Omnibus Law Dinilai Lucuti Perlindungan Pekerja

20 February 2020, 15:07 WIB
2 0 65
Gambar untuk Omnibus Law Dinilai Lucuti Perlindungan Pekerja
Omnibus Law saat ini menjadi isu sangat sentral dibahas semua kalangan baik praktisi hukum maupun aktivis. Seharusnya bisa menjadi solusi dari semrawutnya peraturan perundang-undangan tumpang tindih, justru aturan ini dianggap melucuti perlindungan terhadap pekerja.

“Dalam draf omnibus law semua ketentuan perlindungan terhadap pekerja tersebut dilucuti,” demikian dipaparkan Mantan Aktivis Buruh Rasyidi Bakri saat menjadi pembicara dalam diskusi dengan tema ” Omnibus Law : Undang-undang Cipta Lapangan kerja di Kantor Yayasan Tanah Merdeka, dihadiri mahasiswa serta ormas Jalan Tg. Manimbaya Kota Palu, Rabu (19/2).

Rasyid mengatakan, mulai dari pesangon sampai upah minimum provinsi (UMP).

“Lebih konyol semua ancaman pidana  dalam undang-undang tenaga kerja, misalnya memberi ancaman kepada pengusaha bila tidak memberi upah semua diubah menjadi urusan privat antara pekerja dengan pengusaha,” kata Rasyidi juga merupakan advokat.

Menurutnya, dampak bila Omnibus Law hanya akan menjadi bencana bagi kaum pekerja. Sebab dengan tingkat pengangguran sangat tinggi ini, maka pasar tenaga kerja sangat murah.

“Posisi tawar pekerja murah di hadapan pengusaha. Bahkan draf  dalam undang-undang ini memberi peluang pengusaha membawa pekerja lebih leluasa,” ujarnya.

Dia menilai bila memang hal ini terjadi maka, pemerintah dianggap menganut liberal dalam ekonomi. “Kalau hal ini terjadi benar-benar pemerintahan Jokowi ini menjadi pembela neoliberalisme sangat militan,” ujarnya.

Sementara pembicara lainya Advokat Buruh Adi Prianto mengatakan, Omnibus Law ini dalam teori hukum menguntungkan siapa dan menyengsarakan siapa. Dalam teori hukum dinamakan legal marxisme. Negara marxisme menjelaskan, negara dikuasai oleh satu kelompok maka keluaran produk undang-undang tersebut mewakili kepentingan dari kelompok tersebut.

Dalam draft Rancangan Undang-undang Omnibus Law ini disandingkan dengan Undang-Undang nomor 23 tentang  Tenaga Kerja, terdapat banyak pasal yang dihilangkan atau ditambah, baik soal tenaga kerja, upah maupun kesejahteraan.

Bahkan upah bulananya dihilangkan dengan dihitung upah perjam. “Tidak ada kata lain di Omnibus law harus ditolak,” ujarnya.

Sementara akademis Arianto Sangadji mengatakan, Omnibus Law ini mempercepat proses perampasan terhadap hak atas tanah masyarakat, dan investasi sebesar besarnya yang akan berdampak bagi ekonomi. Namun berdampak buruk pula pada kerusakan lingkungan pencemaran dan lainnya.

“Dalam pemerintahan Jokowi sangat jelas terlihat representatif kepada neoliberalisme,” ujarnya. (Ikram)

sumber: media Alkhairaat

  Komentar untuk Omnibus Law Dinilai Lucuti Perlindungan Pekerja

Masuk ke akun AtmaGo kamu untuk ikut memberi komentar!

Masuk  atau  Daftar
Jadilah yang pertama memberi komentar!

Other Posts

Terbaru


Terpopuler

  1. VERIFIKASI NO HP TERDAFTAR UNTUK PROGRAM KJP PLUS DAN KJMU

    𝙈𝙊𝙃𝘼𝙈𝙈𝘼𝘿 𝙅𝘼𝙀𝙉𝙐𝘿𝙄𝙉  di  Jatinegara, Jakarta Timur  |  6 Apr 2020
  2. PENDAFTARAN DAN PENGKAITAN REKENING KJP PLUS DAN KJMU KE JAKONE MOBILE

    𝙈𝙊𝙃𝘼𝙈𝙈𝘼𝘿 𝙅𝘼𝙀𝙉𝙐𝘿𝙄𝙉  di  Cilincing, Jakarta Utara  |  6 Apr 2020
  3. Keseriusan Warga BTN Kopang dalam Pencegahan COVID - 19

    narma  di  Kopang, Lombok Tengah  |  6 Apr 2020
  4. Gotong Royong Warga Desa Sugihan Solokuro Dalam Melawan Virus Corona

    AgungDrupadi  di  Solokuro, Lamongan  |  6 Apr 2020

Komentar Terbanyak

  1. 5
    Komentar

    FAMILY QUALITY TIME.

    Muhammad Rizal Suryadin  di  Batukliang, Lombok Tengah  |  6 Apr 2020
  2. 4
    Komentar
  3. 3
    Komentar

    Cara Dapatkan Token Listrik Gratis Untuk Pelanggan Prabayar PLN 450 VA dan 900 VA

    Gibran Waluyo  di  Bandung Kabupaten  |  2 Apr 2020
  4. 3
    Komentar

    PASIEN SEMBUH COVID 19 Terus Bertambah

    Muhammad Rizal Suryadin  di  Batukliang, Lombok Tengah  |  5 Apr 2020