Kemenag: Keberangkatan Umrah Harus Melalui PPIU

22 July 2019, 16:53 WIB
2 0 73
Gambar untuk Kemenag: Keberangkatan Umrah Harus Melalui PPIU
Kementerian Agama (Kemenag) menegaskan, sesuai dengan Undang-Undang No 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Umrah dan Haji yang baru disepakati Pemerintah dan DPR, penyelenggaraan umrah harus dilakukan oleh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).

Adapun pengembangan umrah digital nantinya bersifat optional atau pilihan. Artinya, masyarakat yang akan berangkat umrah bisa memilih dua cara. Pertama, mendaftar di PPIU secara langsung sebagaimana yang berjalan selama ini. Kedua, memilih paket PPIU yang ada di market place dengan keberangkatan tetap oleh PPIU.

Dengan demikian, lanjut Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kemenag itu, Traveloka maupun Tokopedia tidak akan menjadi penyelenggara umrah. Komitmen ini juga berlaku bagi unicorn lainnya.

Umrah Digital dikembangkan dengan semangat meningkatkan standar manajemen sesuai kebutuhan masyarakat di era digital. Karenanya, PPIU juga dituntut untuk terus berinovasi memanfaatkan teknologi informasi.

Arfi menambahkan, rapat juga menyepakati pembentukan task force terkait pengembangan umrah digital. Task force diharapkan mampu merespons disrupsi inovasi secara tepat. Ia mengingatkan, di era digital, rentan terjadi perubahan model bisnis, proses bisnis, hingga ekosistem di sektor manapun, termasuk umrah.

Kemenag dan Kominfo. Lanjut Arfi, akan terus berkoordinasi untuk mensinergikan kebijakan. Sesuai ranahnya, Kominfo berwenang mengatur unicorn, sedangkan Kemenag berwenang mengatur penyelenggaraan umrah.

Sebelumnya, pada 24 Juni 2019, Kemenag juga menggelar diskusi terbatas membahas upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah umrah. Diskusi yang melibatkan beberapa instansi terkait dan asosiasi PPIU itu menghasilkan empat rekomendasi.

Pertama, memperkuat penegakan hukum dengan mensinergikan pengawasan oleh seluruh K/L terkait dan pengaktifan penyidik khusus.

Kedua, membentuk task force sebagai wujud kolaborasi pemerintah dan pelaku usaha guna merespon kebijakan-kebijakan Saudi.

Ketiga, mengembangkan platform digital yang sehat.

Dan keempat, memperkuat pencegahan masalah dengan pengaturan internal (self regulation) PPIU dan edukasi publik.

Sumber: Humas Kemenag

  Komentar untuk Kemenag: Keberangkatan Umrah Harus Melalui PPIU

Masuk ke akun AtmaGo kamu untuk ikut memberi komentar!

Masuk  atau  Daftar
Jadilah yang pertama memberi komentar!

Related Posts

Terbaru


Terpopuler

  1. Penimbunan Lokasi Smelter PT. GNI Diduga Tidak Memiliki IUP

    Sandy Makal  di  Morowali Utara  |  24 Jan 2020
  2. Dugaan Pencemaran Nama Baik, Hendly Tempuh Jalur Hukum

    Sandy Makal  di  Palu Kota  |  15 Jan 2020
  3. MAKSIMALKAN ATMAGO SEBAGAI UPAYA KESIAPSIAGAAN BENCANA

    Agus Basuki RAPI  di  Banyuwangi, Banyuwangi  |  16 Jan 2020
  4. SAMPAH BAGAIKAN KELUARGA

    Konco Longok  di  Banyuwangi, Banyuwangi  |  16 Jan 2020

Komentar Terbanyak

  1. 11
    Komentar

    MAKSIMALKAN ATMAGO SEBAGAI UPAYA KESIAPSIAGAAN BENCANA

    Agus Basuki RAPI  di  Banyuwangi, Banyuwangi  |  16 Jan 2020
  2. 9
    Komentar

    PENGENDANG BANYUWANGI (FATWA AMIRULLAH)

    fatwa amirullah kendang  di  Banyuwangi, Banyuwangi  |  17 Jan 2020
  3. 5
    Komentar

    SAMPAH BAGAIKAN KELUARGA

    Konco Longok  di  Banyuwangi, Banyuwangi  |  16 Jan 2020
  4. 5
    Komentar

    BPBD BANYUWANGI SIAGA BENCANA(diklat pmi)

    Hendika Londho  di  Banyuwangi, Banyuwangi  |  17 Jan 2020