Kemenag: Keberangkatan Umrah Harus Melalui PPIU

22 July 2019, 16:53 WIB
2 0 134
Gambar untuk Kemenag: Keberangkatan Umrah Harus Melalui PPIU
Kementerian Agama (Kemenag) menegaskan, sesuai dengan Undang-Undang No 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Umrah dan Haji yang baru disepakati Pemerintah dan DPR, penyelenggaraan umrah harus dilakukan oleh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).

Adapun pengembangan umrah digital nantinya bersifat optional atau pilihan. Artinya, masyarakat yang akan berangkat umrah bisa memilih dua cara. Pertama, mendaftar di PPIU secara langsung sebagaimana yang berjalan selama ini. Kedua, memilih paket PPIU yang ada di market place dengan keberangkatan tetap oleh PPIU.

Dengan demikian, lanjut Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kemenag itu, Traveloka maupun Tokopedia tidak akan menjadi penyelenggara umrah. Komitmen ini juga berlaku bagi unicorn lainnya.

Umrah Digital dikembangkan dengan semangat meningkatkan standar manajemen sesuai kebutuhan masyarakat di era digital. Karenanya, PPIU juga dituntut untuk terus berinovasi memanfaatkan teknologi informasi.

Arfi menambahkan, rapat juga menyepakati pembentukan task force terkait pengembangan umrah digital. Task force diharapkan mampu merespons disrupsi inovasi secara tepat. Ia mengingatkan, di era digital, rentan terjadi perubahan model bisnis, proses bisnis, hingga ekosistem di sektor manapun, termasuk umrah.

Kemenag dan Kominfo. Lanjut Arfi, akan terus berkoordinasi untuk mensinergikan kebijakan. Sesuai ranahnya, Kominfo berwenang mengatur unicorn, sedangkan Kemenag berwenang mengatur penyelenggaraan umrah.

Sebelumnya, pada 24 Juni 2019, Kemenag juga menggelar diskusi terbatas membahas upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah umrah. Diskusi yang melibatkan beberapa instansi terkait dan asosiasi PPIU itu menghasilkan empat rekomendasi.

Pertama, memperkuat penegakan hukum dengan mensinergikan pengawasan oleh seluruh K/L terkait dan pengaktifan penyidik khusus.

Kedua, membentuk task force sebagai wujud kolaborasi pemerintah dan pelaku usaha guna merespon kebijakan-kebijakan Saudi.

Ketiga, mengembangkan platform digital yang sehat.

Dan keempat, memperkuat pencegahan masalah dengan pengaturan internal (self regulation) PPIU dan edukasi publik.

Sumber: Humas Kemenag

  Komentar untuk Kemenag: Keberangkatan Umrah Harus Melalui PPIU

Tulis komentarmu...

Jadilah yang pertama memberi komentar!

Other Posts

Terbaru


Terpopuler

  1. Berikut Link Pendaftaran BLT UMKM Rp2,4 Juta Kabupaten Bandung Tahap 3 Yang Dibuka Sampai November

    𝙈𝙊𝙃𝘼𝙈𝙈𝘼𝘿 𝙅𝘼𝙀𝙉𝙐𝘿𝙄𝙉  di  Rancaekek, Bandung Kabupaten  |  19 Oct 2020
  2. "Gerakan Serentak Penegakan Protokol Covid-19" di Jalan Tamansiswa, Wirogunan

    Abdul Razaq  di  Mergangsan, Yogyakarta  |  21 Oct 2020
  3. Menguatkan Ketahanan Pangan, Kelurahan Wirogunan adakan Pelatihan "Buledamber"

    Abdul Razaq  di  Mergangsan, Yogyakarta  |  18 Oct 2020
  4. Ini Reaksi Tubuh Saat Covid19 Menyerang

    Muh Agung  di  Solokuro, Lamongan  |  18 Oct 2020

Komentar Terbanyak

  1. 2
    Komentar

    Berikut Link Pendaftaran BLT UMKM Rp2,4 Juta Kabupaten Bandung Tahap 3 Yang Dibuka Sampai November

    𝙈𝙊𝙃𝘼𝙈𝙈𝘼𝘿 𝙅𝘼𝙀𝙉𝙐𝘿𝙄𝙉  di  Rancaekek, Bandung Kabupaten  |  19 Oct 2020
  2. 2
    Komentar

    NO ONE LEFT BEHIND

    Sulis Jember  di  Jember  |  14 jam lalu
  3. 2
    Komentar

    Menguatkan Ketahanan Pangan, Kelurahan Wirogunan adakan Pelatihan "Buledamber"

    Abdul Razaq  di  Mergangsan, Yogyakarta  |  18 Oct 2020
  4. 2
    Komentar

    Sebagian Kain Menghasilkan Mikroplastik Ketika Dicuci

    𝙈𝙊𝙃𝘼𝙈𝙈𝘼𝘿 𝙅𝘼𝙀𝙉𝙐𝘿𝙄𝙉  di  Songgon, Banyuwangi  |  18 Oct 2020