JATAM DESAK POLISI PERIKSA 6 PERUSAHAAN TAMBANG TAK BERIZIN DI SULTENG

4 September 2019, 12:20 WIB
1 0 148
Gambar untuk JATAM DESAK POLISI PERIKSA 6 PERUSAHAAN TAMBANG TAK BERIZIN DI SULTENG
Berdasarkan hasil review izin usaha pertambangan (IUP) yang dilakukan oleh Jaringan Advokasi Tambang Sulawesi Tengah, menemukan sedikitnya 6 IUP yang masuk dalam kawasan hutan di Kabupaten Banggai yang tidak mengantongi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Jatam menilai perusahaan yang tidak mengantongi IPPKH diduga sebagai tindak pidana sesuai penjelasan Pasal 50 Ayat (3) huruf g. Pada aturan tersebut menyebutkan, bahwa melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling tinggi 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000.

Koordinator Kampanye dan Advokasi Jatam Sulteng, Mohammad Taufik, mengatakan, jika mencermati bunyi pasal 50 ayat (3) huruf g dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, jelas menyebutkan bahwa, kegiatan tambang yang wajib memiliki IPPKH bukan hanya pada saat perusahaan tambang melakukan kegiatan eksploitasi/operasi produksi, melainkan juga dalam tahapan penyelidikan umum dan eksplorasi.

“Maka dari itu dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh keenam perusahaan tersebut, kami meminta kepada aparat penegak hukum khususnya Polda Sulawesi Tengah untuk memeriksa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak perusahaan,” kata Mohammad Taufik kepada Palu Poso, Selasa (28/5).

Menurutnya, perusahaan tambang juga wajib mengantongi IPPKH dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan jika wilayahnya masuk dalam kawasan hutan. Namun berdasarkan data yang dimiliki Jatam Sulteng, di Sulawesi Tengah hanya ada dua IPPKH tahapan eksplorasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berkahir di tahun 2013 dan 2016.

“Kami tidak menemukan IPPKH tahap eksplorasi ke 6 perusahaan tambang yang ada di Kabupaten Banggai,” kata Taufik.

Data ini kata Taufik, juga diperkuat dari surat yang disampaikan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah kepada Jatam Sulteng dengan Nomor: 522/17.37/Bid.P2H. tertanggal 26 Mei 2017. Dalam surat itu menjelaskan bahwa, izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan eksplorasi yang ada pada Dinas Kehutanan ada dua, yaitu PT. Bumi Cerah Cemerlang dan PT. Replika Citra Adhigraha di Kabupaten Parigi Moutong, yang berakhir pada 24 September 2013 dan 6 Januari 2016.

Sehingga patut diduga bahwa sejak awal dari kegiatan eskplorasi yang dilakukan oleh keenam perusahaan diantaranya, PT Bumi Gemilang Perkasa, PT Gemilang Mandiri Perkasa, PT Sinar Makmur Cemerlang, PT Anugrah Sumber Bumi, PT Gemilang Mandiri Perkasa, dan PT Anugrah Sumber Bumi, semuanya di Kabupaten Banggai tidak mengantongi IPPKH dan diduga telah melanggar Pasal 50 Ayat (3) huruf g Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Palu Poso sudah berupaya mencari alamat dan kontak keenam perusahaan tersebut, namun sulit ditemukan.

  Komentar untuk JATAM DESAK POLISI PERIKSA 6 PERUSAHAAN TAMBANG TAK BERIZIN DI SULTENG

Tulis komentarmu...

Jadilah yang pertama memberi komentar!

Other Posts

Terbaru


Terpopuler

  1. Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa DKI Jakarta Tahun 2020

    𝙈𝙊𝙃𝘼𝙈𝙈𝘼𝘿 𝙅𝘼𝙀𝙉𝙐𝘿𝙄𝙉  di  Penjaringan, Jakarta Utara  |  14 Sep 2020
  2. Warung Digital Wirogunan "www.klarisan.com" tempat jualan online Warga Wirogunan

    Abdul Razaq  di  Mergangsan, Yogyakarta  |  14 Sep 2020
  3. Mimpi Kampung Dukuh Mengawali Masterplan di Kelurahan Gedongkiwo

    Abdul Razaq  di  Mantrijeron, Yogyakarta  |  14 Sep 2020
  4. Mapping Potensi Kampung Nyutran mengawali Masterplan Kelurahan Wirogunan

    Abdul Razaq  di  Mergangsan, Yogyakarta  |  14 Sep 2020

Komentar Terbanyak

  1. 14
    Komentar

    Di Serbu Dokter-Dokter

    Indra Suryanto  di  Mergangsan, Yogyakarta  |  13 Sep 2020
  2. 5
    Komentar

    Mimpi Kampung Dukuh Mengawali Masterplan di Kelurahan Gedongkiwo

    Abdul Razaq  di  Mantrijeron, Yogyakarta  |  14 Sep 2020
  3. 2
    Komentar

    Selesaikan Segmen Batas Desa Bermasalah, TPPBD Lutra Matangkan Agenda Ground Check

    Perkumpulan Wallacea  di  Wara, Palopo  |  12 Sep 2020
  4. 1
    Komentar

    Berkolaborasi Menggapai Mimpi Kampung Karangwaru Kidul, Tegalrejo

    Abdul Razaq  di  Tegalrejo, Yogyakarta  |  17 jam lalu