Otonomi setengah hati

32459 medium 4048ee9d a5ee 4276 a288 1a80775eaf5c
otonomi setengah hati
Dalam tahapan perjuangan memasuki era pembangunan yang gagap gempita ini, nilai-nilai dasar manusia yang luhur, juga banyak kemudian yang terpaksa atau ikut berubah.di sana-sini kita temukan kepalsuan yang semakin berkembang. ada senyum yang penuh keprasangkaan... pamrih, kemunafikan dan keanifan berpesta pora. sementara ketulusan, keihklasan, juga kepolosan jadi tersisih ke sudut-sudut yang sepih negeri ini.... ukuran-ukuran kewajaran ikut bergeser, dan setiap kali menemui ukuran kewajaran baru, bersamaan dengan itu kita akan menangis,arena itulah kewajaran. untuk itulah kita semua menerimanya sebagai kewajaran. ibu pertiwi meratap sedih, melihat anak negeri ini banyak berubah. nilai-nilai kehidupan bergeser dan membuat ukuran-ukuran menjadi kaca. cerdik semakin dekat dengan licik. dan jujur semakin dekat dengan bodoh.
Yudohusodo, dalam Nihin, 1999:3
J. Kaloh dalam bukunya (mencari bentuk otonomi, hal, 21) menggambarkan, ungkapan ini merupakan refleksi dari pandangan umum yang menilai perkembangan yang terjadi dalam masyarakat indonesia yang merupakan manifestasi dan sikap berlebihan masyarakat sebagai respon dari belenggu sosial, politik dan hukum selama masa pemerintahan otoriter-sentralistik orde baru yang berlangsung selama 32 tahun.
pergeseran nilai-nilai itu sendiri memang menjadi lubang menganga dalam bingkai negara kesatuan yang setiap waktu siap mengancam sebagai bentuk pengkikisan terhadap keutuhan nilai berbangsa. berkaitan dengan pemberian otonomi luas dan nyata kepada daerah sebagai buah dari pemikiran reformasi ancaman itupun selalu ada, dan menjadi semakin kompleks.nilai kewajaran kini beralih dan diadopsi sepenuhnya oleh masyarakat di derah.
sebagai contoh, bagi saya ketika seseorang sudah memilih jalan hidup sebagai pegawai negeri sipil (PNS) dengan segala konsekuensinya dia harus siap menjalani hidup dengan cara yang sederhana, menjauh dari garis bermewah-mewahan, apalagi memiliki sikap hidup hedonis. karena memang secara finansial tidak memiliki peluang bagi pns untuk hidup mewah, jika dikalkulasikan untuk gaji saja, katakanlah gol. III/a, dengan masa kerja 0 tahun akan memperoleh gaji sebesar 2-2,5 juta rupiah, mungkin uang sebanyak ini akan habis dalam waktu 2 minggu saja, jadi tidak mungkin jika harus bermewah, pun dengan gol dan pangkat lainnya yang selisih angkanya tidak terlampau jauh. tetapi berbeda jika kenyataan ini dihadapkan dengan masyarakat umum, bagi sebagian masyarakat pns dengan gol. III/a sudah lebih dari cukup untuk memiliki mobil, sehingga jika pembelian mobil ini harus menggunakan uang negara dengan cara korupsi maka hal ini akan dianggap wajar bagi masyarakat, karena pergeseran nilai tadi. jai sebenarnya apa yang terjadi merupakan refleksi yang pernah kita tanam pada masa dahulu, itulah yang terjadi dengan masyarakat kita. masyarakat sudah digiring kearah nilai kewajaran baru yang sebenarnya hanya merupakan degradasi moril yang mengancam indonesia pada masa yang akan datang. sadar atau tidak, bagi saya apa yang terjadi selama rezim orde baru dalam kurun waktu 32 tahun, sudah lebih dari cukup untuk menumbuhkan pemahaman itu ditengah-tengah masyarakat. bisa dilihat, ditengah masyarakat akan menjadi tabuh jika pejabat negara tidak memprivatisasi barang-barang mewah, pejabat dengan label koruptor, kolusi, menjadi lumrah, tetapi akan sulit dipercaya jika ada pejabat negara yang memilih jalan hidup keserhanaan, bahkan yang semacam ini akan disaingkan dlam kelompok karena di anggap tidak sejalan.
tetapi tentu harapan masih ada, dalam sanubari setiap insan pasti mendambakan soso pemimipin yang bersahaja, yang rela menyantuni, dan tidak berkompromi terhadap siapa saja yang merampas hak-hak wong cilik. potret pemimpin semacam ini mulai muncul, secara pribadi saya terkesima dengan apa yang ditampilkan oleh gubernur DKI Joko widodo, atau yang biasa disapa jokowi, dilain sisi saya merasa malu dengan cara beliau, cara dan pendekatan yang dilakukan itu adalah seni kepamongprajaan, dan hal ini masih belum banyak diterapkan atau bahkan diabaiakn oleh mereka yang mengaku diri sebagai pamong sebenarnya. alasan terjebak dalam perangkap politisasi birokrasi yang kian memilukan menjadi topik utama, didaerah-daerah berapa banyak yang terhalang untuk berkarya lantaran semangat pengabdian harus dikalahkan oleh kelompok-kelompok tim sukses yang mampu mencuri job-job penting yang mestinya menjadi tugas pamong praja. itulah kenapa dianggap penting, untuk menjaga eksistensi kepamongprajaan serta menjamin keberadaan pegawai negeri sipil sehingga perlu kiranya pengaturan yang jelas antara politik dan birokrasi. pamong praja yang nanti menjadi pelasana setiap kebijakan politik tidak boleh digiring dan dipaksa untuk masuk dan memainkan peran sebagai lakon politik. birokrasi dan politk berbeda, sehingga untuk menata otonomi yang lebih terarah dibutuhkan garis pemisah yang jelas mana politik dan mana birokrasi. pada akhirnya kebijakan politik akan dijalankan oleh birokrat dengan profesional dan harus 'wa-was' ancaman mutasi karena menjadi lawan politk kepala daerah pemenang pemilukada.
Sudah dilihat 97 kali

Komentar

  • 10240 new thumb pt2018 07 03 21 36 23

    Wwiiihhh keren tema tulisannya....jangan setengah2 dunk, kagak enak bilang sama bapak2 di atas tuu... wkwkwk.... eh iyaaa....edit photo profil n lokasi yaaa....