Kemenag: Keberangkatan Umrah Harus Melalui PPIU

2 0 163
Gambar untuk Kemenag: Keberangkatan Umrah Harus Melalui PPIU
Kementerian Agama (Kemenag) menegaskan, sesuai dengan Undang-Undang No 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Umrah dan Haji yang baru disepakati Pemerintah dan DPR, penyelenggaraan umrah harus dilakukan oleh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).

Adapun pengembangan umrah digital nantinya bersifat optional atau pilihan. Artinya, masyarakat yang akan berangkat umrah bisa memilih dua cara. Pertama, mendaftar di PPIU secara langsung sebagaimana yang berjalan selama ini. Kedua, memilih paket PPIU yang ada di market place dengan keberangkatan tetap oleh PPIU.

Dengan demikian, lanjut Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kemenag itu, Traveloka maupun Tokopedia tidak akan menjadi penyelenggara umrah. Komitmen ini juga berlaku bagi unicorn lainnya.

Umrah Digital dikembangkan dengan semangat meningkatkan standar manajemen sesuai kebutuhan masyarakat di era digital. Karenanya, PPIU juga dituntut untuk terus berinovasi memanfaatkan teknologi informasi.

Arfi menambahkan, rapat juga menyepakati pembentukan task force terkait pengembangan umrah digital. Task force diharapkan mampu merespons disrupsi inovasi secara tepat. Ia mengingatkan, di era digital, rentan terjadi perubahan model bisnis, proses bisnis, hingga ekosistem di sektor manapun, termasuk umrah.

Kemenag dan Kominfo. Lanjut Arfi, akan terus berkoordinasi untuk mensinergikan kebijakan. Sesuai ranahnya, Kominfo berwenang mengatur unicorn, sedangkan Kemenag berwenang mengatur penyelenggaraan umrah.

Sebelumnya, pada 24 Juni 2019, Kemenag juga menggelar diskusi terbatas membahas upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah umrah. Diskusi yang melibatkan beberapa instansi terkait dan asosiasi PPIU itu menghasilkan empat rekomendasi.

Pertama, memperkuat penegakan hukum dengan mensinergikan pengawasan oleh seluruh K/L terkait dan pengaktifan penyidik khusus.

Kedua, membentuk task force sebagai wujud kolaborasi pemerintah dan pelaku usaha guna merespon kebijakan-kebijakan Saudi.

Ketiga, mengembangkan platform digital yang sehat.

Dan keempat, memperkuat pencegahan masalah dengan pengaturan internal (self regulation) PPIU dan edukasi publik.

Sumber: Humas Kemenag

  Komentar

Tulis komentarmu...

Jadilah yang pertama memberi komentar!

Other Posts

Terbaru


Terpopuler

  1. Pray For Indonesia Januari 2021

    𝙈𝙊𝙃𝘼𝙈𝙈𝘼𝘿 𝙅𝘼𝙀𝙉𝙐𝘿𝙄𝙉  di  Klaten Utara, Klaten  |  17 Jan 2021
  2. Pray For Indonesia From Tangerang

    𝙈𝙊𝙃𝘼𝙈𝙈𝘼𝘿 𝙅𝘼𝙀𝙉𝙐𝘿𝙄𝙉  di  Cisauk, Tangerang Kabupaten  |  19 Jan 2021
  3. Relawan PMI Evakuasi Korban Longsor Sumedang

    KSR PMI Kota Bandung  di  Bandung Wetan, Bandung Kota  |  13 Jan 2021
  4. Meraup Keuntungan dari Bisnis Hidroponik, Mahasiswa KKN UIN Walisongo diberi Bekal dari Petani

    Arini Noor Khasanah  di  Ngaliyan, Semarang Kota  |  14 Jan 2021

Komentar Terbanyak

  1. 2
    Komentar
  2. 2
    Komentar

    Relawan PMI Evakuasi Korban Longsor Sumedang

    KSR PMI Kota Bandung  di  Bandung Wetan, Bandung Kota  |  13 Jan 2021
  3. 2
    Komentar

    FGD Prioritasi Advokasi Dana Kelurahan Kota Surakarta

    Tina Dewi S  di  Surakarta Kota  |  15 Jan 2021
  4. 0
    Komentar

    Pelatihan Kerja Gratis BLK Sidoarjo

    Gilang H H  di  Surabaya  |  18 Jan 2021