Izin usaha transportasi bisa dibekukan bila tidak ikut BPJS Ketenagakerjaan

66466 medium post 71020 747e6e63 72cb 428f ba25 03e9624701ed 2019 07 12t13 13 42.544 08 00
Dinas Perhubungan Kota Palu mengancam akan membekukan izin usaha para pelaku usaha jasa transportasi angkutan darat jika tidak mengikutsertakan seluruh pekerjanya dalam program perlindungan sosial Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK).
Kepala Dinas Perhubungan Kota Palu Mohammad Arief Lamakarate, Kamis menyebut ancaman itu ditujukan kepada perusahaan jasa transportasi angkutan darat yang tidak mengikutsertakan karyawan, utamanya sopir dan kondektur dalam program BPJS TK.
"Pelaku usaha transportasi angkutan darat seperti PO (Perusahaan Otobus) wajib mendaftarkan karyawannya terutama sopir dan kondektur sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Jika kita temukan membandel maka izinnya akan kita cabut," katanya di sela-sela kegiatan sosialisasi manfaat perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja di sektor perhubungan angkutan darat yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Palu.
Menurut Arief ancaman itu sejalan dengan Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 26 tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
"Risiko kecelakaan supir dan kondekturnya sangat tinggi sehingga menjadi tanggung jawab kita bagaimana memberikan jaminan dengan melindungi mereka dalam sebegai peserta BPJS TK,"ucapnya.
Namun untuk saat ini Dishub Palu, lanjutnya, akan menyosialisasikan terlebih dulu kepada para pelaku usaha transportasi darat mengenai kebijakan itu.
"Kita sosialisasi dulu. Setelah itu baru kita terapkan," katanya.
Kepala Bidang Kepesertaan BPJS TK Kantor Cabang Palu Fachri Idris dalam kesempatan itu menyatakan sangat mendukung langkah Dishub itu.
Menurutnya kebijakan itu perlu diterapkan kepada para pelaku usaha transportasi angkutan darat agar mereka peduli terhadap para pekerjanya. Tidak hanya berorientasi meraup untung sebanyak-banyaknya.
"Iurannya hanya Rp16.800 per bulan per orang. Mereka diikutkan dalam program JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja) dan JKM (Jaminan Kematian)," ujarnya.
Ia mencontohkan saat memberikan jaminan kematian kepada sejumlah pekerja penerima upah non Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Satuan Polisi Pamong Praja (PP) Kota Palu yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS TK yang meninggal akibat tsunami saat tengah bertugas di kawasan eks Anjungan Pantai Talise Palu.
"Jaminan yang kita berikan kepada mereka sekitar Rp120 juta termasuk bantuan beasiswa bagi anak korban. Iuran yang mereka bayarkan hanya sekitar Rp13 ribu berdasarkan upah yang mereka terima setiap bulan," tambahnya.
sumber: AntaraNews
Sudah dilihat 20 kali

Komentar