Musyawarah Dusun Gowok Tahun 2019

59825 medium post 65637 a2e65d2e 818a 4049 995a f35e38f8041c 2019 04 28t13 43 18.525 07 00
Dalam Rangka Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah  Desa ( RPJM Desa ) tahun 2019 - 2020, Pemerintah Desa Kebonharjo Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulon Progo menggelar Musyawarah Dusun ( MUSDUS )  yang dilaksanakan hari Sabtu, 27 April 2019 di rumah Kepala Dusun Gowok.
Musyawarah tersebut dihadiri oleh Sekretaris Desa, Kasi Pembangunan, Kepala Dusun, Tim Penyusun RPJMDes, Ketua RT dan RW dan perwakilan masyarakat Dusun yaitu Tokoh agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Perempuan Tokoh Pemuda dan juga tidak ketinggalan Mahasiswa dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang kebetulan dalam rangka sosialisasi untuk magang KKN di Desa Kebonharjo pada bulan Juni mendatang.
Dalam sambutanya Kepala Dusun Gowok, Sunardi (47) menyampaikan bahwa pelaksanaan Musdus ini bertujuan sebagai media Masyarakat Dusun untuk mengemukakan pendapat dan usulan baik itu rencana kegiatan yang meliputi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya Pemerintah Desa akan menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa ( MUSRENBANG Desa ) untuk menetapkan usulan-usulan tersebut  untuk di dimasukkan menjadi kumpulan usulan yang dimuat dalam RPJMDes sebagai pedoman Kepala Desa untuk membangun Desa 6 tahun kedepan.
Seperti kita ketahui bahwa dusun Gowok meliputi 3 wilayah kecil, yaitu RT.01, RT.02 dan RT.03. Semua usulan pembangunan sudah diusulkan dalam Musdus tahun yang lalu. Pembangunan jalan cor blok di dua wilayah tersebut telah rampung pelaksanaanya di tahun 2017 dan 2018, sehingga harapannya pada musdus ini realisasi pembangunan jalan cor blok di Dusun Gowok akan terealisasi tahun 2019 ini di RT.03 kelompok Bendo.
Dalam musyawarah tersebut ada beberapa masyarakat yang menanyakan usulan terkait dengan kebutuhan sarana prasarana dusun. Yaitu pengadaan sound system (pengeras suara) untuk kegiatan dusun. Karena pernah diusulkan ditahun yang lalu. Namun ditanggapi oleh Suyanto (Kasi Pembangunan) bahwa usulan tersebut belum sepenuhnya dapat terealisasi lantaran banyaknya usulan yang lebih penting dari dusun lain soal pembangunan dan sampai hari ini juga belum bisa terwujud. Lebih jauh ia mengatakan bahwa secara kalkulasi dana desa memang tercatat jumlahnya sangat besar, namun karena banyak faktor yang harus dibiayai sehingga harus ada skala prioritas akan hal tersebut.
Dalam musyawarah hari itu ada hal menarik yang ditanyakan seorang warga. Bahwa aspek pembiayaan dana desa tidak hanya soal fisik tetapi juga isentif pejabat non pemerintah desa. Antara lain bagi pejabat RT & RW. Namun dalam tugas dan tanggung jawabnya menurutnya bahwa tugas RT jelas, sedangkan RW belum jelas apa, sehingga sama-sama mendapatkan isentif dari desa. Pertanyaan ini sontak membawa suasana riuh anggota rapat musyawarah oleh berbagai spekulasi dan argumen yang konotatif melenceng dari pokok persoalan musyawarah dan tidak ada hubungannya antara tugas tanggung jawab RW dengan soal pembangunan desa secara langsung. Namun pertanyaan itu dijawab oleh Dwi Budiatun selaku Sekretaris Desa bahwa menurut
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR   5  TAHUN 2007
TENTANG PEDOMAN PENATAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN bahwa tugas RW adalah sama dengan RT yaitu sama-sama ikut saling membantu terselenggaranya pemerintahan ditingkat paling bawah (dusun) dalam stake holder, secara struktur organisasi pun demikian saling menciptakan kerjasama yang baik ditingkat masyarakat paling bawah. Agar tercipta pemerintahan yang demokratis dan selaras dan sesuai peraturan. Ditengah penjelasan mengenai tugas dan tanggung jawab RW tersebut, seorang warga yang merasa menjadi RW menyeletuk bahwa tugas RW yang konkrit secara administrasi adalah mencatat orang mati dan secara kemasyarakatan adalah mamitke mayit (orang meninggal). Hal tersebut membuat para anggota musyawarah tertawa terbahak-bahak dan membenarkan pendapat tersebut. Karena memang tugas secara administrasi seorang RW adalah mengisi Buku Pokok Pemakaman. Karena predikat pejabat ditingkat bawah tidak muncul dengan sendirinya tetapi oleh pemilihan secara demokrasi, sehingga apapun hasilnya tentu telah menjadi keputusan bersama agar semua saling menghargai dalam tatanan kemasyarakatan.
Masih menurut Dwi Budiatun (28) Sekretaris Desa Kebonharjo mengemukakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) merupakan penjabaran dari “Visi dan Misi” Kepala Desa dan program desa yang penyusunannya berpedoman pada RPJMDes sebelumnya dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional). #gowokdesakebonharjo
Sudah dilihat 244 kali

Komentar