII/DPP GRPPH-RI/2017 tertanggal 1 Agustus 2017, namun surat permohonan tersebut diabaikan. Hingga kemudian GRPPH-RI melayangkan surat keberatan pada Atasan PPID Kabupaten Bekasi (Bupati Bekasi). Dengan No Surat 011/VIII/DPP GRPPH-RI /2017 Tertanggal 28 Agustus 2017. Surat keberatan tersebut juga diabaikan Atasan PPID Utama (Bupati Bekasi)" ungkap Syahban. [Redaksi Bekasi]

Komentar