Hong Kong Tutup Kantor Pemerintahan Usai Demo RUU Ekstradisi

63998 medium post 68911 45f4b6e4 94dc 42e3 9055 5489788abe2b 2019 06 17t17 14 04.353 07 00 63999 medium post 68911 5d645a7b 8c37 4460 be28 8ff1e3b7a858 2019 06 17t17 14 07.446 07 00
Pemerintah Hong Kong mengumumkan penutupan semua kantor pemerintahan pusat pada Senin (17/6) sebagai langkah antisipasi aksi mogok sehari setelah demonstrasi besar-besaran menolak rancangan undang-undang ekstradisi.

"Karena akses jalan menuju Kantor Pemerintahan Pusat (CGO) diblokir, CGO akan tutup sementara hari ini," demikian pernyataan pemerintah Hong Kong seperti dilansir The Straits Times.

Pengumuman itu berlanjut, "Staf yang bekerja di CGO tidak usah pergi ke tempat bekerja dan menyelesaikan pekerjaannya sesuai rencana di biro atau departemennya. Semua kunjungan ke CGO akan ditunda atau dibatalkan."

Hingga Senin pagi, massa memang dilaporkan masih menguasai jalan-jalan protokol di Hong Kong, meski jumlahnya sudah jauh berkurang dari sehari sebelumnya.


Akibat penutupan jalan oleh massa ini, sekitar 70 rute bus terkena dampak. Akhirnya, 10 rute bus ditutup, sementara yang lainnya dialihkan.

Meski demikian, pemandangan ini sudah jauh lebih baik dari Minggu, saat para demonstran yang kebanyakan berpakaian hitam mengular, memenuhi jalan-jalan menuju gedung parlemen Hong Kong.

Para penggerak massa memperkirakan jumlah demonstran dua kali lipat ketimbang aksi-aksi sebelumnya, bahkan diperkirakan memecahkan rekor hingga 7,3 juta jiwa.

Perkiraan ini belum terkonfirmasi. Namun, jika benar, aksi ini akan menjadi demonstrasi terbesar dalam sejarah Hong Kong.
Sudah dilihat 30 kali

Komentar