Masih Seputat Perseteruan Angkutan Konvensional Dan Angkutan Berbasis Aplikasi On Line Di Malang

10790 medium data
Pada hari Jumat tanggal 24 Pebruari 2017 pukul 14.30 sd 15.50 Wib, bertempat di Kantor Dinas Perhubungan Kota Malang Jl. Raden Intan No. 1 Kel. Polowijen Kec. Blimbing Kota Malang telah dilaksanakan pertemuan antara Dishub, Organda dan Kepolisian Resort Malang Kota membahas tentang surat yang diajukan oleh Organda Kota Malang ke Walikota Malang untuk menutup aplikasi kendaraan umun berbasis Online

Hadir dalam pertemuan tersebut, sebagai berikut :
1. Bp. Kusnadi S. Sos (Kadishub Kota Malang);
2. KOMPOL Dodot (Kabag Ops Polres Malang Kota);
3. AKP Triyono Susanto (Kasat Intelkam Polres Malang Kota);
4. AKP Sapto (Kasat Sabhara Polres Malang Kota);
5. IPDA Luhur (Kanit Patroli Polres Malang Kota);
6. Chairul Efendy (Pasi Intel Kodim 0833)
7. Bp. Rudy Susamto (Ketua Organda Kota Malang);
8. Bp. Purwono (Sekretaris Organda Kota Malang);
9. Bp. Mulyantono (Keamanan Taxi Citra);
10. Bp. Kholil (Humas Taxi Citra);
11. Bp. Junari (Tokoh Masyarakat).

Sambutan Bp. Kusnadi S. Sos (Kadishub Kota Malang), sbb :
1. Walikota Malang terkait surat yang diajukan oleh Organda Kota Malang ke Walikota Malang untuk menutup aplikasi kendaraan umun berbasis Online tidak bisa karena kendaraan umum berbasis online tersebut masih dibutuhkan oleh Masyarakat

2. Apabila rencana aksi unjuk rasa jadi dilaksanakan dihimbau agar kendaraan Angkutan Mikrolet maupun Taxi konvesional tidak menutup jalan seperti unjuk rasa yang pertama karena akan ditindak tegas oleh aparat gabungan diantaranya TNI, Polri dan Dishub Kota Malang

3. Harapan dari Pemerintah Kota Malang bahwa jangan sampai ada lagi unjuk rasa oleh Pengemudi Angkutan Mikrolet dan Taxi Konvensional dengan cara musyawarah antara Organda Kota Malang dengan Paguyuban Pengemudi Angkutan Umum

Sambutan KOMPOL Dodot (Kabag Ops Polres Malang Kota), sbb :
1. Kedatangan kami disini untuk menindaklanjuti rencana aksi unjuk rasa oleh pengemudi Angkutan Mikrolet dan Taxi Konvesional karena sampai saat ini kami tidak menerima surat secara tertulis dan resmi.

2. Kami sudah melaksanakan rapat dengan aparat TNI dan Brimob karena untuk mengantisipasi adanya aksi anarkhis/semaunya sendiri apabila tuntutan dari pengunjuk rasa tidak terpenuhi

3. Apabila dalam pelaksanaan unjuk rasa masih tetap menutup jalan maka kami akan menindak tegas dengan cara mengangkut kendaraan Angkutan Mikrolet maupun Taxi Konvesional

4. Hasil rapat pertemuan dengan Walikota Malang bahwa tidak bisa menutup aplikasi tersebut karena terbentur dengan peraturan yang ada

5. Kami khawatir apabila Angkutan Mikrolet dan Taxi Konvesional terus menerus melaksanakan aksi unjuk rasa, masyarakat akan antipati dengan transportasi tersebut

6. Kami petugas keamanan intinya ingin Kota Malang ini berjalan dengan kondusif tidak memihak salah satu yaitu Angkutan Mikrolet, Taxi Konvesional maupun Kensaraan Umum berbasis Online

Dalam pertemuan tersebut Bp. Rudy Susamto (Ketua Organda Kota Malang) menyampaikan, sbb :
1. Pada prinsipnya dari Organda Kota Malang sendiri tidak menginginkan adanya rencana aksi unjuk rasa tersebut

2. Mohon bantuan dari Kepolisian dan Dishub Kota Malang untuk mendampingi pada saat pelaksanaan sosialisai kepada pengemudi Angkutan Mikrolet maupun Taxi Konvesional supaya tidak melaksanakan aksi unjuk rasa

3. Kami berharap Kendaraan Umum berbasis Online memenuhi persyaratan dalam Peraturan Kementrian Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016

Bp. Purwono (Sekretaris Organda Kota Malang) menyampaikan, sbb :
1. Posisi seperti ini memang sudah terjadi di Jakarta, pada saat Gojek ditentang pasti akan terjadi di Wilayah, memang kami kurang tanggap untuk mengantisipasi kejadian seperti ini

2. Terkait dengan aksi unjuk rasa hari Senin tanggal 27 Pebruari 2017 kami sudah mensosialisasikan bahwa sebelum pelaksanaan aksi unjuk rasa agar dibuatkan surat pemberitahuan aksi unjuk rasa yang ditujukan ke Polres Malang Kota

3. Sepeda motor itu tidak boleh mengangkut orang atau barang tapi hanya digunakan secara pribadi namun lain pada Gojek, selain Gojek ada juga Grab Car yang sudah dikasih waktu selama 3 bulan untuk memenuhi persyaratan yang diatur dalam Permenhub No. 32 Tahun 2016 namun sampai saat ini belum ada persyqratan yang terpenuhi

4. Adanya aplikasi online tersebut ditolak oleh Gubernur yang mana Kendaraan Umum berbasis Online tersebut tidak boleh beroperasi di Wilayah tersebut yakni di Bali dan Sulawesi Selatan

5. Titik titik kerawanan terjadinya bentrok / class fisik antara Angkutan Mikrolet dan Taxi Konvesional dengan kendaraan umum berbasis online yaitu di Mall, Stasiun, Terminal dan Kampus sehingga perlu adanya kehadiran aparat untuk melaksanakan pengaman ditempat tersebut guna antisipasi terjadinya kembali bentrok tersebut

Hasil pertemuan, sebagai berikut :
1. Adanya solusi untuk memberikan zona pengambilan penumpang oleh kendaraan Umum berbasis Online.

2. Adanya solusi untuk melaksanakan pertemuan kembali yang dihadiri oleh Organda dan perwakilan Kendaraan umum berbasis Online.

Komentar