Pekerja Rumahan di Indonesia Perlu Perlindungan Hukum

32056 medium img 20180905 wa0009
Kota Malang - Program MAMPU (Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan) dan Jaringan Radio KBR hari ini meuncurkan serial Kampanye Publik “Lindungi Pekerja Rumahan” dengan tema pertama “Siapa Pekerja Rumahan dan Kenapa Kita Harus Peduli ?”, Rabu (5/9/2018) di Hotel Atria Malang.

Kegiatan ini diselenggarakan bersama empat mitra Program MAMPU pada Area Tematik Perbaikan Kondisi Kerja yakni Bina Keterampilan Pedesaan (BITRA), Mitra Wanita Pekerja Rumahan Indonesia (MWPRI), Trade Union Rights Center (TURC), dan Yayasan Annisa Swasti (Yasanti).

Kampanye publik “Lindungi Pekerja Rumahan” ini bertujuan untuk menyebarluaskan informasi tentang kondisi pekerja rumahan kepada masyarakat luas.

Team Leader Program MAMPU, Kate Shanahan dalam sambutannya mengatakan pekerja rumahan di Indonesia masih banyak menghadapi berbagai kondisi rentan seperti status hubungan kerja yang tidak pasti, upah rendah, posisi tawar lemah, kondisi kerja yang buruk, waktu kerja yang tidak jelas, tidak adanya perlindungan jika terjadi perselisihan,fasilitas dan alat kerja yang minim dan berbagai persoalan lainnya termasuk belum diakuinya pekerja rumahan di dalam undang-undang ketenagakerjaan.

"Padahal, mereka berperan penting di dalam rantai produksi berbagai komoditas dalam negeri, mulai dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) hingga perusahaan ," paparnya.

Menurutnya, pekerja rumahan berhak untuk mendapatkan upah yang layak, jaminan sosial, serta perlindungan hukum seperti pekerja lainnya.

“Di Indonesia, banyak perempuan miskin bekerja sebagai pekerja rumahan yang tidak terlindungi oleh undang-undang," tegasnya.

Untuk itu melalui program MAMPU  bersama mitra-mitra lokal mendampingi perempuan pekerja rumahan agar mereka menyadari dan memperjuangkan hak-haknya sebagai pekerja, seperti jaminan sosial, kondisi kerja yang layak, dan perlindungan sosial.

“Bersama pemerintah daerah dan pusat, MAMPU dan para mitra juga mendorong adanya kebijakan untuk perlindungan pekerja rumahan, mulai dari tingkat desa, hingga nasional," ujarnya.

Di Kota Malang sendiri masih banyak terdapat pekerja rumahan uang diupah sangat rendah dan tidak memiliki jaminan kerja.

Yuyun, Perwakilan Pekerja Rumahan menyampaikan keluhannya selama menekuni pekerjaan itu.

“Banyak pekerja rumahan diupah sangat rendah, misalnya Rp 8.000 untuk dua hari kerja memasang payet baju. Tetapi kadang kami punya ketakutan ketika menuntut upah. Takut tidak mendapat kerja lagi," ujarnya.

Harapannya, semakin banyak masyarakat yang mengetahui tentang kondisi pekerja rumahan dan tergerak untuk mendukung upaya advokasi perlindungan pekerja rumahan.

Melalui aksi bersama, mitra MAMPU telah membentuk Jaringan Pekerja Rumahan Indonesia (JPRI) yang terdiri atas 281 kelompok pekerja rumahan, mendampingi sekitar 4.200 perempuan pekerja rumahan untuk mengetahui hak-hak mereka sebagai pekerja dan memperjuangkan akses untuk mendapatkan jaminan sosial dan kondisi kerja yang layak.

Program MAMPU untuk pekerja rumahan telah dilaksanakan di 150 desa di 23 kabupaten di 7 provinsi. (swan)
Sudah dilihat 144 kali

Komentar