LBH Donggala Beri Edukasi Anti Hoaks ke Masyarakat

50068 medium post 56495 e30545e1 b352 4944 ba52 d6a0b31b9671 2019 02 14t12 17 36.122 08 00
Maraknya hoaks atau berita palu jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 yang digelar 17 April mendatang, mendorong sejumlah institusi turun tangan melakukan pencegahan.

Tak terkecuali, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kabupaten Donggala turut serta mencegah maraknya hoaks melalui edukasi hukum anti hoaks kepada masyarakat di Kabupaten Donggala.

Langkah yang ditempuh LBH Donggala ini diawali dari deklarasi melawan hoaks, issu sara, ujaran kebencian demi mewujudkan Pemilu damai 2019, di salah satu cafe di Kabupaten Dongala, Kamis (14/2/2019).

Direktur Eksekutif LBH Donggala, Hamka Akib, mengatakan perlunya edukasi kepada masyarakat agar memahami siapapun yang terlibat menyebarkan informasi hoaks dapat dijerat Undang-Undang Informasi dan Teknologi (UU ITE).

“Sekarang ini berita hoaks bukan saja meresahkan pemerintah, tapi juga masyarakat. Sebab, dampaknya sangat dirasakan masyarakat sebagai pembaca berita,” katanya kepada Sulteng Raya usai menggelar deklarasi.

Menurut Hamka, saat ini sudah banyak pelanggaran UU ITE dan didominasi oleh penyebaran informasi hoaks melalui media sosial. Maka untuk mencegah beredarnya hoaks ini, kata Hamka, masyarakat perlu diberi pemahaman bagaimana menggunakan media sosial dibarengi pemahaman tentang UU ITE.

“Saat ini UU TIE sangat mudah menjerat masyarakat. Maka harus diberi pemahaman, agar mengerti apa saja pantangan saat memanfaatkan media informasi, salah satunya media sosial,” ujarnya.
Sementara itu, Devisi Advokasi, Ujang Hermansyah, menjelaskan LBH Donggala merupakan salah satu lembaga pemangku kepentingan masyarakat dengan peranannya sebagai pemberi bantuan hukum. Bantuan hukum ini berupa edukasi anti hoaks untuk menghadari masyarakat dari jeratan UU ITE.

“Dalam kegiatan edukasi kami, mengarah pada bantuan hukum, salah satunya edukasi anti hoak,” jelasnya. RAF
Sudah dilihat 57 kali

Komentar