NJOP Kota Bekasi Naik, PBB Melonjak 100 Persen

51684 medium 209180918 ilustrasi pajak bumi bangunan 20180918 165322
Kenaikan tagihan pajak bumi dan bangunan (PBB) mengejutkan warga Kota Bekasi. Hal itu terlihat dari keluh kesah para netizen di media sosial. Dewie Fitriani di akun Facebook menyatakan terkejut saat mengambil tagihan PBB dari Ketua RT dan terlihat tagihannya naik 100 persen.

"Tahun kemarin (2018) Rp 400 ribuan, tahun ini hampir Rp 800 ribuan. Sempat shock juga, biasanya kenaikan tiap tahun cuma 10 persen, lah ini dari Rp 400 ribuan jadi Rp 800 ribuan," tulis Dewie, Senin (25/2/2019) malam. Hal yang sama dirasakan Shinta Permata. Dia juga terkejut mengetahui tagihan PBB naik lebih dari 100 persen. "Memang berat, naik boleh lah tapi jangan tinggi-tinggi, dari Rp 400 ribuan (2018) jadi Rp 1 jutaan (2019)," ujar Shinta.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi, Aan Suhanda mengatakan, kenaikan tagihan PBB yang mengejutkan warga Kota Bekasi merupakan implikasi dari naiknya nilai jual objek pajak (NJOP) demi menyesuaikan diri dengan harga pasaran tanah di Kota Bekasi. Aan mengatakan, pihaknya sejak awal 2019 menaikkan NJOP Kota Bekasi. Hal itu dilakukan karena NJOP dengan harga pasaran tanah di Kota Bekasi terpaut jauh dan tidak sesuai.

"NJOP kita masih rendah. Daerah yang mencolok itu daerah Pekayon atau Medansatria atau di Pondok Melati itu sebenarnya harga tanahnya sudah tidak ada lagi yang Rp 5 jutaan (per meter) bahkan Rp 10 jutaan tapi NJOP kita baru Rp 2 jutaan. Mestinya mendekati harga pasar, kami naikin," kata Aan, Selasa.

Kenaikan NJOP paling tinggi di Kota Bekasi terjadi di kawasan perdagangan dan pusat perekonomian, seperti di Jalan Ahmad Yani yang mencapai Rp 12,6 juta per meter persegi. Angka itu naik dari tahun 2018 yang hanya Rp 10 juta per meter per segi.

Aan mengatakan, kenaikan NJOP yang dilakukan secara parsial di wilayah Kota Bekasi membuat peningkatan tagihan PBB di tiap wilayah juga berbeda. Penentuan nilai tagihan PBB berkorelasi dengan NJOP yang dibagi menjadi tiga kategori. NJOP yang nilainya di bawah Rp 500 juta, PBB-nya 0,1 persen dari NJOP. [kompas]

Sudah dilihat 33 kali

Komentar