MENJANJIKAN JANJI

35080 medium post 43674 f9a5543e b8b7 47ef 9ad2 aff6a92222e5 2018 10 09t09 11 19.275 08 00 35081 medium post 43674 7ec5468e 35b7 4339 98e6 f7f7ca74fb76 2018 10 09t09 11 21.336 08 00 35082 medium post 43674 a6b4ad69 ac9c 4475 b14d 210c74ac033e 2018 10 09t09 11 21.811 08 00 35083 medium post 43674 6960dbb2 6461 4444 8762 7c0b602e625a 2018 10 09t09 11 22.256 08 00
Hari ini, 9 Oktober 2018, koran lokal di Nusa Tenggara Barat ramai memberitakan tentang kedatangan Menteri Keuangan, Menko Maritim bersama Director IMF (Christine Lagarde) ke wilayah Desa Guntur Macan-Lombok Barat. Desa ini merupakan salah satu desa yang mengalami nasib serupa dengan semua desa di Kabupaten Lombok Utara.
Dalam kunjungannya, Menteri Keuangan sempat menyampaikan klarifikasi terkait kisruh dan simpang siurnya informasi tentang realisasi bantuan bagi korban bencana alam, baik di Nusa Tenggara Barat maupun yang di Sulawesi. Secara tegas menteri membantah tudingan banyak pihak bahwa pemerintah pusat sudah tidak peduli lagi dengan korban gempa yang berada di Lombok-Sumbawa. Disampaikan juga bahwa komitmen presiden tidak berubah dan dalam waktu dekat akan mengunjungi Lombok lagi. Hal lain yang disampaikan adalah bantahan tentang ketiadaan anggaran dalam penanggulangan pasca gempa. Pemerintah sudah menyiapkan dana cadangan sampai tiga bulan ke depan. Hingga saat ini, pemerintah pusat telah menghabiskan dana sekitar Rp.2,1 triliun untuk seluruh kondisi emergency. Termasuk di dalamnya adalah bantuan stimulan untuk rumah (Rp.50 juta untuk rusak bwrat, Rp.25 jt untuk rusak sedang dan Rp.10 jt untuk rusak ringan).
Berdasarkan data yang ada, untuk wilayah NTB setidaknya terdapat 23 ribu lebih rumah yang terverifikasi SUDAH DIBAYARKAN secara bertahap. Tahap awal sebanyak 6 ribu, sisanya akan berjalan sesuai dengan desain yang dibuat oleh WAPRES. Cara ini dilakukan karena adanya kekhawatiran jika nanti uangnya dicairkan semua, bahan bangunan habis dan rumah korban bencana tidak jadi dibuat. Intinya, uang untuk semua jenis bantuan itu ada tetapi harus sesuai prosedur.
Masyarakat hanya dapat menerima penjelasan dimaksud, tanpa lepas berharap. Janji itu sudah diumbar sejak awal selesai bencana. Tidak satu janji yang disampaikan, bermacam-macam seiring dengan tuntutan dan syarat realisasi bantuan yang juga macam-macam. Desain rumah yang ditawarkan pun sudah beraneka ragam dari yang bernama RISHA, RIKO sampai RIKA.
Benar adanya bahwa pencairan dan penggunaan anggaran ada prosedur, mekanisme dan sejumlah faktor lain. Pertanyaannya adalah kenapa sebagian kementerian dapat dengan mudah mencairkan bantuan ke korban bencana, sementara sebagian yang lain harus dengan birokrasi panjang dan lama? Dalam kondisi yang LUAR BIASA ini, masih wajarkah memberlakukan syarat dan aturan yang berlaku pada kondisi BIASA/NORMAL? Berapa lama lagikah para korban akan menunggu ketidakjelasan ini?
Aah ... tunggu sajalah... we have no choice....
Wallahua'lam....
Mari berubah bersama atmaGO
Wujudkan warga bantu warga
Sudah dilihat 174 kali

Komentar