Kadis Disbudpar Kabupaten Bogor Dipanggil KPK

25 July 2019, 14:42 WIB
1 0 100
Gambar untuk Kadis Disbudpar Kabupaten Bogor Dipanggil KPK
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor Rahmat Surjana dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk penyidikan tindak pidana korupsi pemotongan uang dan gratifikasi oleh mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin, Rabu (24/7/2019).

"Yang bersangkutan dijadwalkan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka RY terkait tindak pidana korupsi pemotongan uang dan gratifikasi," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, seperti dilaporkan Antara.

Selain itu, KPK juga memanggil satu saksi lainnya untuk tersangka Rahmat, yakni Bendahara Pengeluaran di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor Mohamad Napis.

Dalam penyidikan kasus tersebut, KPK masih mendalami terkait pemotongan anggaran yang dianggap utang oleh tersangka Rachmat Yasin.

Sebelumnya, KPK telah mengumumkan Rachmat sebagai tersangka pada 25 Juni 2019. Untuk kasus suap, tersangka Rachmat diduga meminta, menerima atau memotong pembayaran dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebesar Rp8.931.326.223.

Uang tersebut diduga digunakan untuk biaya operasional bupati dan kebutuhan kampanye pemilihan kepala daerah dan pemilihan legislatif yang diselenggarakan pada 2013 dan 2014.

Selain itu, tersangka Rachmat juga diduga menerima gratifikasi, yaitu berupa tanah seluas 20 hektare di Jonggol dan mobil Toyota Vellfire senilai Rp825 juta.

Gratifikasi tersebut diduga berhubungan dengan jabatan tersangka dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya serta tidak dilaporkan ke KPK dalam waktu paling lambat 30 hari kerja.

Rachmat disangkakan melanggar Pasal 12 huruf f dan Pasal 12 B Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Diketahui, Rachmat baru saja bebas pada 8 Mei 2019 setelah menjalani masa hukuman di Lapas Sukamiskin Bandung.

Rachmat saat itu divonis 5 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp300 juta karena menerima suap senilai Rp4,5 miliar guna memuluskan rekomendasi surat tukar menukar kawasan hutan atas nama PT Bukit Jonggol Asri seluas 2.754 hektare.

---------
Summer: AyoBogor.com
Penulis: Ananda Muhammad Firdaus
Editor : Ananda Muhammad Firdaus

  Komentar untuk Kadis Disbudpar Kabupaten Bogor Dipanggil KPK

Masuk ke akun AtmaGo kamu untuk ikut memberi komentar!

Masuk  atau  Daftar
Jadilah yang pertama memberi komentar!

Related Posts

Terbaru


Terpopuler

  1. Dugaan Pencemaran Nama Baik, Hendly Tempuh Jalur Hukum

    Sandy Makal  di  Palu Kota  |  15 Jan 2020
  2. Penimbunan Lokasi Smelter PT. GNI Diduga Tidak Memiliki IUP

    Sandy Makal  di  Morowali Utara  |  24 Jan 2020
  3. Rahmat Effendi Terjun Langsung Bersihkan Lumpur Sisa Banjir

    Indra Gunawan  di  Jatiasih, Bekasi Kota  |  12 Jan 2020
  4. MAKSIMALKAN ATMAGO SEBAGAI UPAYA KESIAPSIAGAAN BENCANA

    Agus Basuki RAPI  di  Banyuwangi, Banyuwangi  |  16 Jan 2020

Komentar Terbanyak

  1. 11
    Komentar

    MAKSIMALKAN ATMAGO SEBAGAI UPAYA KESIAPSIAGAAN BENCANA

    Agus Basuki RAPI  di  Banyuwangi, Banyuwangi  |  16 Jan 2020
  2. 9
    Komentar

    PENGENDANG BANYUWANGI (FATWA AMIRULLAH)

    fatwa amirullah kendang  di  Banyuwangi, Banyuwangi  |  17 Jan 2020
  3. 5
    Komentar

    SAMPAH BAGAIKAN KELUARGA

    Konco Longok  di  Banyuwangi, Banyuwangi  |  16 Jan 2020
  4. 5
    Komentar

    BPBD BANYUWANGI SIAGA BENCANA(diklat pmi)

    Hendika Londho  di  Banyuwangi, Banyuwangi  |  17 Jan 2020